-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU YANG PROFESIONAL

Rabu, 17 Oktober 2018 | 21:47 WIB Last Updated 2018-10-17T18:02:43Z
(Gambar dari google)

Oleh: Hardy Sungkang
(Tenaga Kependidikan STIKES St. Paulus Ruteng)


Dalam catatan sejarah Indonesia, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dinilai belum sepenuh demokratis. Pada masa-masa awal pemilihan presiden tahun 1955 sebagai pemilu pertama berlangsung dinilai oleh para pengamat sebagai pemilu yang demokratis. Sementara enam kali pemilu yang dilaksanakan selama orde baru sangat tegas dinilai bahwa sangat tidak demokratis. Sedangkan untuk pemilu dan pilpres pasca orde baru atau zaman reformasi dinilai sangat demokratis. Pengamatan ini muncul paling banyak dari pengamat politik luar negeri. (Kuasa Rakyat, 2012). Namun, dari kenyataan ini, masih terjadi perdebatan di kalangan pengamat politik terkait demokratisasi pemilu dan pilpres pasca orde baru. Lantas hal ini ditandai oleh beberapa persoalan krusial yang sampai masa ini pun menjadi persoalan lazim di kalangan lembaga demokrasi Indonesia.

Beberapa catatan sejarah pemilu dan pilpres yang menjadi acuan untuk melangkah menuju demokratisasi. Pemilu 1999 sebagai pemilu pertama setelah tumbangnya rezim Soeharto dinilai gagal secara demokratis karena kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan hasil pemilu, sehingga diambil alih oleh Presiden Habbie watu itu dan nyatanya bahwa tindakan Habibie merupakan langkah yang benar menurut undang-undang dan hasil pemilu sah. Dengan berhasilnya keputusan Presiden Habibie waktu itu, pengamat luar negeri sebagai pengamat politik yang ultim mengapresiasi dan menyatakan pemilu 1999 merupakan pemilu yang demokratis. Sementara pemilu dan pilpres sesudah itu dinilai sangat tidak demokratis dan bahkan dinilai sebagai pemilu dan pilpres yang gagal. Pengamat politik lokal menilai bahwa pemilu setelah tahun 1999 merupakan pemilu yang gagal. Basis argumentasi mereka waktu itu adalah lemahnya kinerja dan indenpendensi KPU, meskipun mereka sulit membuktikan letak kesalahan proses pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. (Bdk. Kuasa Rakyat. Hal. 44). Karena itu, penulis menelaah proses demokrasi yang akan berlangsung dari aspek integritas diri penyelenggara pemilu. Seringkali ditemukan kegagalan demokrasi bukan terletak pada subjek demokrasi (baca: rakyat) tetapi lebih pada penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan panitia pengawas pemilu. Secara konkrit bahwa integritas demokrasi sangat terletak pada penyelenggara pemilu. Karena itu, tulisan ini seutuhnya merupakan sebuah prospek diri bagi penyelenggara pemilu khusunya pada tataran lokal.
Pesta rakyat pemilihan umum presiden, DPR dan DPRD baik tingkat pusat maupun tingkat lokal sudah mendekat. Hiruk pikuk para kandidat mulai dirasakan. Kampanye door to door sudah dan terus dilakukan. Tampak bahwa agenda politik sudah nampak di permukaan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri kembali karena tahun ini memang tahun politik. Indonesia sebetulnya sedang merias para kandidat negara untuk duduk pada pelaminan konstitusi yang mapan dan integral. Sehingga dengan demikian, subjek demokrasi sudah masing masing memiliki undangan spesial untuk memasuki kemah demokrasi yaang megah. Dalil politik saya tidak akan ragu lagi, karena rakyat selaku subyek demokrasi sudah mapan dan sudah berdandan rapi menuju kemah (baca: tempat pemungutan suara) demokrsi 27 April 2019 mendatang. 

Kenyataan ini menjadi tugas besar bagi lembaga penyelengara pemilu karena harus mempersiapkan aturan main yang masif dan tak tergugatkan. Dalam catatan ini lembaga besar KPU harus benar-benar konsisten dalam menyalurkan dalil-dalil demokrasi. Artinya, integritas diri dalam pengambilan kebijakan harus benar-benar independen. Integritas penyelenggara pemilu ditandai dengan sikap jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya. Ada beberapa kriteria pemilu berintegritas yang dirumuskan oleh Ramlan Subakti (2006), yaitu; pertama, hukum pemilu dan kepastian hukum. Dalam hal ini penerapan terhadap asas pemilu yang jujur, bersih dan adil harus diintegralkan serta diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan perhitungan suara dalam alokasi kursi DPR/DPRD dan pembentukan daerah pemilih. Kesetaraan dalam hal ini adalah korelasi antara data pemilih dengan daerah pemilihan. Ketiga, persaingan bebas dan adil. Keempat, partisipasi pemilih dalam pemilu. Kelima, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif. Keenam, proses pemungutan dan perhitungan suara bersarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas. (Nurahmawati). Kriteria pemilu yang berintegritas menurut Ramlan sangat relevan dengan konteks perpolitikan dewasa ini. Tentunya beberapa kriteria tersebut harus benar-benar diterapkan dalam penyelenggara pemilu mendatang. Aspek penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas serta efisien dan kepemimpinan menjadi dasar dari sebuah keberhasilan demokrsi. 

Tingkat profesionalisme penyelenggara pemilu menilai bahwa aspek kepemimpinan KPU adalah kolektif kolegial. Aspek kolektif kolegial ini sangat diperkuat oleh aspek-aspek budaya dalam organisasi KPU. Belajar pada pemilihan umum 2014 yang tingkat kepercayaan publiknya sangat signifikan. International foundation for electoral systems (IFES) 2015, meneliti bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tahun 2014 cukup baik. Hal tersebut tampak percaya terhadap penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan DKPP. Dari data tersebut nyata bahwa konsistensi penyelenggara pemilu dalam menjalankan serta mengawas berjalanya demokrasi sudah pada tataran demokratis. Karena itu, mengantisipasi lunturnya tingkat kepercayaan publik terhadap badan penyelenggara pemilu, maka harus tetap dipertahankan kinerja baik tersebut. Menjadi sebuah paradoks politik bahwa terkadang tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten dan Provinsi lebih masif dan akurat dari pada penyelenggara pemilu tingkat nasional. Dengan demikian, dalam hal ini khususnya penyelenggara pemilu tingkat lokal harus benar-benar menanamkan kepercaayan publik. Seringkali tampak bahwa terjadinya persoalan pemilu dalam penyelenggara demokrasi karena lemahnya integritas diri penyelenggara pemilu dalam mengawas serta mengontrol berjalanya pesta demokrasi. 

Dari beberapa catatan tentang penyelenggara pemilu di atas, penulis menganjurkan beberapa hal sederhana yang penting diterapkan dalam perpolitikan dewasa ini; pertama, independensi diri di tengah kuasa dan kepentingan. Kedua, menjaga netralitas diri di tengah persaingan kebijakan dari figur yang diidolakan. Artinya, menghindari kampanye pasangan atau calon legislatif tertentu karena unsur kekeluargaan dan kepentingan. Ketiga, menjaga keutuhan diri di tengah prahara politik yang amburadul. Keempat, tetap menjaga moralitas politik  yang in se. Moralitas politik yang pada hakekatnya menjaga keutuhan nilai-nilai normatif demokrasi.
×
Berita Terbaru Update