-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

TEROR GOLOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DI TAHUN POLITIK

Minggu, 14 April 2019 | 14:37 WIB Last Updated 2019-12-04T10:52:42Z
TEROR GOLPUT DI TAHUN POLITIK
(Gambar dari google)
Oleh: Vayan Yanuarius
(Tinggal di Ritapiret-Maumere)

Sebentar lagi rakyat Indonesia merayakan pesta demokrasi. Tentunya konstituen hampir seluruhnya sudah menentukan arah pilihan mereka. Namun, akhir-akhir ini panggung perpolitikan kita kini disesaki diskursus mengenai golput (golongan putih). 

Survei teranyar Indikator Politik Indonesia (Katadata.com, 9/01/2019) menunjukkan, jumlah pemilih yang tidak memilih atau golput mencapai 1,1 persen.  

Meskipun angka ini belum signifikan, namun berpotensi meningkat 0,2 persen dibandingkan hasil survei Oktober 2018 lalu. Tentang hal ini, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi juga menambahkan, potensi konstituen golput ke depan mencapai 20 persen. 

Angka ini diperoleh dari mereka yang telah memutuskan untuk golput dan mereka yang belum menentukan pilihannya (undecided voters) (ibid.). Lantas, mengapa ada golput?

Membaca Sebab Golput

Merujuk pada faktum di atas, ada beberapa alasan mendasar yang dapat dikemukakan: Pertama, adanya skeptisisme tunggal bahwa pemilu pada umumnya dan pilpres khususnya tidak memberikan sumbangsih yang signifikan bagi progresivitas kehidupan masyarakat (bentuk protes terhadap situasi politik dan kinerja pemerintah). 

Indikatornya terungkap dalam hal kemiskinan dan korupsi. Pada soal kemiskinan misalnya, Indonesia tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia (Kompas.id., 16/07/2018). 

Padahal jika ditilik dari perspektif Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia sesungguhnya mengungguli negara-negara lain. Di manakah peranan pemimpin yang lahir dari rahim pemilu?. 

Begitupun soal korupsi, sekalipun estafet kepemimpinan terus berganti, praksis kepemimpinan yang tampil  justru mempertontonkan mentalitas koruptif. Di manakah peran pemimpin yang lahir dari rahim pemilu?

Kedua, minimnya representatif seorang  pemimpin yang ideal.  Seorang pelawak Amerika Serikat (AS), Kin Hubbard, pernah berujar, “saya ingin memilih pemimpin yang terbaik, namun sayangnya mereka itu tidak berlaga dikontestasi politik saat ini”.  

Dalam kaitan ini, dipahami bahwa publik memiliki kriteria mengenai calon pemimpin ideal. Itu berarti, manakala parpol tidak mencalonkan politisi yang  menjadi tokoh idola publik, dan ataupun tokoh tersebut memilih untuk tidak terlibat dalam kontestasi politik elektoral, maka disanalah publik merasa kecewa. Alhasil, publik kehilangan animo berpolitik dan memilih golput. 

Ketiga, golput tidak melanggar hukum negara.  Semua warga negara memiliki hak dan kebebasan yang sangat luas untuk menentukan arah pilihannya. 

Golput itu sebuah pilihan. Artinya orang tidak takut kalau mereka  tidak berpartisipasi memberikan hak suaranya. Apalagi lagi seperti alasan pertama di atas tadi bahwa pilpres tidak membawa emansipasi yang berarti bagi bonum commune. 

Beda dengan negara Australia, memilih itu sesuatu yang wajib untuk dilakukan apabila tidak dilakukan maka akan  dikenai sangsi.

Keempat, Golput terjadi karena keterbatasan informasi masyarakat mengenai waktu berlangsungnya pemilu tahun ini. 

Mengutip Suyatno dalam artikelnya yang berjudul “Menyusut Angka Golput”, bahwa Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, hanya 49 persen pemilih yang tahu dan dapat menyebutkan dengan tepat waktu pelaksaan pilpres 2019. 

Secara umum, 50,6 persen pemilih tidak tahu kapan tanggal dan bulan terjadinya pilpres 2019 (Media Indonesia, 26 Maret 2019). Keterbatasan informasi ini akan berdampak pada tingginya angka golput pada pilpres 2019.

Kelima, Golput terjadi karena orang lebih memilih untuk berlibur. Hasil survei Center for strategic and Internasional studies (CSIS) menunjukan ada sebanyak 7 persen  jumlah daftar pemilih tetap atau DPT (sekitar 13 juta orang) berencana pergi berlibur pada saat hari pemilihan (Tempo, 28/03/2019). 

Jelas bahwa pemilu bukan lagi dilihat sebagai instrumen penyeleksian pemimpin secara kompetitif untuk menyampaikan kepentingan bersama.

Sosialisasi: Amunisi Politik

Sosialisasi politik merupakan strategi mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan beradap. Menurut Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah bentuk warisan pengetahuan, nilai-nilai dan perspektif masyarakat. Itu berarti, sosialisasi mengandung nilai education bagi kehidupan masyarakat. 

Masyarakat tidak memahami apa itu pemilu kalau mereka tidak dilibatkan dalam pemilu itu sendiri. Mungkin mereka membayangi pemilu sebagai patologi jiwa yang menciptakan fobia kolektif.  

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman yang komprehensif tentang keterlibatan masyarakat dalam pemilu terkhusus dalam memberikan suaranya mengutip Tjohjo Kumolo menyebut kunci keberhasilan pemilu adalah partisipasi masyarakat. 

Sehingga masyarakat hadir dengan pemahaman yang baik tentang pemilu. Pemahaman yang dalam arti bahwa memilih bukan sekedar mencoplos paslon berdasarkan pertimbangan emosional tetapi berdasarkan pertimbangan rasional, akal sehat dan hati nurani. 

Menurut penulis, keterlibatan konstituen dalam pemilu menghasilkan amunisi baru dalam kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Kehidupan demokrasi tersebut menjadi fondasi yang kokoh untuk menata secara struktural sistem demokrasi yang kurang partisipatif manjadi partisipatif.

Karena itu, beberapa proposal pemikiran berikut menjadi penting untuk mengatasi kekalutan pemilu yang rawan golput. Pertama peranan Partai Politik. Partai politik baik itu dari kubu petahana maupun oposisi mesti mengedukasi publik untuk mengambil bagian dalam memberikan hak pilihnya dengan baik. 

Hal ini, hemat penulis mampu menjawabi persoalan   golputers karena alasan paslon yang berkontestasi tidak representatif menjadi pemimpin. 

Caranya dengan memaparkan elektabilitas figur yang akan diusung oleh partai, rekam jejaknya, sepak terjangnya dipanggung politik dan sebagainya. 

Agenda ini akan berhasil, manakala partai politik secara radikal melawan hoaks dan ujaran kebencian. Itu berarti, pertarungan  di tahun politik harus berbasiskan data, serta menghindari politik uang. Sederhananya, kontestasi politik melibatkan akal sehat bukan sesat akal.

Kedua  peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tugas KPU baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat ialah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait program pemilu ini. 

Dengan bertitik-tolak pada pemahaman pemilu sebenarnya merupakan suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengartikulasikan persoalannya.  

Mereka mesti pro aktif dalam pembangunan bangsa. Hal ini hemat penulis mampu memecahkan skeptisisme tunggal masyarakat Indonesia terhadap kontribusi konstruktif pemilu bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang kurang produktif.

Ketiga peranan intelektual organik. Kalau masalah golputnya terdapat pada hal-hal praktis seperti sakit, berlibur dan tidak ada hukuman, maka hal yang perlu dibicarakan ialah kesadaran masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakat mesti menumbuhkan nilai kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. 

Aristoteles, filsuf klasik asal Yunani pernah mengatakan bahwa berpartisipasi dalam politik membantu orang untuk berkembang secara penuh sebagai manusia. Pemikirannya ini bersumber dari pemahaman tentang politik bukan sekedar aktivitas politis melainkan sebagai area kehidupan sosial lainnya (Koten, 2010: 7). 

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh mereka yang hadir di TPS. Hal ini berarti, partisipasi publik dalam diskursus ruang publik merupakan jalan menuju aktualisasi diri sebagai kewarganegaraan yang etis.
×
Berita Terbaru Update