-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

DEMOKRASI YANG RELIGIUS

Jumat, 14 Juni 2019 | 14:45 WIB Last Updated 2019-12-04T10:45:16Z
DEMOKRASI YANG RELIGIUS
Ilustrasi diambil dari temukanpengertian.com
Oleh: Rikardus  Ricky Sehajun

Realitas demokrasi Indonesia, cenderung dibenturkan dengan aspek religiusitas. Parahnya, perbenturan ini, dibawa pada persepsi negatif. Misalnya, menggunakan agama sebagai strategi politik identitas yang dijiwai prinsip radikalitas.

Mestinya, aspek religiusitas menjadi pengarah bagi demokrasi yang baik, yang kemudian mencegah kebohongan, formalisme, antiagama dan anti pancasila. Jika tidak, pencapaian akan demokrasi yang baik itu, sebuah kenaifan.

Kebohongan

Metodologi politik telah menyebabkan krisis nilai. Krisis nilai, dalam pemahaman mengenai merosotnya nilai religiusitas kehidupan. Kemerosotan itu, terjelaskan dalam fenomen, seperti berita kebohongan dipandang wajar.

Praktik kebohongan, yang terjadi di media masa, seakan-akan menjadi jalan wajar untuk memenangkan pertarungan politik. 

Di dalam fenomen ini, yang terjadi sebenarnya adalah nilai religius dan kebenaran dianggap tiada, karena semuannya menjadi samar. Pada taraf ini,  kehidupan manusia bergeser ke dalam haluan ilusi, yang kemudian  berimbas pada pendangkalan penghayatan kehidupan bersama.

Menyimak fenomen kebohongan, kiranya terlalu naif jika menegasikan ralitas konkrit,  yang merebak dalam jalannya politik negeri ini. Kita barangkali masuk dalam krisis informasi kebenaran.

Sebuah krisis yang tidak sekedar sebagai krisis konsep. Tetapi, terarah pada krisis penghayatan nilai religiusitas dalam kehidupan konkret, yang mencipta demokrasi formalisme.

Formalisme

Salah satu bentuk krisis nilai di Indonesia ialah formalisme. Formalisme dipahami, di mana hukum dan demokrasi sekadar dijalankan, tanpa memerhatikan tujuan dan maksudnya, yang kemudian mengarah pada disorientasi hukum dan demokrasi.

Ia bermula dari aneka perkara - perkara politis yang seolah-olah dibuat-buat. Kita semua, dibuat terbengong-bengong.

Formalisme membuat tata hidup bersama, berada pada titik pinggiran. Sebuah situasi, di mana kebenaran menjadi lenyap. Tidak ada lagi makna kebenaran dalam keseharian hidup, bahkan seakan-akan disergap berbagai krudelitas (kekejaman) politik yang menciderai sistem demokrasi.

Kemudian, mengarah pada absurditas hukum. Lalu, seakan-seakan membuat kehidupan keseharian yang cerah menjadi redup oleh mendung keangkuhan hukum di satu pihak dan ketidakadilan, di lain pihak.

Formalisme memberi bingkai politik yang rentan kepalsuan. Perkara-perkara sederhana, dibuat menjadi perkara nasional.

Media pun, lebih mengksplorasi perkara kebohongan daripada apresiasi terhadap pencarian kebenaran, yang pada gilirannya mencipta negara dengan asas delusional. Sebuah negara, yang dipenuhi oleh ilusi-ilusi politik.

Pancasila

Jika negara Indonesia dipenuhi asas delusional, maka demokrasi atas asas Pancasila harus bisa mengendalikan itu, terlebih dalam konteks metodologi politik. Sebab, pancasila memiliki tujuan massal dalam demokrasi, yakni menjadi dasar bagi kesatuan kemanusiaan Indonesia. 

Demokrasi tidak boleh menerjang pancasila dan rasa religiusitas bangsa, karena akan menyebabkan rasisme, kekerasan atas nama agama, semerbaknya berita kebohongan dan mengeritik tanpa memberi solusi.

Hal ini merupakan bagian dari bentuk ilusi-ilusi yang diciptakan kaum politisi. Lambat-laun, masyarakat umum akan memuja ilusi tersebut.

Kemudian, mencetak tindak tutur di luar batas  otoritasnya, bahkan mengeksplorasi sisi gelap individu, yang tidak pada tempatnya. Tindakan semacam ini, dapat merusak keseimbangan demokrasi Indonesia.

Tujuan dari demokrasi  pada dasarnya bersifat komunal, yakni melindungi kepentingan dan keselamatan hak-hak individu serta komunitas dalam suatu negara.

Karena itu, kejahatan secara pribadi ataupun  berjamaah, sama-sama memiliki efek kehancuran bagi negara demokrasi. Misalnya, pengurbanan orang-orang baik dan tak berdosa.

Mereka ikut terbawa ke dalam kehancuran, sebab kejahatan itu menyelip dalam sistem kepemerintahan ataupun ketatanegaraan.

Penutup

Dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas formalisme sekaligus delusional, mau tidak mau kita menjalankan demokrasi sembari memerhatikan nilai moralitas. Dalam bingkai ini, pandangan sejajar dan seimbang tentang kesetaraan kemanusiaan dapat tercapai.

Setiap manusia Indonesia mestinya, menyadari aspek penting dalam tata hidup bersama yakni menciptakan kesejahtraan dan keadilan bersama.

Tulisan ini sudah dimuat di indonesiasastra.net
×
Berita Terbaru Update