-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

MEMAKNAI KELAHIRAN PANCASILA

Jumat, 07 Juni 2019 | 08:16 WIB Last Updated 2019-06-07T01:16:15Z
MEMAKNAI KELAHIRAN PANCASILA
Ilustrasi diambil dari edunews.id

Oleh: Vayan Yanuarius
Alumnus Seminari St. Yohanes Paulus II, Labuan Bajo

Setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari kelahiran Pancasila. 1 Juni 2019, Pancasila berusia 74 tahun. Pada taraf usia seperti ini jika disandingkan dengan usia kerja produktif manusia maka sudah terhitung pensiunan (non produktif). Namun, Pancasila tidak akan luntur lantaran usianya begitu tua. Bahkan sebaliknya dinilai semakin tinggi jika ia bertahan dalam tempo yang sangat lama. Boleh dikatakan usianya sejauh bangsa Indonesia tetap eksis di bumi ini.

Namun, pertanyaan yang paling fundamental apakah dengan usia yang begitu tua, segala aspek di dalamnya sudah diejawantahkan atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau belum? Atau sebaliknya bahwa Pancasila yang kita agung-agungkan selama ini hanyalah kekayaan semu? Jika kita katakan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah diimplementasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia, pertanyaannya ialah sejauh mana nilai-nilai tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia?

Hemat penulis Pancasila sebagaimana ditetapkan oleh para founding fathers adalah dasar negara Republik Indonesia hanyalah slogan. Tidak lebih dari itu. Saya bukan menaruh rasa pesimistis terhadap legalitas dan validitas nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila tetapi saya berkaca pada realitas konkret. 

De facto mengatakan bahwa keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia masih jauh panggang dari api. Artinya ialah apa yang menjadi harapan bersama (kolektivitas) tidak dijamin oleh kelima sila Pancasila. Sebagai contoh soal kemiskinan, keamanan, dan soal politik yang menyita waktu, tenaga dan finansial negara belum menjawab problematik kehidupan masyarakat Indonesia. Ketimpangan-ketimpangan di atas hemat penulis sungguh dirasakan oleh masyarakat akar rumput. Pada titik inilah patut digaungkan kembali komitmen Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia.

Karena itu, proposal pemikiran penulis dalam tulisan ini hanya berkisar soal bagaimana memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?

Pertama, sila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila pertama ini mengandung nilai religiusitas. Itu berarti Ketuhanan adalah wujud dari keyakinan dan kepercayaan orang-orang Indonesia atas penyelenggaraan Tuhan untuk mencapai taraf kehidupan adil dan makmur. Credo ini menggambarkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari situasi yang sulit bukan hanya mengandalkan kekuatan manusia semata tetapi juga campur tangan Tuhan yang Maha Esa. Jelas konsekuensi dari sikap pancasilais adalah menghormati sistem kepercayaan yang lain. Maksudnya tidak memonopoli atau mengintimidasi keyakinan orang lain dan mereduksikannya dalam kehidupan religius sendiri.

Kedua, sila “Kemanusiaan yang adil dan beradap”. Djunatan dalam buku yang berjudul “Pancasila Kekuatan Pembebas” (2012:127) mengatakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan tidak memiliki arti jika kita mengabaikan nilai kemanusiaan. Itu berarti membangun relasi harmonis dengan sesama adalah wujud konkret keyakinan dan kepercayaan manusia Indonesia kepada Tuhan. 

Demikian pun sebaliknya, pengabaian terhadap aspek kemanusiaan berarti penegasian (penyangkalan) terhadap sistem keyakinan yang dibangun oleh manusia Indonesia. Perbedaan entah pendapat, sistem kepercayaan dan pilihan dalam negara demokrasi biasa. Namun, tidak berarti perbedaan itu menjadi embrio baru untuk memecahkan sikap toleransi antara anak bangsa.

Ketiga, sila “Persatuan Indonesia”. Kata “Persatuan” mengandung makna yang integral (utuh), tak terpecahkan. Selain itu, persatuan dimaknai dalam bingkai perbedaan yang dianggap sebagai persatuan. Misalkan, agama, suku, budaya dan lain sebagainya. Itu berarti ruang lingkup sila Persatuan Indonesia ialah ideologi, politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan. Dasar Persatuan ialah tercapainya kehidupan berbangsa yang bebas dalam wadah negara yang merdeka (bdk. Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, 2016:63).

Keempat, sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pengejawantahan sila keempat secara gamblang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia akan berpegang teguh pada prinsip atau semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia menegaskan kedaulatan itu berlandaskan “kerakyatan” dan “permusyawaratan” (Ibid.,69). Itu berarti sistem demokrasi opsi utama dalam menegakkan sila keempat.

Sejarah telah mencatat bahwa kedaulatan rakyat adalah cita-cita para pendiri bangsa sebagai cerminan yang memantul semangat emansipasi dan  egalitarianisme dari berbagai motif penindasan terhadap bangsa Indonesia yang timbul dari rahim kolonialisme dan feodalisme. Emansipasi tersebut mesti diimbangi oleh animo masyarakat untuk menghormati suara rakyat dalam kancah politik terkhusus dalam mengambil sebuah keputusan.

Kemudian dari pada itu, sila keempat mengandung nilai etis. Hatta mengatakan bahwa kerakyatan yang dibangun bukanlah suatu sikap yang mencari suara terbanyak tetapi jauh daripada itu untuk membentuk hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena itu, orientasi etis bermuara pada daya hidup yang rasionalitas dan komitmen keadilan untuk membentuk toleransi, mencegah kekuasaan yang didominasi oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) dan mengangkat martabat kaum minoritas (minorokrasi).

Kelima, sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial yang dimaksudkan ialah lahirnya prinsip memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia baik fisik maupun psikis. Itu berari pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka, asas keadilan dan keadaban mesti diperhatikan. 

Ulpianus mendefenisikan keadilan dengan mengatakan keadilan adalah memberikan apa yang menjadi hak dasarnya. Bagi manusia sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles memiliki sepuluh kemampuan dasar yang harus diprioritas dalam kehidupan manusia untuk mencapai asas keadilan dan keadaban. Kesepuluh aspek dasar itu ialah hidup, kesehatan fisik, keutuhan tubuh, imajinasi/pancaindra/pikiran, afeksi yang sehat, nalar praktis, afiliasi, relasi yang harmonis dengan makhluk lain, bermain dan penataan lingkungan sekitar. Jika sila kedua Pancasila memenuhi syarat tersebut maka terciptalah keharmonisan bangsa-negara.

Kekacauan terjadi karena ketidak-adilan. Tidak ada out put kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak saja atau pembangunan hanya berkisar seputar metropolitan. Catatan penting untuk direfleksikan kembali sebab de facto di beberapa daerah masih ketinggalan dan keterbatasan sarana untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

Kita berharap bahwa perayaan kelahiran Pancasila setiap 1 Juni bukan sebatas seremonial saja tetapi lebih dari itu kita bersama merefleksikan secara mendalam apakah keberpihakan pemerintah dalam mengambil keputusan masih dalam koridor sila-sila Pancasila? Pembangunan dan kebijakan pemerintah hemat saya tidak terlepas dari hakikat atau dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila. Pancasila mesti menjadi suaka pembangunan dan arah kebijakan pemerintah. Selamat merayakan hari lahir PANCASILA.

×
Berita Terbaru Update