-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Wisata Super Premium Berdampak Ekonomi Bagi Petani Jika Diberdayakan Super Prioritas

Selasa, 28 Januari 2020 | 23:07 WIB Last Updated 2020-01-28T16:09:22Z
 Wisata Super Premium Berdampak Ekonomi Bagi Petani Jika Diberdayakan Super Prioritas
Foto; Fun Holidays

Oleh : Robert Perkasa 

LABUAN BAJO menjadi destinasi wisata premium setelah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kini pemerintah pusat menggenjot penyediaan infrastruktur penunjangnya dengan anggaran triliunan rupiah. 

Presiden Jokowi saat mengunjungi Labuan Bajo pekan lalu menyebut Rp1,2 triliun khusus untuk membenahi Bandara Komodo. Selain itu, peningkatan infrasrtuktur jalan dan trotoar di kota Labuan Bajo juga akan diperbaiki. Sarana dan prasarana air baku berupa bendungan dan pengolahan sampah juga dibenahi. Total anggaran yang digelonrorkan untuk itu sebesar Rp 970 miliar.

Kementerian PUPR merincikan bahwa tahun 2020 menggelontorkan Rp 250 miliar untuk peningkatan rekonstruksi jalan, pelebaran, penataan trotoar, pemeliharaan rutin, dan pembangunan drainase. Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan program peningkatan jalan dari Simpang Manjerite hingga dalam Kota Labuan Bajo sepanjang 9 km menunjang distribusi logistik dari Pelabuhan Wae Kelambu menuju pusat kota Labuan Bajo.
.
Dalam rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur NTT dan Bupati Mabar di Plataran Komodo Resort, Senin (20/1/2020) Presiden Jokowi menyebut 5 zona yang harus ditata di Labuan Bajo. Bukit Pramuka, Kampung Air, Pelabuhan Peti Kemas dan Dermaga Penumpang, Kawasan Marina, serta Kampung Ujung.

“Lima zona ini akan menjadi ruang publik yang tidak terputus yang menghadirkan sebuah landscaping  yang indah menjadi generator penggerak pembangunan kawasan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo,” katanya.

Itu semua dibangun untuk mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Sebab, Labuan Bajo adalah gerbang bagi wisatawan yang ingin meneruskan wisatanya ke Pulau Komodo, Rinca, Padar, Bidadari, Kanawa. Kelor dan sejumlah spot wisata bahari lainnya di perairan Labuan Bajo.

"Dan kita harapkan nanti memiliki dampak ekonomi pada masyarakat. Kalau turis semakin banyak ke sini, belanja banyak di sini seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, pendapatan asli daerah saja meningkat sampai 1.000 persen, 10 kali lipat berarti. Dan nanti setelah selesai itu enggak tahu meloncatnya akan berapa kali lipat lagi, saya enggak ngerti", kata Presiden.

Dari semua yang diuraikan di atas, pengembangan KSPN super prioritas berfokus di Labuan Bajo. Padahal Labuan Bajo, ibukota kabupaten Mabar bukan hanya laut. Wilayah kabupaten ini terdiri dari lautan dan daratan. Di laut, ada nelayan. Di darat ada petani dan seterusnya. Di laut, ada ikan, pantai, pulau-pulau yang indah dengan segala infrastruktur penggeraknya. Demikian juga di daratannya. Sawah-ladang, bukit, lembah, lereng, gunung, hutan alami membentang hijau. Dalam konteks pembangunan, mestinya kedua ekosistem ini dibangun secara komprehensif dan berimbang, bertahap berdasarkan karateristik yang ada di dalamnya dan skala prioritas sesuai postur anggaran yang kita punya. 

Hemat penulis, pekerjaan terbesar pemkab Mabar mulai tahun 2020 ini adalah bagaimana menerjemahkan harapan Presiden Jokowi itu melalui kebijakan-kebijakan strategis daerah agar wisata super premium itu berdampak ekonomi bagi masyarakat lokal sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi. Kebijakan strategis daerah itu langsung diarahkan ke kawasan pegunungan, tempat bermukimnya kaum petani. 

Tiga periode kepemimpinan sejak Bupati Fidelis Pranda hingga Bupati Gusti Dula, geliat pariwisata Labuan Bajo hanya untuk Labuan Bajo. Para petani di kampung-kampung yang tinggal di sekitar destinasi wisata alam seperti danau Sano Nggoang, air terjun Cunca Rami, Cunca Wulang, Cunca Lolos, Istana Ular dan seterusnya hanya mendapat remah. Sayuran dan buah-buahan yang diproduksi para petani hanya dijual di pasar kecamatan dan pasar desa. Karena kebutuhan sayur dan buah di hotel-hotel mewah di Labuan Bajo diimpor dari Bali dan NTB. 

Rumusan kebijakan strategis Pemkab Mabar harus fokus untuk pemberdayaan petani di gunung. Terutama menggerakan sumber daya petani dengan serius dan fokus. Karena kalau petani diabaikan, harapan Presiden Jokowi itu hanya untuk pengusaha kaya. Pelan tapi pasti akan memantik resistensi sosial baik horisontal maupun vertikal. Setiap waktu menghantui istana wisata super premium itu di Labuan Bajo.

Sekali lagi, pekan lalu Presiden Jokowi telah mengingatkan, pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium harus berdampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Konkretnya, petani dan nelayan lokal jangan dibiarkan menjadi penonton.

"Dan kita harapkan nanti memiliki dampak ekonomi pada masyarakat. Kalau turis semakin banyak ke sini, belanja banyak di sini...Tetapi saya minta, terutama yang berada di sekitar Labuan Bajo, semuanya kita harus siap, ramah terhadap wisatawan, tidak buang sampah sembarangan, ini penting sekali, baik di laut maupun di darat. Harus kita mulai ini. Murah senyum. Jadi kesiapan ini yang harus mulai kita hadirkan di Labuan Bajo ini. Nanti kalau hotel-hotel besar juga sudah berdiri di sini, nanti akan… semakin banyak hotel nanti dia akan butuh untuk makan pagi turis. Berarti butuh sayur, ya kan? Butuh buah. Ngambilnya ya dari sekitar sini. Nanti petani akan gampang menjual barang-barangnya, semuanya. Ini dampak ekonomi yang nanti akan kelihatan setelah Labuan Bajo ini betul-betul jadi dan menjadi tempat para wisatawan menikmati keindahan alam yang ada di sini", pesan Presiden Jokowi

Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Agar berdampak positif buat masyarakat lokal seperti yang yang diingatkan Presiden Jokowi, APBD Mabar mestinya diarahkan ke sentra sentra produksi ekonomi (pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan). Selama ini para petani kita masih bergerak di sektor primer (memproduksi bahan mentah) sayuran dan buah-buahan. 

Saatnya para petani lokal harus dididik, dilatih (edukasi) dan diarahkan untuk bergerak ke home industri. Para petani diedukasi untuk mulai menggiatkan usaha kuliner (UKM), kios, warung makan/cafe, home stay, sanggar-sanggar budaya, kelompok kerajinan tenun di sekitar spot-spot wisata alam pegunungan. 

Petani dilatih untuk bagaimana mengolah buah jadi anggur, misalnya.Didik petani bagaimana cara mengemas buah supaya layak dijual di istana wisata super premium itu. 

Bersamaan dengan itu APBD Mabar juga sebaiknya digelonrorkan untuk membangun jaringan internet (wifi) di sejumlah spot wisata alam yang tersebar di setiap kecamatan dan desa. Petani pun bisa bersaing dengan para pengusaha besar, hanya dengan menggunakan internet. Namun, untuk berhasil dalam menjalankan sebuah usaha pertanian modern, saatnya kini petani butuh pelatihan dan kemudahan akses informasi melalui internet. Promosi hasil produksi petani mudah dilakukan melalui internet. Menjual sayur tidak perlu ke Labuan Bajo.

Fakta menunjukkan bahwa arus kunjungan para wisatawan ke sejumlah destinasi wisata alam yang ada di kawasan pegunungan meningkat setiap tahun. Tetapi kesiapan masyarakat lokal masih jauh dari yang dibutuhkan. 

Selain itu, APBD Mabar mestinya digelonrorkan juga untuk memperbaiki/membangun infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang di sejumlah spot wisata alam yang ada di Kawasan Pegunungan. Danau Sano Nggoang, Air terjun Cunca Wulang, perkampungan adat Melo, Rest area puncak Watu Api, puncak Elltari spot trecking Puarlolo, Cunca Rami, Cunca Lolos, Cunca Meleng, Cunca Pelias, Watu Potang, Watu Rombang, Istana Ular di Welak, spot wisata alam Wae Bobok, Sano Limbung dan lain-lain yang tersebar di daerah ini.

Kita bersyukur, berapa tahun terakhir ini, beberapa spot wisata alam tersebut kini telah dibenahi dan geliat aktifitas wisata mulai tumbuh menangkap peluang. Ini terjadi karena inisiatif warga sendiri maupun hasil dari berbagai pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemkab Mabar. Demikian pula infrastruk jalan menuju destinasi tersebut ada yang sudah diperbaiki dan nampak mulus. Kinerja pemerintah seperti ini perlu kita dorong untuk terus dilanjutkan. Mermpeebaiki yang rusak, membangun yang belum dibangun.

Fakta juga menunjukkan, tiga periode usia kabupaten Mabar, geliat kepariwisataan kita sebagai leading sektor, dominasi swasta menguat. Gedung pencakar langit berdiri anggun di tepian perairan Labuan Bajo. Kapal-kapal wisata highclass berseliweran menguasai transportasi laut. Kapal motor milik nelayan kita menjerit karena monopoli kapal-kapal wisata yang mewah. 

Di darat juga demikian. Mobil-mobil mewah milik pengudaha hotel dan rrstoran mewah di Labuan Bajo meluncur di antara bemo atau bus pribumi menguasai jasa transportasi Bandara-hotel. Restoran-restoran mewah di mana-mana menghimpit warung dan rumah nakan. Sayuran dan buah-buahan diimport dari luar memenuhi permintaan hotel-hotel mewah. Orang asing bahkan berkebun sayur di kawasan Tondong Belang. Hasil produksi petani lokal hanya memenuhi emperan pasar Wae Sambi dan pasar baru. Pembelinya, ya keluarga dekat kita.

Saat ini, kawasan pantai utara dan pantai selatan Labuan Bajo, ratusan bidang tanah warga lokal telah dikuasai (transaksi jual-beli) oleh orang asing dan para konglomerat kaya raya. Daftar nama-nama konglomerat itu mudah kita baca pada papan nama yang dipajangkan di sepanjang jalur pantura dan pantai selatan Labuan Bajo.

Naik ke kawasan pegunungan Mbeliling sepanjang ruas jalan Trans Flores (kawasan Melo dan sekitarnya) juga dikuasai orang asing dan konglomerat. Vila-vila mewah kini sedang tumbuh. Para wisatawan asing maupun wisatawan domestik yang hendak menikmati keindahan alam air terjun Cunca Rami, Cunca Wulang, Cunca Lolos, danau Sano Nggoang juga sedang dikuasai orang-orang asing dari Labuan Bajo. Mulai dari moda angkutan, guide dan seterusnya dimonopoli orang asing dari Labuan Bajo. Disinyalir ada juga bule-bule Labuan Bajo yang mulai merambah hingga sektor jasa angkutan menjadi tukang ojek. Bule ngojek bule ke destinasi wisata tersebut. Dikira tamu asing padahal tukang ojek.

Moda angkutan pedesaan, motor-motor ojek milik pribumi tersisihkan. Paket-paket tour wisata alam sampai di destinasi wisata alam yang ada di kawasan Pegunungan Mbeliling dikuasai sepenuhnya oleh travel agent di Labuan Bajo. Warga yang tinggal di sepanjang jalur destinasi wisata hanya memungut remah.

Semua fakta yang dipaparkan di atas bergerak sangat cepat dalam beberapa tahun ini. Dan seakan-akan lepas dari pengawasan Pemkab dan DPRD Mabar. Betul bahwa sektor industri pariwisata menjadi domain swasta, namun paling tidak fungsi kontrol dan pendampingan pemerintah mesti berjalan maksimal. 

Terakhir, mesin dan roda mobil wisata super premium itu kini bergerak. Tinggal kita pilih, mau naik atau menunggu mobil yang lain? *

Penulis adalah warga petani, tinggal di desa Wae Lolos, kecamatan Sano Nggoang.
×
Berita Terbaru Update