-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

FGD RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA BIDANG LHK

Kamis, 27 Februari 2020 | 19:10 WIB Last Updated 2020-02-27T12:17:09Z
FGD RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA BIDANG LHK
Foto istimewah (halaman fb Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si)

Kemarin, Rabu (26/2/2020) Komisi IV DPR RI menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Hotel Sheraton Grand Jakarta. FGD bertujuan mendiskusikan RUU Cipta Lapangan Kerja bidang LHK bersama Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya dan jajarannya.

Saya menyampaikan beberapa catatan. PERTAMA, kebutuhan akan adanya Omnibus Law beranjak dari evaluasi terhadap realitas faktual pembangunan yang dialami pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun lalu. 

Presiden Jokowi ingin berlari kencang, melakukan "sprint" dalam pembangunan, tetapi tidak bisa karena adanya hambatan regulasi. Tumpang-tindih regulasi, proses birokrasi yang terlalu panjang menyulitkan izin investasi hingga kerap memicu pungutan liar (pungli), korupsi, serta makan waktu lama mengurus izin investasi. 

Para investor kemudian memindahkan usahanya ke negara lain, semisal Vietnam. Akibat minim investasi, penciptaan lapangan kerja berkurang, dan negara tidak ada mendapatkan pemasukan negara.

Karena itu, KEDUA, semangat Omnibus Law adalah melakukan PENYEDERHANAAN REGULASI, MERAPIKAN, SEKALIGUS MERAMPINGKAN REGULASI sehingga akselerasi pembangunan bisa dilakukan lebih baik di periode kedua masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Omnibus Law bertujuan memberikan KEMUDAHAN DAN KEPASTIAN dalam berinvestasi. Langkah awalnya adalah melakukan SINKRONISASI, HARMONISASI regulasi, baik secara vertikal, maupun horisontal. Ada sekitar 8000-an perizinan pada level nasional dan 15000-an perizinan level lokal atau daerah yang harus ditata, disinkronkan.

KETIGA, dengan demikian, narasi besar Presiden Jokowi adalah ingin menata perizinan terintegrasi pada satu pintu yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Penataan ini sehat dalam tata kelola pemerintahan karena bisa memangkas potensi pungli, meringkas birokrasi yang berbelit belit. Kata kuncinya, EFISIEN dan EFEKTIF dalam kerja.

KEEMPAT, kemudahan izin investasi tidak boleh mencederai aspek lingkungan hidup. Tidak bisa karena alasan menggenjot investasi, negara lunak terhadap perusakan lingkungan hidup. 

Negara harus ketat mengeluarkan izin investasi di sektor pertambangan, migas dan perkebunan di kawasan hutan, sebab ada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi. Syarat dan audit ekologis harus dilakukan secara ketat. Jangan sampai, RUU Omnibus Law sektor KLH justru menjadi "surga" bagi investor, sebaliknya bencana bagi keberlanjutan lingkungan hidup. 

Membangun membutuhkan investasi, tapi investasi wajib berperspektif dan peduli pada aspek ekologi. Indonesia adalah PROYEK SEPANJANG MASA, PROYEK JANGKA PANJANG, PROYEK MASA DEPAN.***

Oleh: Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si
×
Berita Terbaru Update