-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Komisi IV DPR RI menggelar RDP dengan Sekjen Kementrian Pertanian dan Dirjen Hortikultura Kementrian Pertanian

Kamis, 13 Februari 2020 | 09:36 WIB Last Updated 2020-02-13T03:01:33Z
Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementrian Pertanian dan Dirjen Hortikultura Kementrian Pertanian
Foto (istimewa) diambil dari fanpage Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si 

Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementrian Pertanian dan Dirjen Hortikultura Kementrian Pertanian, Senin, (10 Februari 2020).

Tiga agenda penting dibahas dalam RDP. Pertama, Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020. Kedua, Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020. Ketiga, Kebijakan pengembangan hortikultura.

Kementrian Pertanian menjelaskan target EKSPOR TIGA KALI LIPAT ekspor komoditas hortikultura, soal swasembada, ekspor dan impor komoditas hortikultura. Saya menyampaikan tiga poin pemikiran dalam RDP.

Pertama, menurut saya, target EKSPOR TIGA KALI LIPAT produk hortikultura Kementan adalah TARGET AMBISIUS yang potensial justru menjadi TARGET MELESET alias sulit direalisasikan.

Pijakan pemikiran saya didasarkan DATA. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor buah-buahan sepanjang tahun 2019 mencapai US$ 1,48 miliar. Nilai tersebut meningkat 13,36% dibandingkan pada 2018 periode yang sama. Sementara itu, impor sayuran sepanjang tahun 2019 mencapai US$ 770,1 juta atau meningkat 4,29% dibandingkan 2018.

Pertanyaannya, untuk komoditas buah dan sayur, apakah realistis Indonesia mengekspor tiga kali lipat, padahal tahun 2018 dan 2019 negara mengimpor banyak dua komoditas tersebut? Target ekspor hortikultura yang mencapai Rp 23 triliun sebagaimana diulas Dirjen Holtikultur bisakah dicapai mengingat tahun 2019 ekpor kita hanya 6 triliun. 

Itu berarti, Kementan optimis menaikkan 3 kali lipat dari tahun 2019. Pertanyaan selanjutnya, di mana sentra-sentra produksi hortikultura yang tengah dikembangkan? Berapa besar lahan yang ditanam dan berapa ton hortikultura yang akan dihasilkan? 

Saya tidak melihat ada program konkrit dan rinci, sehingga kita bisa yakin bahwa produksi hortikultura akan meningkat. Tidak ada data rinci dan detil menganai ini. Jauh lebih realistis bila Kementan bicara mengenai komitmen menurunkan impor buah dan sayur dari luar negeri.

Tambahan pula, tidak hanya terkait PRODUKTIVITAS, untuk mengekspor produk hortikultura, kita juga masih harus berbenah dalam hal KUALITAS produk. 

Sejumlah komoditi hortikultura Indonesia belum diterima pasar internasional terkait keamanan pangan. Ada hambatan ekspor berupa ketentuan Good Agricultural Practices (GAP) karena banyak negara belum mengizinkan sejumlah komoditi Indonesia masuk pasar negara mereka. 

Itu mengapa, mestinya sebelum bicara ambisius soal peningkatan ekspor tiga kali lipat, hal-hal mendasar ini perlu lebih dulu dibenahi. Salah satu contoh, ekspor nenas segar ke China dan beberapa negara lain (Amerika) hingga saat ini belum terealisasi. 

Padahal potensi ekspor nenas segar ke China diperkirakan mencapai USD 50 juta dalam setahun. Butuh diplomasi internasional yang jitu agar produk kita bisa masuk pasar internasional.

Kedua, poin kedua yang saya sampaikan adalah menyangkut AKURASI, VALIDASI DATA yang bisa DIVERIFIKASI. Bagi saya, setiap kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada DATA. 

Tanpa data akurat-valid, kebijakan yang diambil bakal meleset, tidak tetap sasaran. Kementan masih belum mampu menunjukkan data yang bisa dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan.

Ketiga, poin terakhir yang saya kupas adalah mengenai urgensi REVITALISASI PENYULUH PERTANIAN. Bagi saya, PENYULUH adalah UJUNG TOMBAK UTAMA pengembangan pertanian. 

Pengembangan pertanian membutuhkan peran penyuluh. Peran penyuluh vital, fundamental dan strategis dalam memajukan sektor pertanian. 

Petani kita yang umumnya petani tradisional, minim pengetahuan bertani, miskin inovasi dan kreasi, sangat membutuhkan pendampingan para penyuluh. Tragisnya, fakta menunjukkan korps penyuluh kurang diperhatikan. 

Ada balai penyuluh, tapi penyuluhnya tidak ada. Kalaupun penyuluh ada, mereka tidak selalu berada bersama petani di desa. Maka, perlu dilakukan PENGUATAN INSTITUSI PENYULUH, PENINGKATAN KEAHLIAN PENYULUH dan PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENYULUH.

Oleh: Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si
×
Berita Terbaru Update