-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Misteri Nasib 'Berkas Lamaran' Cabup-Cawabup

Kamis, 27 Februari 2020 | 18:46 WIB Last Updated 2020-02-27T11:46:05Z
Misteri Nasib 'Berkas Lamaran' Cabup-Cawabup
Sil Joni

Oleh: Sil Joni*

Drama proses kandidasi dalam kontestasi Pilkada Mabar, belum kelar. Masih ada satu episode krusial yang akan segera digelar. Para kandidat 'berjuang' (mungkin) melalui 'pintu belakang' untuk mendapat stempel dari si empunya partai politik (parpol) di tingkat pusat (DPP).

Pentas politik di level atas itu tak semeriah di tingkat kabupaten seperti yang kita saksikan kemarin. Tidak ada lagi 'ritual perarakan kandidat' menuju sekretariat parpol. Kita tidak lagi mendengar prosesi adat dan sederetan acara protokoler yang berlangsung 'gegap gempita' di ruang pendaftaran itu. Proses perekruitan calon baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat, umumnya berlangsung dalam 'ruang gelap'.

Mengapa proses 'pendaftaran' di tingkat Provinsi dan Pusat tidak bersifat transparan dan demokratis? Masih segar dalam layar memori kita tentang beberapa parpol di Mabar ini yang 'membuka pintu pendaftaran' untuk semua kandidat atau paket calon. Politik buka pintu itu, meski bersifat politis, tetapi mendapat apresiasi yang simpatik dari publik.

Bagaimana 'nasib berkas' dari para calon atau paket calon yang datang melamar melalui pintu parpol tersebut? Mengapa 'proses lanjutannya' tidak dibuat secara terbuka dan fair? Mengapa semua calon yang terdaftar itu tidak dipanggil untuk mengikuti semacam 'ujian akhir' agar lolos seleksi?

Dari pemberitaan media, hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih konsisten menerapkan mekanisme perekruitan calon secara transparan itu melaui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk beberapa calon/paket calon yang mendaftar di partai itu, di tingkat Provinsi dan Pusat. Proses penjaringan di tingkat Provinsi dan Pusat berjalan obyektif dan dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Kita tidak tahu apakah 'berkas lamaran' dari para kandidat itu 'tiba' di meja pengurus Provinsi dan Pusat atau tidak. Jika sudah 'mendarat' dalam ruang sekretariat, apa yang semestinya dibuat oleh pengurus terhadap berkas itu dan terhadap pemiliknya? 

Hingga detik ini, beberapa parpol yang 'menggelar' mekanisme pendaftaran terbuka kemarin, tak lagi berurusan dengan publik. Alih-alih ditindaklanjuti secara demokratis, justru ada partai yang sudah 'merekomendasikan' paket tertentu untuk diusung dalam kompetisi Pilkada. Tetapi, sayangnya, publik tidak mendapat penjelasan rinci perihal mekanisme penentuan itu, mengapa paket itu yang direkomendasikan dan bukan paket lain. Apakah 'berkas lamaran' itu menjadi 'alat ukur' satu-satunya dalam menjatuhkan pilihan?

Saya berpikir, sudah saatnya 'metodologi kerja politik' di level Provinsi dan Pusat, disesuaikan dengan pola penjaringan yang bersifat demokratis, terbuka, dan obyektif. Para calon yang 'lolos seleksi' di tingkat Kabupaten semestinya 'diuji lagi' di level atas, sehingga paket calon yang diusung itu benar-benar figur yang berkualitas.

Kuat dugaan bahwa 'proses penjaringan yang berlansung tertutup' di level atas itu sebagai strategi penerapan politik yang bersifat transaksional.  Boleh jadi 'ruang negoisasi' yang bersifat pragmatis bakal dimainkan secara sempurna pada tahap ini. Tegasnya, isu mahar politis, di mana para kandidat dijadikan 'mesin pencetak uang' bagi parpol, kemungkinan berlangsung dalam ruang ini.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik. Tinggal di Labuan Bajo.
Editor: Nasarius Fidin
×
Berita Terbaru Update