-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Perbaiki Tata Kelola Konservasi Dengan Pendekatan Indeks Kinerja Utama

Minggu, 09 Februari 2020 | 10:03 WIB Last Updated 2020-02-09T03:04:05Z
Perbaiki Tata Kelola Konservasi Dengan Pendekatan Indeks Kinerja Utama
Rapat terkait Pendekatan Indeks Kinerja Utama

“Tanpa tata kelola yang baik, anggaran sebesar laut pun akan hilang tanpa memberikan outcome yang jelas. Kalau IKU bisa dikerjakan di Manggarai Barat, percaya, tidak ada pekerjaan yang dikerjakan masing-masing. IKU ini bisa mengilangkan ego sektoral” (Joko Tri Hariyanto)

Paradigma baru konservasi kini mengutamakan prinsip keseimbangan ekosistem. Lingkungan dengan segala keragaman hayatinya serentak masyarakat dengan kearifan lokal yang hidup di dalamnya. 

Tujuan akhirnya adalah harmoni dan terintegrasi antara kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Lestari alamnya, sejahtera masyarakatnya.

Akan tetapi perubahan paradigma sebaik apapun jika tidak diikuti dengan perbaikan sistem tata kelola perencanaan, penganggaran dan pembangunan berkelanjutan berbasis ekologis tidak akan pernah terwujud. Selanjutnya, tata kelola sebagus apapun akan sia-sia jika masyarakat di sekitar kawasan konservasi diabaikan,

Joko Tri Haryanto dari Badan Koordinasi Fiskal Nasional Kementerian Keuangan RI mengemukakan hal itu dalam forum Seminar dan Lokakarya (Semiloka) yang digelar Burung Indonesia di Meeting Room Hotel Jayakarta, Jumat petang (31/1/2020).

Semiloka Burung Indonesia bertajuk, “Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Ekologi; Langkah Menuju Pembiayaan Konservasi Berkelanjutan”.

Pemberdayaan Masyarakat

Joko menegaskan, konservasi tidak berada di ruang hampa. Di kawasan konservasi ada masyarakat dengan kearifan lokal yang hidup di dalamnya. Masyarakat butuh makan, butuh biaya pendidikan. 

Kerja konservasi itu jangka menengah dan jangka panjang. Karena itu pendekatan konservasi harus dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi.

“Jika pendekatan ekonomi tidak dimasukkan dalam nyawa konservasi, maka yang terjadi benturan. Begitu terjadi benturan maka kerja konservasi itu selesai atau gagal”, kata Joko.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (DP4D) Kabupaten Manggarai Barat, Drs. Fransiskus Sales Sodo. Ia menyebutkan bentang alam Mbeliling merupakan nyawa kota Labuan Bajo yang harus dilestarikan. 

Ia mengungkapkan hal itu terkait pengembangan kota Labuan Bajo sebagai kota destinasi wisata nasional super premium yang kini dilakukan secara masif.

Menurut Frans Sodo, geliat pembangunan kota Labuan Bajo jika tidak dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan akan menimbulkan disparitas yang sangat jauh. 

Frans Sodo mengkhawatirkan kesenjangan antara kota dan desa ini kemudian dapat melahirkan intervensi masyarakat terhadap kawasan hutan dilakukan secara masif pula akibat pendekatan pemerintah yang kurang efektif meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Karena itu, kata dia, pilihan program dan kegiatan yang efektif harus didorong demi peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor primer. Program- program itu langsung mengarah ke pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi.

“Kita harus mendorong itu agar jangan sampai disparitasnya sangat jauh karena pembangunan priwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya dilakukan sangat masif”, kata Frans Sodo.

Pendekatan Indeks Kinerja Utama

Joko Tri Hariyanto menegaskan, kawasan konservasi bukan benda mati. Kerja konservasi membutuhkan perbaikan pola prilaku sistem tata kelola pemerintah. Mengubah dari sebelumnya bersifat cost centre (bergantung pada biaya) menjadi revenue generated

Artinya, pembiayaan konservasi tidak hanya bersandar pada soal biaya melainkan mengenerating outcome. Mengubah pola prilaku sistem tata kelola pemerintahan dari sekedar mengejar target menjadi memperbaiki kualitas belanja. Dari ego sektoral menjadi kolaborasi lintas sektoral.

“Dengan perubahan pola prilaku tata kelola ini, ke depannya diharapkan bisa mengubah semua persoalan sektoral. Bagaimana kita bersama menjadikan urusan sektoral itu menjadi urusan bersama. Kita tidak lagi bicara ego sektoral. Sehingga semua bisa kita kerjakan”, kata Joko

Ia menambahkan, ketika pendanaan publik itu bisa dikerjakan secara bersama, langkah berikutnya menetapkan satu indikator kinerja menjadi dasar alokasi perencanaan pembangunan berkelanjutan. 

Joko optimis, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan sebagaimana dikatakan tadi, akan menghasilkan perencanaan pembangunan berkelanjutan di negara ini lebih baik.

“Kita percaya bahwa negara ini akan dikelola dengan lebih baik. Karena yang bisa memperbaiki ego sektoral itu bukan alokasi anggaran yang terus dinaikkan melainkan perbaikan sistem tata kelola. Tata kelola itu kuncinya”, tandas Joko.

Kapasitas pendanaan publik, baik APBN maupun APBD itu terbatas. Karena itu, kita butuh kerja sama lintas sektoral, berkolaborasi antara berbagai stakeholder, NGO, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil dll.

“Tanpa tata kelola yang baik, anggaran sebesar laut pun akan hilang tanpa memberikan out come yang jelas”, ujar Joko.

Ia jelaskan agenda pertama pemerintah saat ini adalah perbaikan. tata kelola. Langkah selanjutnya setelah perbaikan tata kelola mengubah paradigma sektor. Dari ego sektoral menjadi lintas sektor/kolaborasi atau kerja sama.

“Kerja ego Sektoral itu membelenggu kita. Karena semua kaca mata yang dipakai hanya kaca mata sektoral masing-masing”, tandas Joko.

Lebih detail, Joko menjelaskan cara menghilangkan ego sektoral, yaitu dengan pendekatan Indeks Kinerja Utama (IKU). IKU ini dirumuskan di bawah Visi-misi-RPJM-Renstra-Renja-IKU.

IKU inilah yang setiap tahun akan selalu dimonitor dan dievaluasi. “Bayangkan kalau kerja konservasi itu menjadi IKU-nya Bupati Manggarai Barat.

IKU bupati ini akan diturunkan kepada semua pimpinan OPD (kepala-kepala dinas). Semua kepala dinas pasti akan berpikir kontribusi masing-masing terhadap pemenuhan IKU Bupati. Karena kalau tidak diikuti oleh para pimpinan OPD, maka IKU Bupati merah”, usai Joko menerangkan.

Joko sangat optimis kalau IKU bisa dikerjakan di Manggarai Barat. Percaya, tidak ada pekerjaan yang dikerjakan masing-masing. IKU ini bisa mengilangkan ego sektoral.

“Kalau pada saat bupati mempresentasikan konservasi, yang dengar hanya dinas Lingkungan Hidup. Dinas-dinas yang lain kerja masing masing. Akibatnya program konservasi tidak nyambung. Yang terjadi sama-sama kerja, bukan kerja sama”, imbuhnya. (Robert Perkasa)
×
Berita Terbaru Update