-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

STOP Investasi Bisnis di Kawasan TNK & Bubarkan BOP-LBF

Rabu, 12 Februari 2020 | 22:09 WIB Last Updated 2020-02-12T15:09:13Z
STOP Investasi Bisnis di Kawasan TNK & Bubarkan BOP-LBF
Aksi demo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT

"Kami melihat bahwa Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF) merupakan institusi di lapangan yang berada di balik rencana utak-atik kawasan Taman Nasional Komodo sebagai target baru investasi. Karena itu kami menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan BOP-LBF dan mencabut Perpres No.32 tahun 2018. Sebaiknya Pemda Manggarai Barat harus diberi ruang untuk menentukan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan konteks (ekonomi, budaya, lingkungan) masyarakat setempat".

Berbagai elemen masyarakat pelaku konservasi dan wisata, Asita, Askawi, HPI, Formapp, P3Kom, DOCK, Gahawisri, Garda Pemuda Komodo dan Sunspirit for Justice and Peace menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang (12/2). 

Selain BTNK, massa pendemo juga menyambangi kantor Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP-LBF), gedung DPRD dan Kantor Bupati Manggarai Barat untuk menyuarakan aspirasi yang sama.

Para pendemo ini mendesak DPRD, BTNK, dan Pemkab Manggarai Barat segera mengeluarkan pernyataan tertulis menolak segala bentuk investasi dalam kawasan Taman Nasional Komodo. DPRD, BTNK dan Pemda juga harus segera membangun komunikasi dengan Presiden dan pihak KLHK. 

Massa juga mendesak pemerintah untuk membubarkan BOP-LBF dan mencabut Perpres No.32 tahun 2018. Mereka melihat BOP-LBF merupakan institusi di lapangan yang berada di balik rencana utak-atik kawasan Taman Nasional Komodo sebagai target baru investasi.

Dalam orasi, mereka menyuarakan keprihatian terkait arah pembangunan pariwisata yang tidak mengindahkan konservasi di Taman Nasional Komodo. Untuk dan atas nama pariwisata super premium, pemerintah sepihak mengutak-atik kebijakan di dalam kawasan dan memfasilitasi masuknya investasi bisnis di dalam kawasan TNK yang merupakan ekosistem alami Komodo dan satwa lainnya, serta ruang hidup masyarakat asli di dalam Kawasan TNK.

Ada beberapa hal substansial yang mereka kritisi terkait kebijakan pemerintah yang memfasilitasi pemberian izin investasi bisnis di dalam kawasan TNK.

Pertama, pemberian izin investasi kepada sejumlah perusahaan swasta, yaitu izin investasi Sarana Pariwisata Alam (IUPSWA) kepada (a) PT KWE di atas lahan seluas 151,94 hektar di Pulau Komodo dan seluas 274,13 hektar di Pulau Padar, dan (b) PT Sagara Komodo Lestari (PT SKL) di atas lahan seluas 22,1 hektar di Pulau Rinca.

Kedua, pemerintah menjadikan Pulau Komodo dan perairan sekitarnya sebagai destinasi wisata ekslusif super premium dengan tiket masuk sebesar 1000 USD dan pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Flobamora yang nota bene sebuah perusahaan BUMD Pemprov NTT dan “pihak lain”. Mereka pertanyakan, siapa persisnya “pihak lain” yang dimaksud?.

Ketiga, pemerintah hendak merombak penataan Pulau Rinca dengan dalih persiapan agenda G-20 2023. Penataan ini dilakukan dengan cara meruntuhkan semua Barang Milik Negara (BMN) yang ada di Loh Buaya dalam waktu dekat dan digantikan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang baru. 

Pada saat yang sama, KLHK telah mengeluarkan izin investasi pariwisata alam (IUPSWA) kepada PT KWE di atas lahan seluas 151,94 hektar di Pulau Komodo dan seluas 274,13 hektar di Pulau Padar, dan PT Sagara Komodo Lestari (PT SKL) di atas lahan seluas 22,1 hektar di Pulau Rinca.

Keempat, pemerintah akan membangun dermaga dan pusat kuliner bertaraf premium di Pulau Padar yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak perusahaan. Pada saat yang sama, telah diserahkan kepada PT KWE untuk investasi sarana pariwisata alam (IUPSWA).

Kelima, pemerintah berencana mengelola Pulau Muang (dan mungkin juga Pulau Bero/Rohbong) yang terletak antara Pulau Rinca dan Golo Mori akan dijadikan sebagai area investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tana Mori seluas 300 hektar. Dua pulau itu masing-masing adalah zona rimba dan zona inti TNK.

Keenam, pemerintah yang sebelumnya mengumumkan kebijakan relokasi warga kampung Komodo sampai saat ini belum membuat surat keputusan resmi yang membatalkan rencana tersebut.

"Setelah mencermati kebijakan-kebijakan tersebut, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi serta pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berkeadilan, kami mengeritik dengan keras agenda wisata super-premium atas Taman Nasional Komodo, sebab akan sangat berbahaya bagi keberadaan TNK sebagai kawasan konservasi alami bagi satwa Komodo serta satwa lainnya baik di darat maupun di laut dan ruang hidup asli bagi masyarakat dalam kawasan. Kebijakan ini juga hanya akan memberikan keuntungan ke pengusaha besar di masa mendatang", demikian pernyataan dari Ketua.
Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (FORMAPP) Manggarai Barat, Aloysius Suhartim, Rabu siang (12/2).

Pernyataan Sikap

Terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial itulah, massa pendemo menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut ;

1. Segera meninjau kembali penerapan Permen KLHK No: P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Tawan Wisata Alam. Permen ini tidak cocok diterapkan di Kawasan TN-Komodo yang merupakan ekosistem khusus yang harus diperlakukan dengan sangat hati-hati (prudent).

2. Segera mencabut izin yang sudah diberikan kepada 2 Perusahaan swasta di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta membatalkan rencana pemberian izin kepada PT Flobamor serta “pihak lainnya” di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Pembangunan resort, villa, restaurant, dan fasilitas pendukung lainnya di dalam kawasan sangat bertentangan dengan prinsip konservasi yang sudah kita kerjakan bersama selama ini.

3. Menolak pemberlakukan kawasan Pulau Komodo dan Perairan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Ekslusif Super Premium dengan tiket masuk sebesar USD 1000 yang dikelola oleh PT Flobamor dan “pihak lainnya”. Praktek macam ini merupakan bentuk monopoli bisnis yang merugikan baik masyarakat Komodo sendiri maupun para pelaku pariwisata di Labuan Bajo pada umumnya. Sebaliknya, kami mendesak Pemerintah untuk tidak merevisi PP No. 12 tahun 2014 tentang PNPB dan tetap mempertahankan angka tarif masuk ke TNK yang telah berlaku sejak tahun 2019. 

4. Mengutuk keras rencana untuk menata ulang kawasan Loh Buaya dalam waktu dekat; mengingat paket-paket wisata untuk 2020 umumnya sudah direncanakan dan akan terganggu akibat kebijakan yang mendadak dan serampangan seperti ini. Sebaliknya rencana penataan destinansi harus dilakukan lewat perencanaan yang transparan dan akuntable.

5. Menolak utak-atik status sejumlah Pulau yang berada dalam zona rimba dan zona inti di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo untuk menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

6. Mendesak pemerintah secara khusus BTNK untuk segera menerapkan kebijakan carrying capacity di tempat-tempat wisata seperti Pulau Siaba, Long Beach dan tempat-tempat lain demi menjaga kelangsungan ekologi dalam kawasan TNK. 

7. Menuntut pemerintah untuk mengeluarkan jaminan tertulis dan permanen bahwa warga Komodo tidak akan dipindahkan dan/atau diganggu dengan rencana kebijakan relokasi; serta menuntut kebijakan yang memperhitungkan hak-hak dan partisipasi aktif mereka dalam konservasi dan pariwisata.

8. Meminta kepada pemerintah untuk mengembangkan model-model pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat seperti memaksimalkan dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM lokal di Manggarai Barat dan membentuk BUMD yang diisi oleh orang-orang lokal. 

9. Kami melihat bahwa Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF) merupakan institusi di lapangan yang berada di balik rencana utak-atik kawasan Taman Nasional Komodo sebagai target baru investasi. Karena itu kami menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan BOP-LBF dan mencabut Perpres No.32 tahun 2018. 

Sebaiknya Pemda Manggarai Barat harus diberi ruang untuk menentukan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan konteks (ekonomi, budaya, lingkungan) masyarakat setempat. 

10. Mendesak DPRD, BTNK, dan Pemda Manggarai Barat untuk segera mengeluarkan pernyataan tertulis untuk menolak segala bentuk investasi dalam kawasan Taman Nasional Komodo. DPRD, BTNK dan Pemda juga harus segera membangun komunikasi dengan Presiden dan pihak KLHK. 

"Demikian tuntutan kami. Kami siap bekerjasama dengan Pemerintah untuk setiap kerja nyata dan bertanggungjawab demi keseimbangan konservasi dan pariwisata, serta demi pembangunan ekonomi yang berkeadilan", bunyi peryataan sikap para pendemo. (Robert Perkasa)
×
Berita Terbaru Update