-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

1001 Alasan Tak Menyelamatkan Satu Nyawa Manusia; Satu Kata MAAF Keberanian Untuk Berbenah

Jumat, 20 Maret 2020 | 16:43 WIB Last Updated 2020-03-20T11:21:30Z
1001 Alasan Tak Menyelamatkan Satu Nyawa Manusia; Satu Kata MAAF Keberanian Untuk Berbenah
Pater Tuan Kopong, MSF

Tulisan ini memang agak panjang, namun kiranya menjadi perhatian kita semua, terutama untuk panitia pelaksanaan Semana Santa di Larantuka.

Pentahbisan Uskup Ruteng: Mgr. Siprianus Hormat kemarin, 19 Maret 2020 menjadi viral seketika. Pro kontra bertabuh genderang kebencian dan amarah ditunjukan kepada Gereja Katolik Indonesia dalam hal ini KWI dan para bapak uskup.

Viralnya pentahbisan Mgr. Siprianus Hormat karena upacara pentahbisan dilaksanakan di tengah ancaman wabah covid 2019 yang karena itu pula pemerintah Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjauhkan diri dari keramaian dan kerumunan banyak orang yang berdampak pada liburnya sekolah-sekolah, ditutupnya beberapa tempat pariwisata, kegiatan perkantoran untuk sementara dilakukan dari rumah termasuk kegiatan keagamaan dalam hal ini Misa bersama umat baik harian dan mingguan untuk sementara dilakukan secara live streaming.

Terhadap viralnya pentahbisan di tengah ancaman wabah covid 2019 dan tudingan bahkan bully yang diarahkan kepada Gereja Katolik Indonesia, banyak 1001 macam alasan diperlihatkan untuk “membela” diri dan membenarkan bahwa perayaan Ekaristi pentahbisan uskup Ruteng tidak bisa ditunda dan harus dilaksanakan.

Alasan yang muncul ada beberapa seperti:

1. Bahwa menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) kanon. 379; seorang yang diangkat Paus menjadi Uskup harus menerima tahbisan Uskup dalam jenjang waktu 3 bulan sejak penerimaan surat Apostolik dan itu sebelum menduduki jabatanya. Mgr. Sipri diumumkan menjadi Uskup Ruteng pada tanggal 19 November 2019. Artinya kalau menurut perhitungan menurut kanon diatas maka 19 Februari seharusnya Beliau ditahbiskan. Bahwa kemudian ada dispensasi sehingga upacara tahbisan dilaksanakan pada 19 Maret tentu ada pertimbangan lain soal persiapan dan lain sebagainya.

Berpijak pada kanon tersebut tentu hal ini dalam keadaan norma termasuk dengan adanya disepenasi. Namun kondisi sekarang berbeda yaitu ada situasi “darurat atau kemendesakan” yang menyangkut hidup orang banyak. Termasuk aturan ini merupakan aturan gerejawi yang bisa dikomunikasikan dan dimintakan dispensasi berikutnya kepada Tahkta Suci karena semua juga tahu bahwa Vatikan sendiri dan di beberapa negara termasuk di Indonesia tidak melaksanakan Misa baik harian maupun mingguan yang melibatkan kehadiran umat.

Kalaupun tidak bisa dimintakan dispensai berikutnya karena alasan omnia parata sunt (semuanya sudah disiapkan) maka perayaan tahbisan tetap dilaksanakan dengan kehadiran umat secara terbatas dan dijamin adanya social distancing. Misalnya perwakilan komunitas biara, frater, imam dan umat dari semua paroki dan stasi di wilayah keuskupan Ruteng hanya DPP (wakil ketua, bendahara, dan OMK 1 orang) serta keluarga kandung termasuk orang tua.

Dalam pemberitaan Kompas menurut Bupati Manggarai Barat umat yang hadir sekitar 1.500. Ini sudah terhitung sangat banyak bahkan tidak ada social distancing.

Demikian juga ketika ada alasan bahwa pemerintah kabupaten Manggarai Barat telah melakukan protokol pencegahan penyebaran wabah covid 2019 bagi setiap tamu undangan dan umat yang hadir, juga tidak bisa dijadikan alasan kuat karena teman-teman ulama dari negara-negara Asia yang hendak mengikuti itjima ulama di Gowa pada 19-22 Maret namun dibatalkan bisa juga memiliki alasan yang sama, namun mengapa mereka mengambil sikap untuk dibatalkan.

Atau umatpun bisa protes bahwa kalau protokol pencegahan wabah covid 2019 dengan mencek kesehatan, suhu tubuh dan mencuci tangan dengan handsanitizer bisa dan sangat mungkin disiapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing paroki, lalu mengapa Misa yang menjadi sumber dan puncak hidup beriman harus dilaksanakan secara live streaming tanpa kehadiran umat?

Intinya pemerintah mengajak dan memerintahkan untuk dilakukan yang namanya social distancing demi mencegah penyebaran wabah covid 2019 yang lebih meluas.

2. Surat permintaan pemerintah soal penundaan.
Ketika surat permintaan pemerintah belum diterima atau diterima sehari sebelum dijadikan alasan maka inipun tidak tepat. Karena ketika pemerintah dalam hal ini presiden mengajak bahkan menginstruksikan untuk menghindari keramaian yang ditandai dengan liburnya sekolah-sekolah, liburnya beberapa kantor dan juga surat para Bapak Uskup untuk mengadakan Misa tanpa umat atau yang hadir hanya yang sehat itu sudah memiliki kekuatan hukum dan alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Ketika pemerintah sudah mengumumkan langkah-langkah pencegahan penyebaran wabah covid 2019, maka "Kita yang selalu menggaungkan slogan 100% Katolik, 100% Indonesia secara moral berkewajiban untuk bekerja sama dan mendukung semua tindakan pencegahan yang ditawarkan pejabat kesehatan dan pemimpin pemerintah untuk menjaga dan menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat dan umat".

Kita tidak hanya berbicara soal kebutuhan keuskupan Ruteng, tetapi kita berbicara ke-Indonesiaan. Bahwa persoalan hari ini adalah persoalan bangsa. Maka dalam situasi seperti ini, kewajiban moral kita sebagai 100% Katolik, 100% Indonesia justru ditantang untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan kelompok sendiri.

Yang menjadi kontradiktif adalah ketika Misa yang melibatkan umat tidak diijinkan tetapi justru ada kasus khusus kita bisa membuat sekian alasan untuk membenarkan tindakan kita. Bahwa harapan dan kegembiraan umat Allah keuskupan Ruteng tetap dikedepankan dan diperhatikan namun tidak serta merta melupakan duka dan kecemasan seluruh masyarakat Indonesia.

Adalah sebuah kemenangan Salib ketika harapan dan kegembiraan umat Allah keuskupan Ruteng justru menjadi harapan dan kegembiraan seluruh masyarakat Indonesia karena di sana ada pengorbanan salib umat Katolik Indonesia dan Gereja keuskupan Ruteng yang membawa harapan dan kegembiraan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang hidup dalam kecemasan (bdk. GS. 1).

3. Kerendahan Hati dalam keteladanan
Persoalan bangsa hari ini tidak sekedar berbicara soal sehat atau tidak, ada korban atau tidak. Bahwa kemudian perayaan tahbisan berjalan lancar dan tidak ada satupun yang terpapar wabah covid 2019 setelahnya patut kita syukuri. Namun itu bukan permasalahannya. 

Permasalahannya, ini adalah persoalan bangsa, persoalan dunia yang menuntut kerendahan hati sebagai keteladanan. Apakah Paus Fransiskus demikian juga keuskupan-keuskupan di negara lain yang meminta penutupan gereja-gereja dan tidak ada misa yang melibatkan umat di gereja atau paroki semata-mata karena ada korban yang begitu banyak akibat wabah covid 2019?

Saya kira tidak. Tapi lebih pada sebuah ketaatan iman dan kerendahan hati untuk menjadi solusi sekaligus jalan menghadirkan penyelamatan Allah bagi semua orang.

“Ini adalah waktu yang sulit tetapi juga waktu untuk bertumbuh dalam pemuridan sejati sewaktu kita berusaha untuk mengikuti Tuhan dalam kasih tanpa pamrih dan pelayanan kepada orang lain.” (Uskup Agung Valles).

"Kita tidak hanya bertanya siapa tetangga saya, kita juga harus bertanya apakah saya bisa menjadi tetangga bagi orang lain?" (Kardinal Tagle).

“Amal kita sebagai Gereja juga diungkapkan dalam kepedulian kami terhadap kesejahteraan saudara-saudari kita, keselamatan bangsa oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral kita untuk memberikan perhatian dan upaya yang terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19.” - (CBCP).

"Kita juga harus beramal bagi lingkungan dan bangsa kita."(Uskup Agung Palma).

“Iman dan tanggung jawab sosial adalah kembar. Iman kita menentukan bahwa kita bekerja untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah ancaman wabah covid 2019. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial untuk tidak menyebarkan wabah covid 2019”. 

"Iman bukan hanya tindakan pikiran, iman adalah tentang kehidupan. Iman sejati terlihat dalam kesaksian kita, dalam gaya hidup kita, dan dalam perilaku kita yang menjamin keselamatan bagi orang banyak." (Uskup Rojas).

Sebagian dari kita umat Katolik yang prihatin, sedih, kecewa, merasa malu dengan situasi kemarin. Semoga keprihatinan, kesedihan dan kekecewaan kita bisa sedikit terobati dengan tulisan yang maha panjang ini. 

Namun kita juga TIDAK BISA LUPA bahwa kekecewaan, kesedihan dan mungkin protes yang kita ungkapkan dengan berbagai tulisan itu juga sejatinya untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah GEREJA. Kita adalah Gereja Indonesia.

Meskipun kita secara fisik tidak hadir dalam upacara pentahbisan uskup Mgr. Siprianus Hormat, kita tetap hadir sebagai satu persekutuan iman yang adalah Gereja. Kehadiran umat dan para bapak uskup adalah kehadiran kita juga, karena Gereja sejati adalah kita yang bersekutu dalam iman yang disebut Satu dan Katolik.

Maka apapun yang terjadi entah itu disebut sebagai bentuk kelalain, itu juga adalah kelalain kita semua umat Katolik Indonesia yang adalah Gereja. Segala bully yang ditunjukan adalah sejatinya untuk kita semua tidak kepada siapa atau pihak tertentu.

Maka hanya dalam kerendahan hati, mari kita berdiri tegak mengangkat kepala dan dengan ketulusan hati MEMINTA MAAF untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga kepada pemerintah.

Tak perlu kita mencari 1001 alasan untuk “membela diri” juga 1001 bahasa untuk menghujat, tetapi yang terbaik adalah SATU KATA MAAF untuk bangkit dan bergerak mencegah penyebaran covid 2019.

Sebagai umat Katolik Indonesia, Saya Pater Yohanes Kopong Tuan MSF dengan segala ketulusan dan kerendahan hati MEMOHON DAN MEMINTA MAAF kepada pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia atas kejadian kemarin. Dengan permohonan dan permintaan maafku ini, saya berjanji untuk berubah dan ikut membantu pemerintah mencegah penyebaran wabah covid 2019 demi keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

Manila: 20 Maret-2020
Pater Tuan Kopong MSF

Editor: Nasarius Fidin

Kontak: redaksisocietasnews@gmail.com
×
Berita Terbaru Update