-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Agama dan Negara; Tarikan Antara Injil Kristus dan Pedang Raja

Rabu, 25 Maret 2020 | 06:08 WIB Last Updated 2020-03-24T23:11:13Z
Agama dan Negara; Tarikan Antara Injil Kristus dan Pedang Raja
Pater Doddy Sasi, cmf (Foto istimewah)

Oleh: Pater Doddy Sasi, cmf

Beberapa bulan lalu dalam sebuah diskursus di ruang kelas tentang  Institusionalisasi Hukum Internasional dalam kaitannya dengan Hukum Gereja, ada satu tema menarik yang dimunculkan yakni tentang relasi agama dan negara dalam pusaran sejarah. Diskursus ini menarik ingatan akal sehat saya juga pada perkuliahan Teologi Politik beberapa tahun lalu di Fakultas Teologi Wedabhakti  Kentungan Yogyakarta.  Salah satu sesi dari dinamika di kelas saat itu diberi judul: Agama dan Negara, tarikan antara Injil Kristus dan Pedang Raja, yang kemudian saya ambil sebagai judul dari ulasan sederhana ini. 

Agama dan Negara Dalam Pusaran Sejarah

Karena pembicaraan kita dalam konteks Agama dan Negara dalam pusaran sejarah, maka sudah sangat pasti bahwa saya akan tampilkan ide-ide para pemikir besar dalam tiap zamannya. Tampilan ide-ide itu tentu dimaksudkan untuk memancing nalar berpikir kita melihat realitas sekitar  untuk kemudian menempatkan posisi duduk berpikir kita pada tempat yang tepat.Terlebih dalam konteks relasi agama dan negara di Indonesia. 

 Bicara soal negara, semua kita pasti langsung ingat Plato. Plato dalam karya yang ternama Republica berpendapat negara yang benar adalah negara yang mampu mendorong setiap warganya untuk menjalankan keutamaan-keutamaan terutama: kebijaksanaan, menjalankan kebaikan dan mempunyai idealisme tentang kebaikan. Masih dalam pemikiran Plato, tujuan sebuah negara tidak lain adalah untuk kesejahteraan bersama. Dan moralitas memainkan peranan yang penting untuk mendukung tujuan negara. Sedangkan Aristoteles masih dalam alur berpikir yang sama mengatakan bahwa manusia secara natural adalah  animale politico. Sebuah negara yang baik harus mempunyai wajah yang terbuka akan adanya hubungan interpersonal, pluralisme, demokrasi dan moralitas yang terjamin dari aparatur administrasinya dan warganya. Dan negara yang baik adalah negara yang praksis moralnya berjalan dengan baik.

Kita bergeser sebentar pada zaman Patristik (Bapa-Bapa Gereja). Zaman ini ditandai oleh keberadaan Gereja yang sedang mencari identitas diri. Penilaian terhadap negara sebagai “surga dunia” dan surga sebagai “tanah air kita” menjadi sangat dominan pemikiran Bapa-bapa Gereja. Derasnya alur gaya pikir ini berpengaruh terhadap tarikan antara Paus (surga) dan kaisar/raja (dunia). Dikotomi kepemimpinan mulai muncul di sini. Misalkan kita bisa menengok ide dari Agustinus tentang Civitas Dei. Agustinus berpendapat bahwa Anggota Gereja mempunyai 2 kewarga-negaraan: dunia dan surga. Namun Gereja paling rapresentatif untuk menghadirkan Surga di dunia ini. Maka komunitas Gereja adalah societas perfecta. Kesempurnaan itu disebabkan oleh kehadiran Kristus secara penuh. Gereja juga adalah visible city dari Kota surgawi yang tak kelihatan. Maka kota dunia “profan” harus tunduk kepadanya. Implikasi dari gaya pikir ini adalah bahwa negara harus tunduk kepada Gereja. Konflik konseptual dari dikotomi diatas memuncak pada persaingan antara Paus Gregorius VII (1073-1085) dan Raja Henry VI. 

Pemikiran yang tak kalah penting datang dari Thomas Aquinas. Menurut T. Aquinas tujuan dan cita rasa (sense) dari sebuah komunitas adalah merealisasikan Bonum Comune (Kesejahteraan bersama). Setiap aksi sosial harus menghantar orang untuk sejahtera. Untuk membangun Bonum Comune masyarakat harus: mengikat diri dalam perjanjian perdamaian dan mengarahkan diri kepada kebaikan.  Bagi Thomas Aquinas, hidup duniawi berpartisipasi di dalam hidup surgawi. Post pemikiran Thomas Aquinas cukup bergema, usaha-usaha untuk memecahkan negara dan Gereja. Misalkan, usaha dari kaum konservatif yang berpendapat bahwa nilai-nilai Katolik harus tetap tinggal di Eropa sebagai bentuk sumbangan dalam negara, gereja-gereja atau bangunan gotik harus dipertahankan, lagu gregoriana harus dinyanyikan dalam misa, dll. Sedangkan kaum Aufklaerung mengusung ide bahwa budaya eropa mempunyai nilai tersendiri maka harus tetap dijaga. Sebenarnya ide dari kedua kelompok sama yakni mengerucut pada narasi bahwa: iman Katolik tidak dapat dipisahkan dari budaya Eropa. Eropa dibudayakan oleh Kekristenan dan kekristenan dibudayakan oleh Eropa. Maka munculah identifikasi, bicara eropa sama dengan bicara soal kekatolikan. Eropa sama dengan katolik. 

Gesekan Agama-Negara

Jika kita ingin membuat sebuah teropong analisis relasi agama dan negara, boleh dibilang kadang intim (baca: akrab)- kadang renggang, statis-dinamis, eksklusif- inklusif. Ada fluktuasi. Ada turbelensi. Dan ada pula gesekan-gesekan keras-ringan dalam relasi agama - negara itu. Kita bisa bersama mencatat paling tidak ada 3 gesekan yang terjadi dalam relasi agama-negara: pertama, eksklusivisme agama: biasanya yang terjadi disini adalah kelompok agama hanya memperlihatkan dirinya sendiri saja, menganggap diri paling baik dari kelompok lain.  Kelompok agama menganggap komunitasnya sebagai komunitas yang sempurna/ perfecta (societas perfecta) dan berusaha menyingkirkan kelompok lain, termasuk negara. Agama selalu benar dan  negara selalu salah. Kedua, puritanisme agama: arti sederhana dari kata puritan adalah bersih, membersihkan.  Dalam artian membersihkan agama dari unsur-unsur yang tidak berasal dari originalitas agama. Umat diarahkan kembali ke semangat awal untuk menghayati keagamaannya yang asli, setia kepada tradisi awali, dan misalnya setia kepada apa yang tertulis di dalam Kitab Suci. Semangat ini baik namun menjadi ekstrim bila pemurnian itu berarti menghapus segala unsur manusiawi di dalam keberagamaan, menghilangkan segala jejak budaya dan bahasa yang melekat pada agama tersebut. 

Nilai-nilai budaya lokal dan nasional dianggap mengganggu perasaan keberagamaan, dan akhirnya negara dipinggirkan. Dan yang ketiga, dilema Ideologi: Secara sederhana kita bisa mengartikan ideologi sebagai dasar pemikiran dan visi yang memberi rangsangan pemikiran dan menjadi dasar dan cita-cita perjuangan kelompok. Dan biasanya ideologi itu menuntut kepercayaan padahal kepercayaan milik khas agama. Pertanyaan yang bisa saja muncul di kepala kita: Percaya kepada Tuhan saja atau percaya juga kepada yang lain? Kepercayaan menuntut juga kepatuhan, patuh terhadap ideologi agama atau negara?

Dua Ekstrim Dalam Relasi Agama-Negara

Turunan dari gesekan agama-negara kemudian bisa melahirkan 2 ekstrim berbahaya dalam relasi agama-negara: Pertama, ekstrim: “mengagamakan” negara. Usaha ini pertama-tama ingin memperlihatkan penggunaan norma-norma agama di dalam kehidupan bernegara. Usaha ini akan kacau dan bias ke segala hal jika norma agama mayoritas yang dipakai, maka agama yang minoritas merasa tidak nyaman. Orang jatuh ke dalam esklusivisme beragama atau hidup dalam intimidasi atau tekanan agama lain. Kedua, ekstrim “politisasi” agama. Agama dijadikan tameng, alat kampanye dan kedok untuk urusan politik demi menjaring umat sebanyak-banyaknya. Ada mobilisasi entah itu mobilisasi dalam narasi pikiran dan mobilisasi aksi terhadap umat untuk kepentingan politik. 

Lalu pertanyaan untuk kita semua, Apa solusi yang tepat untuk bisa mengatasi atau paling tidak meminimalisir gesekan dan dua gerak ekstrimis yang ada. Saya tawarkan pikiran John Locke. Locke dalam tulisannya yang berjudul “Letters of Toleration” menyatakan bahwa perlu ada pemisahan tegas antara urusan agama dan urusan negara sebab tujuan masing-masing sudah berbeda. Agama dan negara harus terpisah. Agama harus mengurus soal-soal agama, yakni soal iman, akhirat dan ibadat saja, menjamin moralitas masyarakat. Negara mengurusi hal-hal di luar itu. Agama adalah urusan pribadi, berbeda dengan negara yang merupakan urusan masyarakat umum. 

Pemisahan antara keduanya haruslah ditegaskan, dan masing-masing tidak boleh mencampuri urusan yang lain. Negara tidak boleh mencampuri urusan keyakinan religius manusia, sedangkan agama tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tujuan negara. Bila negara hendak menghalangi kebebasan beragama dari warganya, maka rakyat berhak untuk melawan. Pemikiran Locke ini bisa saja memunculkan perdebatan kritis. Sebab hampir semua agama memiliki pandangan bahwa agama harus ikut campur dalam urusan-urusan publik, misalkan dalam keadilan sosial, dalam pemerintahan dan dalam urusan-urusan moral. Meski demikian, Locke sudah membuka arah pikir kita untuk bisa memisahkan mana zona bermainnya agama dam mana zona  bermainnya negara. Mana ranah agama  dan mana ranah negara. 

Pada bagian akhir ulasan ini saya mengutip ungkapan dari Martin Luther King : "Gereja bukanlah nyonya atau pelayan negara, tetapi hati nurani negara." (La chiesa non è la padrona o la serva dello stato, ma la coscienza dello stato) dan Karl Popper: "Kita membutuhkan kebebasan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan negara dan kita membutuhkan negara untuk menghindari penyalahgunaan kebebasan." (Abbiamo bisogno della libertà per evitare gli abusi del potere dello Stato e abbiamo bisogno dello Stato per evitare l'abuso della libertà).

Penulis adalah seorang misionaris Claretian, tinggal di Roma. 
×
Berita Terbaru Update