-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Diskursus Soal 'Eks Napi' Jadi Bupati

Selasa, 17 Maret 2020 | 18:47 WIB Last Updated 2020-03-17T11:47:29Z
Diskursus Soal 'Eks Napi' Jadi Bupati
Sil Joni

Oleh: Sil Joni*

Kekuasaan politik tidak 'diwariskan' berdasarkan keturunan (genealogis), tetapi diperebutkan melalui ajang kompetisi yang fair dan demokratis. Kata kuncinya adalah 'pertarungan'.

Sebagai sebuah 'pertandingan', maka segala daya (energi) dan kapital dikerahkan secara optimal. Pelbagai strategi, metode, pendekatan, dan trik diperagakan secara kreatif dan atraktif.

Sebetulnya, sebuah permainan, entah disadari atau tidak, selalu mengandung 'unsur perjudian'. Kita berspekulasi sedemikian rupa, agar apa yang menjadi 'goal', bisa terealisasi. Pelbagai modal yang dihabiskan dalam sebuah kompetisi, tentu akan dengan mudah digandakan kembali ketika 'kursi kekuasaan' itu diraih. Jadi, sumberdaya yang dikucurkan itu, tidak melayang sia-sia, ketika kita tampil sebagai 'kampium' dalam sebuah kompetisi politik. Bukankan itu sebuah perjudian politik yang menggembirakan?

Tidak terlalu mengejutkan jika 'para bekas narapidana' (napi) pun tertarik untuk masuk dalam 'arena perjudian' perebutan kekuasaan itu. Memang harus diakui bahwa 'memilih atau dipilih' sebagai pemimpin politik merupakan 'hak asasi' yang semestinya diproteksi oleh konstitusi negara kita. Para napi juga adalah 'manusia' dengan segala sisi plus-minusnya. Status ontologisnya sebagai 'makhluk politik' tidak terlucuti ketika predikat napi tersemat pada tubuhnya.

Kendati demikian, pada sisi yang lain, 'sebuah pertandingan politik' tentu memiliki semacam 'aturan main (rule of game)' yang mesti dipatuhi oleh setiap elemen politik. Para 'pengadil permainan' (penyelenggara Pemilu) mempunyai tanggung jawab etis-yuridis untuk menegakan seperangkat rambu-rambu permainan yang telah disepakati bersama.

Tulisan ini bukanlah sebuah kajian komprehensif terkait 'problematika hukum' yang kompleks perihal polemik para napi "diperbolehkan" untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam sebuah kompetisi politik. Pengetahuan saya seputar masalah 'regulasi Pilkada' beserta implikasi yuridis-teknisnya sangat terbatas. Fokus saya adalah  analisis politis seputar fenomen 'menguatnya diskursus publik soal isu mantan napi maju dalam pentas pilkada'.

Ruang diskursus publik di level lokal diramaikan oleh isu seputar UU Pilkada  no 10 tahun 2016 pasal 7 dengan turunannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 18 Tahun 2018 pasal 4 dan 42. Salah satu poin yang disoroti dalam PKPU itu adalah larangan bagi mereka yang pernah melakukan tindakan tercela seperti perjudian, pemerkosaan, pengedaran Narkoba, pembunuhan, dll untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati.

Perhatian publik Mabar, kesan saya lebih banyak terarah pada 'tindakan' perjudian. Isu tentang seorang mantan penjudi dieksploitasi secara massif. Tentu saja, penekanan yang berlebihan terhadap calon bupati yang pernah terlibat dalam tindak pidana perjudian, patut dicurigai sebagai sebuah 'trik membunuh karakter' sang rival politik semata. Melemparkan wacana larangan bagi napi perjudian untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam kanal diskusi publik, bisa diprediksi motifnya sebagai 'serangan politik' kepada calon tertentu saja.

Karena itu, saya tidak terlalu 'bergairah' mendiskusikan lebih jauh soal substansi PKPU itu. Mungkin seruan etis agar para 'penjudi aktif' tidak boleh dipilih oleh publik-konstituen lebih relevan dan urgen saat ini. Kita tidak ingin Kabupaten yang kaya potensi ini dikendalikan oleh seorang penjudi. Tentu terlampau riskan jika 'seorang penjudi' mendapat legitimasi politik untuk menahkodai kabupaten ini. Peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) demi memenuhi naluri perjudiannya semakin besar.

Saya kira seorang 'mantan penjudi' tidak identik dengan penjudi. Bahwa dulu ia pernah menjadi napi perjudian, tak bisa dibantah. Tetapi, status itu sudah lama ditinggalkannya. Lain halnya jika sekarang ia masih aktif 'memametkan naluri judi' itu dan sering ditangkap oleh aparat. 

Lebih baik memilih napi perjudian yang 'bertobat' ketimbang mendukung penjudi politik aktif. Jadi, tidak ada ruang bagi penjudi untuk dipilih oleh publik. Sebaliknya, napi perjudian, selagi tidak dibatasi oleh regulasi, tetap punya peluang dipilih oleh publik. Penjudi no, mantan penjudi yes.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update