-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

"Dugaan Pemalsuan Dokumen" Itu Belum Berakhir

Jumat, 06 Maret 2020 | 21:50 WIB Last Updated 2020-03-06T14:50:40Z
"Dugaan Pemalsuan Dokumen" Itu Belum Berakhir
Sil Joni

Oleh: Sil Joni*

Saya tak terlalu paham khasanah pengetahuan soal 'adat hukum positif' di Indonesia, khusunya yang berkaitan dengan 'tindak pidana pemalsuan' sebuah dokumen resmi. Setelah Camat Boleng berhasil memenangkan sidang 'pra-peradilan' terkait penetapan dirinya sebagai 'tersangka' dalam kasus dugaan pemalsuan 'surat keterangan' dari Wa'u Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng, secara spontan saya berguman 'semuanya sudah beres'. Tidak ada lagi yang dipersoalkan. Pihak penegak dinilai tak punya cukup 'alat bukti' untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Pasca-putusan itu, Camat Boleng kembali bertugas seperti sediakala.

Namun, saya kembali terkejut ketika membaca berita tentang Agustinus Ch. Dulla, Bupati Manggarai Barat (Mabar) yang akan dipanggil oleh Polda NTT sebagai 'saksi' kasus dokumen berupa surat keterangan yang diduga palsu itu. Seperti biasa sejumlah media dalam jaringan (daring) di level lokal hampir secara serempak melansir isu dan subyek berita yang sama, yaitu Gusti Dulla dengan dugaan pemalsuan dokumen.

Diberitakan bahwa Gusti Dulla sudah sangat siap untuk memenuhi panggilan dari para penegak itu. Hanya saja kemungkinan waktunya ditunda sebab sang bupati masih memimpin dan mengikuti serangkaian agenda kegiatan dalam rangka memaknai Hari Peduli Sampah Nasional yang akan digelar di Labuan Bajo.

Terus terang, saya jadi bingung, untuk kepentingan apa lagi Polda NTT memeriksa Gusti Dulla sebagai 'saksi' dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen itu? Bukankah pribadi yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan itu, sudah terbukti tidak bersalah? Apakah masih ada kemungkinan Gusti Dulla masuk dalam kategori 'tersangka baru'? Bukankan 'perkara' itu sudah berakhir?

Beberapa pertanyaan di atas tentu hanyalah 'ekspresi kebingungan' dari orang yang memang 'sangat awam' tentang pelbagai seluk-beluk mekanisme dunia hukum pidana. Secara sepintas 'pemeriksaan' terhadap Gusti Dulla dalam kapasitas sebagai bupati Mabar itu, sangat beralasan. Pasalnya, 'Surat Kereangan" dari Wa'u Pitu Gendang Pitu itu ditandatangani oleh sang bupati sebagai pihak yang mengetahui.

Tetapi, pertanyaannya adalah jika 'pribadi yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan' itu menang dalam sidang pra-peradilan, apa relevansi dan urgensi pemanggilan bupati terhadap perkara itu? Bukankah 'surat itu' dianggap sah sehingga hakim menerima gugatan pra-peradilan dari si tersangka kemarin? Apakah mungkin bapak bupati kita ini ditetapkan sebagai 'tersangka'?

Apapun intensi dan motivasi di balik 'pemanggilan' itu, satu hal yang pasti bahwa kasus dugaan pemalsuan 'Surat Keterangan" itu belum definitip. Boleh jadi, kemenangan 'Camat Boleng" dalam sidang pra-peradilan kemarin, tidak berkaitan dengan 'substansi materi perkara'. Sidang itu mungkin hanya membahas soal prosedur penetapan Camat Boleng sebagai tersangka oleh para penegak. Tetapi, pertanyaannya adalah mengapa Camat Boleng dinyatakan bebas dan kembali bertugas seperti biasa jika perkaranya belum kelar? Tentu hanya pihak penegak dan para pakar hukum pidana yang tahu jawaban dari pertanyaan itu.

Dari 'alur pikir' sederhana di atas, kita bisa mengambil kesimpulan tentatif bahwa pihak penegak masih terus 'mencari tahu' dan memproses orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen itu. Artinya, para penegak tetap pada pendirian bahwa kasus dugaan pemalsuan itu mesti 'diuji' di depan hukum. Kendati, sang tersangka dinyatakan menang dalam 'pra-peradilan', penelaahan secara hukum atas kasus itu, tetap berlanjut.

Peristiwa pemanggilan dan pemeriksaan Bupati Mabar sebagai saksi, dengan demikian bisa dibaca sebagai upaya untuk 'mencari kejernihan hukum' atas dugaan tersebut. Profesionalisme dan kompetensi para penegak akan diuji dalam kasus ini. Sejauh mana komitmen keberpihakan mereka pada upaya penegakan keadilan, akan terbaca dari cara  mereka menangani kasus tersebut.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update