-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Julukan Kota Molas Tapi Mendapat Predikat Sebagai Kota Terkotor

Minggu, 29 Maret 2020 | 07:16 WIB Last Updated 2020-03-29T00:19:30Z
Julukan Kota Molas Tapi Mendapat Predikat Sebagai Kota Terkotor
Sampah kota Ruteng (ilustrasi; floresa.co)

Ruteng adalah ibu kota Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai kota yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Manggarai saat ini tentu kebersihan dan kenyamanan lingkungan adalah sesuatu yang harus dan wajib dirasakan oleh semua elemen baik yang  tinggal menetap di Kota ini maupun yang hanya datang untuk sekedar berkunjung sementara waktu.

Sebelum lanjut ke pembahasan yang lain terlebih dahulu penulis menjelaskan sedikit tentang kata  molas. Molas adalah sebutan atau panggilan dalam bahasa Manggarai untuk kaum wanita yang berparas cantik. Namun bagi sebagian wilayah di Manggarai, sebutan Molas sebenarnya umum untuk kaum wanita, untuk sebutan wanita yang berparas cantik maka molas harus ditambah dengan kata  di'a (Molas Di'a (Gadis berparas cantik) dan molas ranga daat (Gadis yang berparas  tidak cantik). 

Dalam tulisan ini, penulis lebih memilih menggunakan kata molas ranga di'a dan molas ranga daat karena ketika hanya menggunakan kata molas saja maka tidak jelas keteranganya, apakah ranga  di'a atau ranga daat khususnya dalam memberikan julukan kota Ruteng, akan tetapi karena beberapa waktu lalu kota Ruteng memperoleh predikat sebagai Kota terkotor maka julukan yang pas menurut saya adalah kota Ruteng sebagai kota molas ranga daat sebab sangat bertolakbelakang jika kita terus menyebutnya kota molas namun kondisinya tidak didukung dengan kebersihan dan kenyamanan yang menjamin bagi siapapun yang ada di kota ini. 

Bagi saya pribadi persoalan sampah di kota Ruteng tidak bisa hanya diselesaikan dengan Program Pengadaan tempat sampah seperti yang diberitakan atau yang saya lihat dilapangan selama ini, sebab persoalanya bukan hanya karena buang sampah tidak pada tempatnya atau bukan karena tidak ada tempat sampah melainkan sampah yang sudah bertumpuk tidak segera diangkut ke tempat pembuangan akhir, seperti yang kita lihat selama ini di pasar inpres Ruteng banyak sampah yang menumpuk bahkan hampir berserakan di jalan yang tentunya menganggu aktivitas di pasar.  

Sebenarnya sebagai tempat atau pusat perbelanjaan harus diperhatikan secara prioritas dengan menempatkan petugas khusus untuk mengangkut sampah - sampah yang setiap saat pasti ada karena aktivitas para penjual dan pengunjung pasar, lalu kemudian tidak bisa kalau hanya ditumpukan begitu saja di TPA, jika sampah - sampah tersebut sampai di TPA tidak di olah kembali maka itu akan menimbulkan masalah yang baru, sehingga yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai saat ini adalah menyiapkan alat  atau mesin khusus untuk mengelolah kembali sampah - sampah tersebut khususnya sampah anorganik sehingga bisa menghasilkan produk baru.

Salah satu contoh yang saya temukan adalah cara pengelolaan sampah anorganik di salah satu tempat Pembuangan Sampah Akhir, di Suwung, Pesanggaran, Denpasar Bali , di mana ada beberapa mesin disediakan oleh pemerintah untuk mengelola sampah - sampah anorganik sehingga bisa mengugurangi tumpukan sampah yang tentu bisa menekan terjadinya kerusakan lingkungan, berbanding terbalik dengan TPA yang ada di Poco saat ini bahkan warga dari sekitar TPA tersebut memprotes karena sampah - sampah yang ada semakin hari semakin banyak tanpa di olah kembali sehingga lingkungan mereka juga terancam. Jika Pemerintah Kabupaten Manggarai serius dalam menangani persoalan sampah ini maka harus dibuatkan anggaran untuk pembelian mesin - mesin yang bisa mengolah kembali sampah tersebut .  

Disamping itu Pemkab Manggarai bersama DPRD harus membuat perda khusus tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, karena sampah plastik bisa menyebabkan kerusakan lingkungan jika penggunaannya tidak dibatasi, ini juga bagian dari bagaimana pemerintah bersama DPR menyadarkan masyrakat dari hulunya baru ke hilirnya, tidak bisa hanya dengan mengingatkan saja untuk mengubah pola pikir dan kesadaran masyarakat harus dibuat melalui sebuah peraturan yang tentu wajib dan harus ditaati oleh seluruh elemen. 

Misalnya, Bali sudah menerapkan Peraturan Gubernur dan Perda  Kota Denpasar tentang larangan penggunaan sampah plastik sekali pakai, sekarang mau belanja ke toko, super market, mini market, dan lainya harus membawa kantong sendiri yang bisa dipakai berulang kali.

Setiap toko sudah tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai, jika ada yang melanggar akan dijerat dengan hukuman sesuai peraturan gubernur dan Perda Kota Denpasar. Memang ada pro dan kontra sebelum diterapkan pergub tersebut. Namun seiringan berjalannya waktu, masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap aturan itu. Karena tujuanya yakni demi menjaga agar lingkungan tetap bersih dan nyaman apalagi Bali sebagai kota pariwisata sehingga kebersihan adalah hal yang utama agar para wisatawan bisa lebih betah.

Pemkab Manggarai harus bersinergi dengan DPRD dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah ini seperti yang dilakukan pemerinta Bali. Hemat saya, lebih bagus bila diterapkan peraturan dalam sehari warga hanya boleh membuang sampah pada pagi dan sore hari, sehingga gampang bagi petugas yang mengangkut sampah - sampah tersebut.

Jika Persoalanya adalah anggaran maka pemerintah harus buatkan kebijakan setiap rumah atau KK wajib membayar uang sampah Rp 10.000 / Bulan. Hal ini dilakukan dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam menangani masalah sampah. Dengan begitu, masyarakat ikut menyumbang dan membantu mengolah sampah itu agar bisa menghasilkan produk baru. Dan hal yang sangat penting agar tidak memengaruhi lingkungan tenpat tinggal mereka.

Kebijakan uang sampah ini secara pribadi, saya sudah merasakannya selama saya berdomisili di Bali dari tahun 2014 hingga sekarang tahun 2020. Kami tidak keberatan dengan kebijakan itu sebab kami tahu bahwa itu demi kebaikan bersama, setidaknya membatu pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah asalkan segala kebijakan itu diimplementasikan dengan transparan dan hasilnya benar - benar dirasakan oleh masyarakat, hasil yang dimaksud adalah lingkungan bersih dan nyaman .

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan pesan bahwa menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan adalah tugas yang wajib dan harus  dijalankan oleh semua elemen. Pemerintah boleh saja buat kebijakan asalkan kebijakan itu memiliki landasan atau dasar hukum sehingga masyarakat bisa sadar serta bertanggungjawab dalam proses menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Mari kita menjaga kota Molas ini agar tidak sekedar dijuluki sebagai kota Molas saja, namun harus dibuktikan dengan kebersihan dan kenyamanan lingkunganya sehingga tidak hanya kota Molas saja melainkan dijuliki sebagai Kota Molas Di'a.

Oleh: Gusty Ganggar
×
Berita Terbaru Update