-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

KPU Menunda Sejumlah Tahapan Pilkada Gegara Covid-19

Selasa, 24 Maret 2020 | 12:32 WIB Last Updated 2020-03-24T05:32:26Z
KPU Menunda Sejumlah Tahapan Pilkada Gegara Covid-19
KPU Menunda Sejumlah Tahapan Pilkada Gegara Covid-19

LABUAN BAJO-Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menunda sejumlah tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mencegah penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).

Dijelaskan, latar belakang penundaan beberapa tahapan Pilkada lantaran semakin meningkatnya penyebaran covid-19 di Indonesia yang telah dinyatakan sebagai pandemik global WHO dan ditetapkan sebagai bencana nasional (bencana non alam) oleh Presiden RI serta Keputusan Kepala BNPB tentang perpanjangan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

Terkait hal itu, KPU RI memandang perlu melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran covid-19 di lingkungan KPU dengan mengeluarkan surat edaran terkait penundaan tersebut.

"Surat edaran ini bertujuan unruk mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi resiko covid-19 di lingkungan KPU di semua tingkatan dalam tahapan Pilkada serentak di Indonesia", demikian bunyi surat edaran itu yang diperoleh Floresnews.net dari KPU Kabupaten Manggarai Barat.

Ruang lingkup tahapan yang ditunda meliputi pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pelaksanaan serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sebelumnya, pelantikan dan masa kerja PPS dijadwalkan pada 22 Maret - 23 Nopember 2020 dengan ketentuan sebagai berikut: 

a). Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda. b). Dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan pihak terkait (pemerintah daerah) dan kepolisian setempat.

Kedua, Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, terdiri dari: 

a). Penyampaian dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, calon Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 kepada PPS, 26 Maret - 2 April 2020. 

b) verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan selama 14 hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima PPS, 26 Maret - 15 April 2020.

c) Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan 16 April - 22 April 2020.

d). Rekapitulasi dukungan di tingkat kabuoaten/Kota 23 April - 24 April 2020.

e). Rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi 25 April - 26 April 2020.

f). Pemberitahuan hasil Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon Bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil wali kota tahun 2020 27 April - 28 April.

g). Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabuoaten/Kota 29 April - 1 Mei 2020.

h.) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan 29 April - 2 Mei 2020

i). Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan 1 Mei - 9 Mei 2020.

j). Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota 10 Mei - 12 Mei 2020.

k). Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 kepada PPS, 13 Mei - 15 Mei 2020.

l). Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan, 13 Mei - 21 Mei 2020.

m). Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan 22 Mei - 24 Mei 2020.

n). Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabuoaten/Kota, 25 Mei - 26 Mei 2020.

o). Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi, 27 Mei - 28 Mei 2020.

Pembentukan PPDP pada 26 Maret - 15 April 2020 dengan masa kerja PPDP 16 April - 17 Mei 2020. 

4. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari: 

a). Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS 23 Maret - 17 April 2020.

b). Mencocokkan dan penetilian 18 April - 17 Mei 2020.

Dasar Penundaan sejumlah tahapan pelaksanaan Pilkada itu disampaikan melalui Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/ KPU/III//2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Edaran tersebut, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diperintahkan agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut ; 

1. Menunda pelaksanaan Pelantikan PPS. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS berdasarkan koordinasi dengan pihak berwewenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur kemudian.

2. Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan.

3. Menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP)

4. Menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

5. KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan KPU RI Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/ KPU/III//2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan keputusan penetapan penundaan setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu.

Menanggapi Edaran KPU tersebut, KPU Kabupaten Manggarai Barat kemudian memutuskan untuk menunda semua pelaksanaan pelantikan PPS yang sudah dijadwalkan, termasuk yang sedianya digelar pada hari ini, Minggu (22/3) yakni di Kecamatan Macang Pacar, Lembor, Sano Nggoang dan Lembor Selatan. 

Christ Somerpes, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU kabupaten Manggarai Barat mengatakan, penundaan tahapan pemilihan ini belum bisa dipastikan sampai kapan. KPU Kabupaten menunggu keputusan KPU RI.

"Terkait sampai kapan menunggu keputusan KPU RI", ujar Christ Somerpes. *(Robert Perkasa).
×
Berita Terbaru Update