-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Masyarakat Sumba Barat Melakukan Kajian Sosial dan Pemetaan Wilayah Adat

Selasa, 17 Maret 2020 | 16:03 WIB Last Updated 2020-03-17T09:03:06Z
Masyarakat Sumba Barat Melakukan Kajian Sosial dan Pemetaan Wilayah Adat
Masyarakat Sumba Barat Melakukan Kajian Sosial dan Pemetaan Wilayah Adat

Komunitas masyarakat adat Tabera-Ratewana melakukan kajian sosial dan pemetaan wilayah adat. dalam kegiatan tersebut dihadir oleh perangkat desa Doka Kaka, pemerintah kecamatan Loli, dan masyarakat adat Tabera-Ratewana. Kajian sosial dan pemetaan partisipatif ini merupakan salah satu upaya untuk memetakan wilayah adat dan wilayah kelola masyarakat adat di desa Doka Kaka, Sumba Barat, 17/03/2020.

Kegiatan kajian dan pemetaan partisipatif masyarakat hukum adat Tabera-Ratewana ini berlangsung dari tanggal 17-22 Maret 2020 bertempat di kantor desa Doka Kaka dan kampung Tabera, kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini meliputi Forum Group Disscusion (FGD), wawancara (data sosial), dan pemetaan wilayah adat bersama masyarakat adat (Rato) tujuannya untuk mengidentifikasi wilayah adat. 

Yosef Lede selaku kepala desa Doka Kaka sekaligus Dewan Wilayah (Damanwil) AMAN Sumba Barat dalam sambutannya mengatakan bahwa pentingnya pemetaan wilayah adalah untuk mengetahui dengan jelas wilayah kelola masyarakat adat selain itu juga, pemetaan ini bertujuan untuk mendorong pengakuan, perlindungan masyarakat adat di Sumba Barat. “ujar Yosef”

Dalam kegiatan ini masyarakat adat, tokoh-tokoh adat (Rato) dan pemerintah desa Doka Kaka harus berpartisipasi dan mendukung program yang dilakukan oleh DGM Indonesia lewat kerja samanya dengan Konsorsium Tana Wai Maringi ‘Ungkap Yosef” 

Deby Rambu Kasuatu selaku SC DGM-Indonesia dan sebagai pimpinan wilayah AMAN Sumba dalam sambutannya juga mengatakan bahwa pemetaan wilayah masyarakat adat merupakan salah satu cara untuk kembali memperkuat masyarakat adat dan wilayah kelolanya, tentu untuk meletakan dasar pada tahapan pengakuan, perlindungan MA di Sumba perlu peran aktif masyarakat adat itu sendiri. Selain itu pemerintah daerah khususnya Sumba Barat perlu juga mengawal perjuangan masyarakat adat dalam mendorong perda MA. “ungkap Deby” 

Selain itu Deny Karanggulimu selaku direktur konsorsium Tana Wai Maringi juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pemetaan wilayah adat sebagai upaya mendorong pengakuan dan perlindungan MA, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi yang ada bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat harus dengan mekanisme dan prosedur Undang-Undang dasar 1945.

Masyarakat adat saat ini tentu harus sadar keberadaannya, lewat kajian sosial dan pemetaan MA inilah yang akan dapat membantu MA itu sendiri mengetahui sejarah dan asal usulnya serta wilayah kelolanya. Kegiatan saat ini bukan saja hanya sebatas rembuk atau diskusi namun akan ada kegiatan lain seperti penggalian data dan informasi dari para narasumber yang memang benar-benar memahami sejarah seperti para kepala suku  (rato) “Ujar Deny”

Pemetaan wilayah adat di pulau Sumba sudah dilakukan  dalam beberapa tahun terakhir, di Sumba Timur pemetaan wilayah adat dilakukan  di desa Pindu Wanggawundut dan Tanggedu sementara di Sumba Barat di desa Doka Kaka. Sampai sejauh ini masyarakat adat terus memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya dalam proses pengakuan, perlindungan masyarakat adat, di samping itu kegiatan ini juga sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat adat agar dapat memahami secara baik hak dan wilayah kelolanya. 

Pengakuan, perlindungan masyarakat adat di pulau  Sumba tidak saja dilakukan oleh komunitas adat, namun butuh peran serta pemerintah daerah dan DPRD untuk merumuskan kebijakan yang bermuara pada kepastian hukum masyarakat adat secara utuh. Saat ini perda masyarakat adat di pulau Sumba haruslah menjadi prioritas pemerintah daerah. 

Kepala suku (Rato) Ratewana Kornelis Bili menuturkan bahwa perda masyarakat adat saat ini sangat dibutuhkan. Secara konstitusi kami sudah diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017, namun belum secara utuh memberikan akses kepada kami untuk memanfaatkan SDA karena seringkali wilayah kelola masyarakat adat terbentur dengan adanya kawasan taman nasional. Kami sangat sulit mendapatkan bahan untuk melakukan kegiatan budaya. “ucap Kornelis”

Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah dan DPRD duduk bersama para rato untuk merumuskan perda masyarakat adat, di Sumba Barat ada begitu banyak situs dan kampung -kampung tua dan itu menjadi aset budaya yang perlu dilestarikan. Inilah yang menjadi rekomendasi kami masyarakat adat kepada pemerintah daerah di Sumba Barat. 

Oleh: Deddy Febrianto Holo
Editor: Nasarius Fidin

Kontak: redaksisocietasnews@gmail.com
×
Berita Terbaru Update