-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

S1, S2, S3: 'Bukan Ukuran Mutu Diri'

Rabu, 11 Maret 2020 | 16:54 WIB Last Updated 2020-03-11T09:54:36Z
S1, S2, S3: 'Bukan Ukuran Mutu Diri'
Sil Joni

Oleh: Sil Joni*

Tulisan ini merupakan refleksi lanjutan sekaligus tanggapan kritis terhadap rupa-rupa komentar netizen ketika pernyataan dalam judul di atas 'dilepas' ke ruang Diskusi Demokrasi Mabar'. Seperti biasa, sebuah 'tesis lepas', pasti mendapat 'antitesis' yang berpotensi mempertajam dan memperluas horison kita dalam mengelaborasi sebuah isu. Demikian pun 'pernyataan dalam judul itu', sudah digempur secara kritis oleh para warga net. Perbedaan pandangan itu, tentu menjadi humus sekaligus pupuk yang menyuburkan tradisi berdialektika.

Karena itu, izinkan saya 'membentangkan' sekelumit argumentasi sebagai resultante pergumulan intelektual berhadapan dengan tesis di atas. Harus dicatat bahwa saya tidak mengatakan bahwa 'pendidikan formal' (bersekolah) itu tidak penting. Selain itu, saya tidak berpretensi 'membatasi' kebebasan orang dalam memaknai sebuah 'prestasi akademik'.

Tidak ada yang salah jika kita 'terobsesi' pada gelar akademik. Termasuk kecenderungan 'menghiasi' nama diri dengan tambahan 'atribut gelar' yang panjang nan prestisius itu. Kita 'berhak' mencantumkan ornamen gelar di belakang nama sebagai 'bukti formal' kita pernah 'berproses' dalam satu ekosistem pendidikan tinggi.

Kita juga boleh 'memprolamirkan diri' di depan umum bahwa kita sudah pernah mengenyam pendidikan hingga jenjang doktoral (S3). Bahkan kita tidak "dilarang" untuk memakai gelar itu dalam meyakinkan publik soal kompetensi dan kepantasan ketika kita mendapat kepercayaan politik sebagai pejabat publik. Tidak jarang juga ditemukan bahwa 'level pendidikan yang tinggi' dijadikan instrumen untuk memenangkan sebuah perdebatan di ruang publik. Mereka yang menyandang gelar sarjana, magister, dan doktor kerap dipandang memiliki 'otoritas' untuk membedah sebuah kasus publik.

Bukankah ijazah dan gelar akademik itu dijadikan 'kriterium absolut' ketika kita bekerja pada sebuah instansi atau perusahaan, baik milik swasta maupun pemerintah? Karena itu, gelar itu menjadi conditio sine qua non eksistensi kita dalam memasuki 'pasar kerja' saat ini. Lembaga atau perusahaan mana yang tidak 'memperhatikan gelar akademik' dalam merekruit para pegawai dan pekerjanya?

Secara normatif, pendidikan merupakan proses humanisasi, pemanusiaan manusia muda. Itu berarti derajat kemanusiaannya semakin bertambah ketika mendapat pendidikan yang bermutu. Idealnya, semakin tinggi tingkat pendidikan akademik, maka mutu kemanusiaannya pun semakin tinggi.

Namun, selalu ada diskrepansi antara apa yang seharusnya (das sollem) dan apa yang terjadi dalam dunia nyata (das sein). Idealisme perihal 'paralelitas' antara gelar akademik dengan 'praksis hidup', tidak sepenuhnya termanifestasi.

Gelar akademik yang 'mengilat' kerap tidak sejalan dengan mutu kehidupan etis. Para 'pencuri uang negara' di republik ini misalnya, memiliki tingkat pendidikan tinggi. Mereka bergelar sarjana, magister dan bahkan doktor. Titel bergengsi itu kadang kontras dengan 'perilaku' yang mereka tunjukan. Bukankah mayoritas para elit politik dan birokrasi yang koruptif, kolutif dan nepotis di tanah air  bertitel sarjana?

Filsuf sekelas Sokrates agaknya keliru ketika bergumul dengan 'tesis inteletualisme etis' dalam membaca 'level keadaban manusia'. Pasalnya, Sokrates begitu 'percaya diri' dengan hipotesisnya bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas seseorang, maka derajat penghayatan moralitasnya pun semakin baik. Dengan formulasi lain, Sokrates melihat ada korelasi yang erat antara entitas intelek dengan moralitas.

Ketika naluri animalitas dan premanisme begitu agresif dipraktekan oleh para pejabat (politisi) di kantor-kantor publik, maka kebanggaan kita pada sosok bergelar sarjana atau magister, tentu agak pudar. Kita jadi mafhum bahwa 'gelar' itu tidak mencerminkan 'mutu diri' yang orisinal dari pejabat yang bersangkutan.

Titel akademik itu hanya sebagai 'tanda' kita pernah mengenyam pendidikan pada Perguruan Tinggi dan pada level tertentu. Ketika dua Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Pemerintah Daerah Manggarai Barat (Mabar) yang konon sama-sama bergelar magister (S2) 'berduel fisik' seperti yang dilansir sejumlah media lokal, masihkah kita bangga dengan 'atribut akademik' itu? Apa efek dari jenjang pendidikan tinggi semacam itu bagi 'peningkatan mutu diri' dari para pemilik gelar itu?

Saya tidak sedang merumuskan tesis kontroversial perihal 'absurditas' gelar akademik bagi perbaikan mutu hidup. Saya tidak mau jatuh dalam generalisasi yang fatalis dan tersesat. Poin yang hendak diwartakan di sini adalah kita tidak boleh 'mengerdilkan' image diri sebagai pribadi yang tercerahkan dengan 'membiarkan unsur insting hewani' mendominasi hidup kita.  Tunjukan bukti yang konkret dan kontributif bahwa memang kita adalah pribadi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga beriman dan bermoral.

Bagaimana pun juga, kita tidak bisa menafikan fakta bahwa masih terlalu banyak orang yang 'terbantu' dengan tingkat pendidikan yang gelutinya. Itu terlihat dari sikap dan perilaku mereka yang begitu humanis, rendah hati, berwawasan luas, responsif, visioner, dan memancarkan kebaikan kepada sesama.

Pelbagai 'perilaku negatif' dari sebagian kaum berpendidikan tinggi seperti yang disitir dalam tulisan ini, diharapkan  bisa 'menggugah kesadaran kita' untuk mengelola atau menggunakan gelar itu secara arif dan demi peningkatan mutu diri yang berdampak pada perubahan kehidupan bersama. Mengantongi gelar dan berilmu saja tidak cukup. Kita dituntut untuk menampilkan perilaku hidup yang bermutu baik dalam ranah privat maupun domain publik.

Berbahagialah manusia Indonesia yang 'tidak bertitel sarjana, magister, dan doktor', tetapi memperlihatkan mutu diri yang membanggakan. Diri yang bermutu sebetulnya tidak hanya diasah dalam lingkungan pendidikan tinggi, tetapi juga dari lingkungan kecil dan sederhana seperti keluarga. Oleh sebab itu, tak perlu 'bermegah diri dengan gelar' jika kita gagal memperlihatkan kepribadian yang bermutu di tengah masyarakat.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.

Tulisan ini sudah dimuat di floresnews.net

Kontak: redaksisocietasnews@gmail.com
×
Berita Terbaru Update