-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Biaya Tanda Tangan, Biaya Administrasi, dan Biaya Pungutan Liar

Senin, 06 April 2020 | 11:45 WIB Last Updated 2020-04-06T05:11:20Z
Biaya Tanda Tangan, Biaya Administrasi, dan Biaya Pungutan Liar
Silvester Joni

Seorang pemimpin politik, idealnya tampil sebagai 'pelayan publik' yang rendah hati. Jabatan yang melekat padanya tidak dipakai untuk 'memperkaya diri' dan membuat dirinya angkuh di hadapan publik, tetapi semata-mata sebagai 'instrumen' untuk melayani kepentingan dan kebutuhan dasar publik. Mereka diberi 'wewenang politik' oleh publik untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan publik.

Agar perilaku para pejabat publik 'tidak keluar' dari koridor wewenangnya, maka dibuatlah sejumlah panduan berupa produk regulasi formal-legal dan kerangka etis-religius. Karena itu, setiap tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan aspek 'pelayanan publik', seorang pemimpin politik mesti mengacu pada 'payung hukum dan moral' itu. Dengan itu, tendensi naluriah kasus penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) bisa diminimalisasi. Godaan untuk 'mendagangkan' kekuasaan bisa ditekan.

Jabatan politik dan struktural mulai dari presiden sampai kepala desa sejatinya bukan wahana mengakumulasi kapital  melalui serangkaian upaya manipulatif terhadap 'wewenang legal-politik', tetapi pemanifestasian hasrat untuk mengabdi pada 'kebaikan bersama'.

Namun, apa yang menjadi 'ideal itu' terlampau sulit ditemukan dalam praksis perpolitikan di kekinian. Selalu ada diskrepansi antara apa yang seharusnya (das sollem) dan apa yang terjadi (das sein). Pelbagai praktik manipulatif dan koruptif terhadap kekuasaan (jabatan) masih sering diperagakan secara vulgar.

Buktinya, ada begitu banyak kasus korupsi yang melibatkan para pejabat publik. Tidak jarang ditemukan bahwa sebagian kasus korupsi itu disinyalir sebagai efek dari 'penyalahgunaan kekuasaan' itu. Kekuasaan politik dipakai sebagai 'alat legitimasi' untuk mendapat keuntungan ekonomi politik personal dan parsial. Modus korupsi dalam tubuh kekuasaan itu bermacam-macam. Mulai dari praktik suap hingga kasus gratifikasi.

Dari penjelasan di atas, kita coba memeriksa apakah praktik 'biaya tanda tangan dan  biaya administrasi ' masuk dalam kategori pungutan liar atau tidak. Apakah pungutan liar semacam itu bisa dinilai sebagai salah satu modus korupsi atau tidak? Apakah argumentasi yang dikredit untuk menjustifikasi praktik itu rasional dan valid jika dikonfontasikan dengan referensi regulasi yang berlaku?

Media daring floreseditorial, Kamis (2/4/2020) melansir berita 'berdarnya sebuah foto kwitansi biaya tanda tangan Camat Boleng sebesar Rp.7.500.000.' Diberitakan bahwa kwitansi jual beli tanah di kampung Rangko, Kec. Boleng, 28/12/2018 senilai Rp 300.000.000 itu dikenakan biaya tanda tangan sebesar dua setengah persen, Rp. 7.500.000.

Camat Boleng, melalSebeui media yang sama membenarkan adanya biaya semacam itu, tetapi bukan 'biaya tanda tangan' melainkan 'biaya administrasi di Kantor Kec. Boleng dan kepala seksi pemerintahan (Kasiepem).

Sebelum menganalisis lebih jauh soal 'biaya tanda tangan dan biaya administrasi' itu, saya merasa perlu untuk bertanya beberapa hal kepada media ini. Pertama, tidak dinyatakan secara eksplisit siapa dan bagaimana sehingga 'foto kwitansi' itu sampai ke tangan jurnalis yang menulis berita ini. Saya kira, agar pemberitaan itu kredibel dan berbobot, maka sang wartawan mesti 'tembus ke sumber' asli. Pertanyaannya adalah 'siapa yang membocorkan foto itu dan untuk tujuan apa foto kwitansi itu diberikan kepada wartawan?

Kedua, apakah istilah 'biaya tanda tangan' baik dalam judul maupun tubuh berita, berasal dari narasumber atau 'pendapat' dari wartawan sendiri? Apakah ada keterangan dalam kwitansi itu soal 'biaya tanda tangan'?

Terlepas dari 'dua poin' yang ditanyakan tadi, mari kita mendiskusikan secara jernih soal 'biaya tanda tangan atau dalam istilahnya Camat Boleng biaya administrasi kantor. Tentu saja, ketepatan analisis ini sangat bergantung pada derajat kebenaran yang disuguhkan dalam berita itu.

Saya tidak tahu apakah 'term biaya tanda tangan' ini sudah masuk dalam istilah teknis di bidang birokrasi pemerintahan atau tidak. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar penggunaan ungkapan itu dalam urusan administrasi pemerintahan. Jika jawabannya positif, apakah ada 'produk hukum yang legitim' untuk dijadikan rujukan dalam menerapkan pungutan yang bertajuk 'biaya tanda tangan' itu? Pejabat-pejabat mana yang 'tanda tangannya' dibayar dan dalam bidang apa saja 'aktivitas tanda tangan' itu dibayar oleh publik? Berapa standar nominalnya untuk membiayai 'tanda tangan' tersebut?

Seandainya istilah itu tidak ada dalam kamus birokrasi-pemerintahan dan tidak pernah diterapkan secara resmi serta tidak ada payung regulasinya, maka 'biaya tanda tangan' seperti yang termaktup dalam berita itu, patut diduga sebagai 'satu modus pungutan liar'.

Demikian pun istilah biaya administrasi yang dipakai oleh Camat Boleng dalam membenarkan pungutan itu. Pertanyaannya adalah apakah semua bidang pelayanan administrasi di Negara ini mulai dari level nasional sampai desa, dikenakan biaya administrasi kantor dan biaya untuk kepala seksi pemerintahan? Apa dasar hukumnya? Mengapa untuk urusan jual beli tanah Camat Boleng mengenakan aturan potongan dua setengah percent untuk biaya administrasi? Apakah ada perda atau perbup yang mengatur hal itu?

Sekali lagi, jika tidak 'acuan hukumnya', maka kebijakan itu pantas dipersoalkan dan patut diduga sebagai satu bentuk korupsi. Kita tidak bicara 'soal angka' dalam pemotongan itu. Tetapi, proses pemotongan itu sendiri, saya kira, jika tidak sesuai dengan ketentun, maka perlu dipertanyakan.

Karena itu, kita mendorong para penegak untuk memeriksa dan memastikan dugaan 'modus pungli' seperti yang terungkap dalam media itu. Kita tidak ingin para pejabat publik bertindak di luar batas kewenangan dan tidak sesuai dengan kerangka regulasi formal. Jika pemberitaan di atas benar, maka tentu itu menjadi preseden buruk untuk urusan pelayanan publik di Kabupaten ini. Seorang bupati atau camat, oleh karena jabatannya, mesti menandatangani sebuah surat, entah bersifat pribadi maupun kolektif. Tidak dibenarkan bahwa publik harus 'membeli' tanda tangan tersebut. Stop memperdagangkang kewenangan dalam menandatangani sebuah surat.

Oleh: Silvester Joni
Penulis adalah Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Ledalero, Maumere. 
×
Berita Terbaru Update