-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

NARA-PIDANA PUN 'BEBAS' BERKAT CORONA

Jumat, 03 April 2020 | 20:09 WIB Last Updated 2020-04-03T13:17:14Z
NARA-PIDANA PUN 'BEBAS' BERKAT CORONA
Silvester Joni

Tidak ada yang 'tidak bisa' dilakukan ketika wabah Corona tiba. Narapidana yang sekian lama mendekam dalam 'jeruji bui' pun, ikut kecipratan menuai berkat. Negara tidak punya opsi alternatif, selain 'membebaskan mereka' dari lembaga pemasyarakatan (lapas) itu.

Kita telah mendengar dan membaca berita seputar 'keputusan pemerintah' terkait dengan 'nasib' para narapidana di berbagai rumah tahanan (rutan) di Indonesia. Tanpa ragu, demi 'menghindar' dari wabah Covid-19, para tahanan itu 'dilepaskan' ke rumah masing-masing.

Pertimbangan kemanusiaan (keselamatan nyawa) menjadi dasar pembuatan kebijakan itu. Kita tahu bahwa salah satu cara mencegah penularan corona adalah dengan 'menjaga jarak secara fisik' (physical distancing). Virus itu tidak menular lewat udara, tetapi lewat 'kontak langsung' dengan pribadi yang sudah terjangkit. Langkah antisipatif untuk 'menahan' penyebarannya adalah menjaga jarak dalam pergaulan. Kita mesti menghindar dari kerumunan sosial.

Penjara atau rumah tahanan adalah 'tempat di mana orang yang melakukan tindak kejahatan, dibina'. Tentu, dalam sebuah penjara dihuni oleh puluhan, ratusan dan bahkan ribuan narapidana. Mereka hidup dan menetap dalam satu komunitas. Sisi kedekatan fisik jelas tidak bisa dihindari. Jika satu orang tahanan terpapar covid-19, maka semua anggota dalam komunitas penjara itu kemungkinan akan terinfeksi juga. Jika itu yang terjadi, maka sebuah lapas berpotensi menjadi 'kuburan massal' bagi para narapidana tersebut. Sebuah risiko negatif yang tidak kita inginkan dan perlu diantisipasi.

Pertanyaannya adalah apakah semua 'narapidana' baik yang berkategori pidana umum maupun pidana khusus, dibebaskan? Awalnya wacana 'pelepasan' para napi itu hanya untuk mereka yang masuk dalam kategori tindak pidana umum. Tetapi, belakangan mentri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan bahwa para napi korupsi pun akan bebas. Pihak KPK dikabarkan telah menyetujui 'keputusan' itu.

Pembebasan para napi korupsi, secara sepintas terkesan masuk akal. Jika alasan keselamatan nyawa digunakan secara konsisten, maka tidak ada alasan untuk tidak 'membebaskan' napi korupsi. Negara tidak boleh bertindak 'diskriminatif'. Para napi yang berkategori tindak pidana khusus juga manusia yang 'berhak' mencari perlindungan agar selamat dari 'ancaman wabah covid-19".

Bagaimana semestinya kita memaknai keputusan pemerintah ini? Sebetulnya, 'jika sisi humanitas' dikredit jadi alasan sebuah keputusan maka persoalan selesai. Martabat manusia menjadi rujukan utama.

Kendati demikian, beberapa pertanyaan kritis sangat pantas untuk diajukan. Apakah 'dimensi kejahatan' yang pernah mereka lakukan itu, 'sudah terhapus' ditelan wabah corona? Apakah orang yang melakukan kejahatan di musim corona ini, tidak medapat hukuman 'kurungan' dalam penjara? Apakah corona telah merelativisir segalanya, termasuk urusan hukum? Apakah para napi yang sekarang 'dibebaskan' itu, tidak akan masuk ke jeruji bui lagi setelah bencana corona berakhir? Bagaimana dengan 'rasa keadilan' dari korban dan keluarga korban yang menanggung efek dari tindak kejahatan yang mereka buat?

Keputusan membebaskan para napi di musim corona, di satu sisi, patut diapresiasi sebab negara 'menyelamatkan' hak hidup dari para napi. Tetapi pada sisi yang lain, kebijakan itu, menyisakan sejumlah tanda tanya yang perlu disikapi secara serius oleh negara. Jika para napi itu dibebaskan untuk seterusnya, maka tentu hal itu bisa 'melukai' perasaan keadilan publik. Mengapa mereka mendapat 'perlakuan yang begitu istimewa'? Selain itu, kebijakan itu, boleh jadi ditafsir sebagai semacam 'undangan' untuk melakukan tindak kejahatan sebab 'pasti tidak dihukum atau dibebaskan' di musim covid-19 ini.

Oleh: Silvester Joni
Penulis adalah alumnus STFK Ledalero
×
Berita Terbaru Update