-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

ADA HARAPAN DI BALIK PANDEMI COVID-19

Selasa, 30 Juni 2020 | 11:21 WIB Last Updated 2020-06-30T04:21:01Z
ADA HARAPAN DI BALIK PANDEMI COVID-19
Anastasia Banne Langi

Seorang anak tampak gembira karena ketika dia mengalami kesulitan, orang tuanya selalu datang untuk menghibur dan menguatkannya. Anak ini merasa bahagia karena ia selalu diutamakan. Demikianpun, masyarakat merasa senang ketika di tengah situasi sulit (pandemi Covid-19), pemerintah memperhatikan, menghibur, dan menguatkannya.

“Life is hopeless”, demikian orang-orang menggambarkan situasi yang tengah terjadi saat ini. Perkembangan Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi.  Tak pelak, begitu banyak orang mengalami kesulitan dalam ekonomi dan keuangan. Tak sedikit pula yang mengalami PHK (Putus Hubungan Kerja). Keadaan seperti ini memang tidak diciptakan, tetapi karena harus menerima keadaan dan bertahan hidup dalam situasi yang ada.

“The winter is coming,” sebuah kalimat yang pernah diungkapkan oleh Jokowi di pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank kala itu. Di tengah situasi demikian, ada angin segar yang membangkitkan lagi harapan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 44/pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

 Dalam siaran pers berjudul “Kementerian Keuangan Berikan Empat Insentif Terkait Perpajakan Bagi Usaha Terdampak Corona” kala itu, ada suatu yang membahagiakan penulis, dengan disebutkan ada empat insentif bagi wajib pajak, yaitu terkait pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dari PMK tersebut, pemerintah akhirnya menanggung pajak penghasilan (PPh) final yang selama ini berlaku untuk sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah memberlakukan itu dalam kurun waktu enam bulan, mulai April hingga September 2020. Keputusan tersebut telah ditetapkan Menteri Keuangan pada 27 April 2020 lalu. Alhasil, ternyata harapan untuk terus bertahan masih ada bagi masyarakat.

Berdasarkan data sama, dikatakan tarif PPh final itu tidak diturunkan dari 0,5% menjadi 0%, tetapi tarif 0,5% tersebut ditanggung pemerintah. Hal ini diambil dengan pertimbangan jika dijadikan 0%, tarif akan sulit dikembalikan lagi ke atas 0% setelah pandemi virus Corona atau Covid-19 berakhir. PPh final 0,5% yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor UMKM ini ditetapkan Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 pada 27 April 2020.

Pemerintah: Ambil Kebijakan Gotong Royong dalam Perpajakan di Indonesia

Hemat penulis, PMK tersebut memberikan fajar baru bagi masyarakat (wajib pajak) di tengah pengalaman ‘malam gelap’ yang meliliti mereka. Presiden Jokowi baru-baru telah merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, di berbagai daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Negara memiliki peran penting dalam menindaklanjuti semangat gotong royong perpajakan. Usaha-usaha dari pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan merupakan sebuah bentuk politik bonum commune (mementingkan kehidupan bersama) di tengah pandemi. Kita sudah melihat usaha pemerintah dengan  insentif pembebasan PPh Pasal 21 untuk karyawan dan pembebasan PPh Pasal 22 impor untuk sektor tertentu selama 6 bulan. Kemudian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, percepatan restitusi pajak, dan penurunan tarif PPh badan.
Kendatipun pemerintah memang sudah memberikan insentif bagi perusahaan, tetapi apakah perusahaan tetap bisa membayar pajak sesuai dengan yang telah ditentukan? Lalu, kenapa ini tidak berlaku bagi setiap wajib pajak? Kenapa hanya orang tertentu/ wajib pajak tertentu saja yang mendapat insentif? Pertanyaan-pertanyaan ini mencuat ke permukaan lantaran  terlah diberlakukan PKM tersebut. 

Apa apa yang menjadi ‘cetak biru’ dalam insentif pajak bagi wajib pajak

Ada beberapa poin yang perlu menjadi blue print (cetak biru) yang ditekankan oleh penulis dalam merespon PKM dari Kementerian Keuangan. Poin-poin yang dikemukakan sekaligus untuk menjawab pertanyaan gugatan di atas.

Pertama, perhatian dari pemerintah. Di tengah pandemi, satu-satunya harapan dari masyarakat adalah pemerintah. Betapa masyarakat tidak bersyukur, sudah disapah oleh pemerintah. Negara (pemerintah) memiliki rasa empati yang begitu besar kepada masyarakat. Ada suatu perasaan senasib sepenanggungan menghadapi virus yang membuat manusia harus bisa menerima berpasrah dengan keadaan seperti ini. Kebijakan yang diambil juga adalah syarat yang tidak boleh tidak. Ini segera. Ini harus.

Kedua, tidak semua wajib pajak mendapat insentif. Memang penulis melihat, solusi yang diambil adalah solusi minus malum (memilih yang baik di antara yang terburuk). Dalam keadaan genting seperti ini, mau tak mau perlu mengambil kebijakan. Kendatipun, memang tidak semua orang/wajib pajak mendapatkan insentif, tetapi ada sebuah usaha dari pemerintah yang patut diapresiasi. Saya yakin akal sehat kita menerima, Perpu dikeluarkan karena berdasarkan situasi mendesak yang sedang dihadapi. Di tengah pandemi, Kementerian Keuangaan harus bisa mengambil langkah cepat dan berani. Karena kalau terlalu lama menunggu, meminjam apa yang diungkapkan Jokowi, kita semua harus memiliki perasaan yang sama, kita semua harus mengambil langkah cepat. Dalam PMK di tema menimbang dalam poin (b) dirumuskan: “Bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak, baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai”.

Kedua, menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Karena alasan ini, maka PMK dikeluarkan. Di tengah situasi karut marut seperti ini, wajib pajak dituntut untuk tetap kreatif dan inovatif. Nah, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut berarti rakyat harus bisa berinovasi, membuka pikiran, kritis dalam memunculkan ide, memanfaatkan skill dan berkarya untuk bisa berpenghasilan di tengah pandemi berlangsung. Mungkin iya, saat ini orang yang berkontribusi dalam pajak masih kurang dan hanya orang tertentu, dikarenakan kebanyakan masih bergantung pada proses mencari kerja yang pas, tetapi bukan mengembangkan inovasi untuk berusaha dan berkarya sehingga bisa membuka lapangan kerja sendiri dan untuk orang lain.

Ketiga, wajib pajak dibuka ‘mata kesadaran’ untuk membayar pajak. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pada saat wajib pajak sangat membutuhkan. Maka, ini adalah pekerjaan rumah bagi masyarakat kedepannya. Dari bibir fakta, konsep atau berbicara tentang pajak selalu saja mendapat pandangan negatif. Seolah-olah negara adalah pembunuh usaha rakyat karena harus diembani pajak. Padahal, kita ketahui bersama pajak itu bertujuan untuk menunjang kehidupan negara. Karena masih banyak orang yang harusnya sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak, namun masih tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Sebagai masyarakat Indonesia yang taat harusnya memiliki kesadaran penuh untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara. Perlu juga adanya kebijakan agar pengelolaan dari pajak benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Dengan kesadaran yang dimiliki warga negara dan juga manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat maka kesejahteraan dapat kita capai.

Keempat, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat perihal pajak. Begitu banyak masyarakat/wajib pajak ‘kecil’ yang belum memahami apa penting dan peranannya membayar pajak. Dalam pemikiran mereka, uang itu digunakan untuk dikorupsi. Ini berbahaya, bukan? Penulis mengharapkan agar ke depan Kementerian Keuangan perlu menjadikan ini sebagai agenda penting dan rutin. Kadang kesalahpahaman itu terjadi karena ketidaktahuan. Perlu juga sosialisasi kepada rakyat kecil, sebelum mengeluarkan perpu, apa alasan dan landasan perpu ini diputuskan.

Dengan menerapkan insentfi pajak bagi wajib pajak dapat membantu masyarakat untuk bisa tetap menjaga stabilitas ekonomi. Pada akhirnya, kesulitan yang dihadapi masyarakat pun dapat diatasi. Tidak ada yang menginginkan perekonomian kandas dan tidak ada yang menghendaki roda usaha mandek kalau tidak karena sesuatu hal buruk yang sedang menghantam kita. Kita sama-sama berharap ada pelangi yang akan menjemput di balik badai yang tengah terjadi.

Oleh: Anastasia Banne Langi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tri Dharma Nusantara (TDN) Makassar
×
Berita Terbaru Update