-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

BLT dan Krisis Keberpihakan Pemerintah Desa

Senin, 01 Juni 2020 | 03:31 WIB Last Updated 2020-05-31T20:31:54Z
BLT  dan Krisis Keberpihakan Pemerintah Desa
BLT  dan Krisis Keberpihakan Pemerintah Desa (Vian Tukan)

Oleh: Vian Tukan

Situasi pandemi Covid-19 merupakan masalah global yang meresahkan banyak pihak.Setiap Negara yang tertimpa wabah Covid-19 mulai memikirkan jalan mana yang harus ditempuh, khususnya bagi para pemerintah. Berkaitan dengan kasus Covid-19, pemerintah Indonesia mulai memikirkan kebijakan  yang harus diambil demi kesejahteraan bersama. Berkaitan dengan ini, Presiden JokoWidodo tidak serta-merta mengambil kebijakan lockdown dalam memutuskan matarantai Covid-19. Karena baginya, jika seandainya diambil kebijakan lockdown maka secara tidak langsung Pemerintah menciptakan virus baru yang mematikan dalam hal ini berkaitan dengan kepenuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan dalam kehidupan sehari-hari. 

Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia banyak yang bertempat tinggal  pulau-pulau, dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari mereka harus mengimpor barang  dari tempat-tempat lain sehingga dapat memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Mengenai kasus ini, Presiden Jokowidodo lebih memilih social distancingatau physical distancing dalam memutuskan matarantai penyebaran Covid-19.Terlepas dari kebijakan pemerintah tentang Social distancing dan physical distancing dalam memutuskan matarantai Covid-19, pemerintah juga menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) demi kesejahteraan rakyat di tengah pandemi covid-19.

BLT dan Kebijakan Pemerintah Pusat: Bentuk Keberpihakan kepada Masyarakat

Di tengah pandemi covid-19 yang mengancam kesehatan, sosial dan ekonomi, pemerintah pusat menerapkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Program BLT merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. 

Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul  Halim Iskandar, program Bantuan Langsung Tunai ini merupakan realokasi anggaran dana desa  untuk bantuan langsung tunai yang tertuang dalam peraturan menteri Desa PPDT Nomor 6 Tahun 2020  tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa, PPDT Nomor 11 Tahun2020. Tujuannya ialah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi Covid-19. Ia menegaskan bahwa sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaan karena virus corona. Dan yang paling penting adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, belum masuk PKH (Program keluarga harapan), serta  belum masuk BNPT(Bantuan pangan non tunai). Hingga saat ini, sudah ada 27.062 desa yang mulai melakukan pendataan mengenai pihak mana saja yang akan mendapatkan BLT desa. Dan 10 ribu desa diantaranya sudah mencairkan dana desa untuk BLT di 80 kabupaten-kota dan setiap KK akan mendapatkan Rp 600 ribu per bulan huingga bulan juni. Papar Abdul.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan bantuan  langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa selama pandemi Covid-19. Anggarannya diambil dari alokasi dana desa di masing-masing wilayah. Pemerintah menargetkan penyaluran BLT dana desa kepada 12,3 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disediakan  Rp 22,4 triliun atau 31% dari total anggaran dana desa sebesar Rp 71,19 triliun. Berkaitan dengan hal ini menurut hemat penulis, pemerintah pusat tidak membiarkan masyarakat berjalan sendiri dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh  pandemicovid-19. Kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai ( BLT)  kepada seluruh masyarakat Indonesia merupakan suatu bentuk keberpihakan  pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam situasi pandemi  Covid-19.

Krisis Keberpihakan Pemerintah Desadan Upaya Mengawal BLT 

Keberadaan rakyat dalam suatu desa  merupakan tanggung jawab penuh oleh kepala desa serta aparat pemerintah desa. Berkaitan dengan situasi  meresahkan akibat pandemi Covid-19, setiap daerah mendapatkan bantuan khusus berkaitan dengan  bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat dengan perincian  setiap kepala keluarga  menerima Rp. 600 ribu perbulan sampai bulan Juni dan sasarannya lebih diprioritaskan kepada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, belum masuk PKH, serta BNPT. Namun akhir-akhir ini terjadi polemik  di kalangan masyarakat berkaitan dengan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola keuangan BLT. 

Misalnya kasus yang terjadi di desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap, kabupaten merangin.Dalam kasus ini warga setempat mengamuk dan membakar posko covid-19 di depan  kantor desa dan kantor desa  sempat menjadi sasaran. Hal ini terjadi karena pembagian BLT tidak sesuai denagan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat (Gawainews.com, 23/05/2020). Tidak hanya itu, kasus yang sama juga terjadi di desa Takaplager Kecamatan Nita kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dalam kasus ini, terjadi aksi protes dari masyarakat setempat terhadap pihak pemerintah desa berkaitan dengan pembagian BLT. Hal ini terjadi karena dalam pembagian BLT banyak masyarakat kecil tidak mendapatkannya.

Dari dua contoh kasus di atas, kita dapat melihat bahwa kebijakan pemerintah desa belum melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal pembagian BLT kepada semua anggota masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin. Kebijakan yang diambil semata-mata tidak menghiraukan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah pusat dalam situasi pandemi covid-19. Kehadiran pemerintah desa dalam menangani pengelolaan keuangan BLT tidak  menjadi pemicu terjadinya polemik dikalangan masyarakat. Masyarakat wajib menerima apa yang seharusnya mereka terima sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dalam menghadapi covid-19, demikian pun pemerintah desa wajib memberikan BLT kepada masyarakat sesuai dengan prosedur pemerintah, bukan sebaliknya memberikan ½ dari Rp 600 ribu atau pun kepada masyarakat yang tergolong mampu  yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah pusat.

Hemat penulis, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa dalam mengelolah  BLT harus benar-benar akurat dan tidak menyimpang  dari aturan yang ada sehingga  tidak memicu terjadinya polemik dalam masyarakat setempat dalam hal pembagian BLT yang berujung pada keributan masal. Berkaitan dengan kasus ini,  ada beberapa poin yang ingin  disampaikan penulis dan perlu diperhatikan oleh seluruh pemerintah desa dalam mengelola BLT sehingga tidak terjadi keributan antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat setempat. 

Pertama, pihak pemerintah desa wajib melakukan verifikasi dan menjelaskannya secara mendetail  mengenai pengelolaan BLT kepada masyarakat setempat sehingga tidak terjadi keributan di kalangan masyarakat. Kedua, pihak pemerintah desa harus lebih jeli dalam memberikan BLT kepada masyarakat yang miskin yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, belum termasuk dalam golongan PKH dan BNPT sehingga pembagiannya tepat sasar dan tidak memicu keributan di tengah masyarakat. 

Ketiga, harus adanya suatu organisasi khusus dalam pemerintah desa yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi pengelolaan BLT sehingga tidak terjadi kasus korupsi yang merugikan banyak pihak. Keempat, di tengah pandemi ini setiap orang perlu memprioritaskan kebaikan komunal dan sedapatnya meminimalisir kepentingan individu yang merugikan sesama. Banyak kasus korupsi yang terjadi karena orang lebih  banyak melakukan sesuatu karena kepentingan pribadi dan bukan kepentingan umum. Kepentingan pribadi ini pun akhirnya menggiring orang pada sikap tamak dan rakus terlebih di tengah situasi pandemi ini, dengan pelbagai bantuan tunai dari pemerintah yang membutuhkan transparansi penyalurannya.

Berkaca pada situasi saat ini, keempat poin di atas dapat diupayakan untuk meningkatkan sikap kooperatif kita di tengan pandemi ini dan dapat meminimalisir setiap usaha penggelapan BLT yang tentu tidak diinginkan.Jika hal ini dijalankan dengan baikmaka tidak akan terjadi polemik dikalangan masyarakat berkaitan dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang berujung pada aksi protes dari masyarakat dan kekacauan-kecauan publik. 

Penulis adalah Mahasiswa STFK Ledalero.
Tinggal di Wisma Gabriel Ledalero.
×
Berita Terbaru Update