-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Diskursus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Sabtu, 20 Juni 2020 | 09:40 WIB Last Updated 2020-06-20T03:31:48Z
Diskursus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi
Diskursus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi - Servasius S. Ketua, ST

Oleh: Servasius S. Ketua, ST

Tahapan pilkada kembali telah ditabuh, setelah hampir 3 (tiga) bulan riuh rendahnya tertunda oleh pandemi covid-19. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Melalui kuputusan KPU RI No.258/PL.02-KPT/01/KPU/VI/2020,  resmi memutuskan dimulainya tahapan pilkada serentak 2020, terhitung sejak hari Senin 15 Juni 2020.

Dalam masa hening (penundaan tahapan), konsentrasi negara, pejabat, partai politik, politisi, tim sukses, dan masyarakat , tertuju pada upaya menghadapi  Covid-19 dengan segala bahaya dan dampak ikutannya. Anggaran dan program-program pemerintah yang telah direncanakan terpaksa dihentikan. Perhatian difokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 dari tingkat pusat hingga desa.

Baca juga: Hati yang Penuh Belaskasih dan Kerahiman

Hingga kini belum ada yang bisa memastikan kapan bencana ini berakhir. Justru sebaliknya sebagian ahli kesehatan memastikan bahwa virus ini tidak akan hilang dan kita dipaksa hidup berdampingan dengannya.

Dalam ketidakpastian ini, kondisi negara terutama sektor ekonomi terus terjepit. Kebijakan new normal  adalah keputusan yang tepat (setidaknya tepat saat ini) agar kehidupan ini terus berjalan, tak terkecuali pelaksanaan Pilkada serentak, yang sebagian tahapannya tertunda, kembali “dipaksa” untuk dilanjutkan.

Kebijakan pemerintah untuk melanjutkan tahapan Pilkada di tengah pandemi, tertuang dalam  PERPPU  No. 2 Tahun 2020. Ini adalah keputusan berani di tengah keraguan publik akan jaminan kesehatan / keselamatan dalam penyelenggaraan, anggaran yang tidak memadai, juga dugaan politisasi bantuan sosial (bansos). Hal ini kemudian ditepis oleh keyakinan penyelenggara (KPU) dengan secara resmi memulai kembali tahapan pada hari Senin 15 Juni 2020. KPU memastikan bahwa tahapan pilkada tetap dapat dilanjutkan dengan memperhatikan masukan dari Tim Gugus Tugas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada setiap tahapan.

Kualitas pelaksanaan pilkada tidak semata-mata ada di pundak penyelenggara, tetapi perlu dukungan penuh pemerintah, juga partisasi aktif publik dalam rangka mendukung dan mensukseskan pilkada 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efektif dan efisien. Pelaksanaan tahapan dengan penerapan protokol kesehatan adalah pekerjaan baru yang tentu tidak ringan bagi penyelenggara maupun peserta Pilkada dan pemilih (masyarakat).

Pada situasi normal, penyelenggara telah terbiasa menyelesaikan proses demokrasi dengan baik. Namun di era new normal , agar kualitas pelaksanaannya tetap terjaga, perlu strategi dan pendekatan baru, melalui sosialisasi yang detail dan mudah dipahami,  terutama bagaimana membuat publik paham, merasa nyaman dan yakin soal keselamatan dirinya di tengah kecemasan menghadapi musuh yang tidak kelihatan ini.
Pelaksanaan pilkada di tengah Pandemi adalah lembaran baru perjalanan demokrasi kita. Penerapan kebijakan new normal dengan protokol kesehatan yang ketat tentu memberi banyak warna, gaya dan cara baru dalam kontestasi.

Penyelenggaraan pilkada terasa berbeda (baru) kali ini. Rasa baru yang akan dijalani ini diharapkan  “tertular” mulai dari kontestan (calon Bupati dan wakil Bupati) sampai ke tiap-tiap individu (pemilih). Covid-19 benar-benar memporakporandakan semua sektor dan butuh waktu yang panjang untuk memulihkan kondisi ini. 

Widyar, analis ekonomi dalam Bisnis.com (27/4/2020) mengatakan bahwa “dampak covid-19 membuat pemulihan ekonomi terjadi sampai akhir tahun 2021”. Pendapat itu  senada dengan yang disampaikan Presiden Jokowi terkait Periode pemulihan Ekonomi yang baru akan trwujud di akhir tahun depan.

Kondisi ini perlu dicermati bahwa pasca Pilkada, tugas kepala daerah terpilih itu tidak biasa dan tidak mudah. Mereka akan dihadapkan dengan kondisi tidak biasa. Kalaupun virus corona sudah dapat dikendalikan, dampak ikutan yang diakibatkan Pandemi covid-19 tidak serta merta teratasi. Masih butuh waktu untuk recovery (pemulihan). Semua sektor terdampak (lumpuh), sehingga kepala daerah terpilih tidak dapat langsung bekerja seperti biasanya di kondisi normal (sebelum Pandemi). Mereka akan berhadapan dengan situasi sulit mulai dengan ketersediaan anggaran yang minimal, budaya kerja baru, sektor penggerak ekonomi terseok-seok, dan keterpurukan-keterpurukan lain.

Kondisi tidak normal inilah yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) besar nan berat bagi kontestan di Pilkada kali ini. Mereka harus memiliki program kerja terukur dan meyakinkan terkait strategi mengembalikan kondisi keterpurukan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Program-program yang disajikan setidaknya  menggambarkan upaya  membawa daerah untuk cepat bangkit kembali ke kondisi normal.

Untuk itu, saya kira pola pikir pemilih juga harus mengarah pada kebutuhan akan ketidaknormalan ini. Pemilih berperan penting dalam menyiapkan pemimpin 5 (lima) tahun mendatang yang bisa menahkodai Daerah agar bisa segera bangkit dari keterpurukan. Siapakah?

*Penulis adalah Inisiator Forum 'Mabar Bicara'.
×
Berita Terbaru Update