-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Ketika Sebagian Anggota DPRD 'Malas Ikut Sidang'

Rabu, 17 Juni 2020 | 19:55 WIB Last Updated 2020-06-17T12:55:02Z
Ketika Sebagian Anggota DPRD 'Malas Ikut Sidang'
Ketika Sebagian Anggota DPRD 'Malas Ikut Sidang'

Oleh: Sil Joni*

Konon, istilah parlemen berasal dari bahasa Perancis 'parler' yang berarti 'untuk bicara'. Itu berarti parlemen merupakan 'ruang ideal' untuk membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik.  Seorang anggota parlemen, dengan demikian merupakan seorang pembicara, tukang bicara.

Tentu saja, tidak semua hal 'dibicarakan' dalam ruangan itu. Pun tidak semua orang boleh berbicara di forum terhormat itu. Hanya mereka yang mendapat 'mandat politik' legitim dari publik, yang berhak memperbincangkan isu publik-politik di dalam ruang itu. Secara teoretis, mereka yang duduk dalam ruangan itu mempunyai kompetensi yang mumpuni untuk mempercakapkan secara produktif dan bermutu, pelbagai persoalan krusial yang dialami oleh masyarakat.

Para anggota DPR(D) Manggarai Barat (Mabar) mendapat amanat luhur untuk 'berkiprah di ruang parlemen lokal' itu. Salah satu tugas pokok mereka, tentu saja membahas isu-isu aktual yang dihadapi konstituen untuk ditanggapi secara serius oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah). Mereka mesti membuka mata hati dan budi untuk merasakan dan menyuarakan pelbagai problem politik yang sangat urgen untuk diatasi. DPRD menjalankan peran sebagai 'penyambung dan pengeras suara publik-konstituen' secara reguler dan konsisten.

Sayang sekali, ideal teoretis itu masih jauh panggang dari api, pada tataran implementasinya. Kinerja dan performa para legislator kita belum terlalu optimal. Tingkat kepercayaan publik terhadap 'daya politis' lembaga ini, terus mengalami penurunan.

Alih-alih 'menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan publik', justru dalam banyak kasus mereka lebih nyaman mengejar keuntungan pribadi ketika terlibat dalam kerja-kerja politik di wilayah legislatif itu. Bahkan, tidak sedikit yang secara vulgar mengkhianati atau mencederai kepentingan publik melaui pertunjukkan serangkain 'aksi tak terpuji' dari ruang parlemen.

Warta seputar sejumlah anggota DPRD Mabar yang 'malas ikut sidang' seperti yang dilansir oleh media daring VoxNtt.com Selasa, (17/6/2020) bisa dijadikan salah satu preseden perihal 'kesuraman wajah parlemen lokal' kita. Ketua Badan Kehormatan DPRD Mabar, Robertus Loyman secara gamblang 'mengungkapkan' fakta kemalasan sejumlah anggota DPRD itu. Robert menegaskan bahwa ada sejumlah anggota DPRD Mabar yang tidak ikut sidang sebanyak 5 sampai 7 kali. Sebuah rekor data absensi yang sangat fantastis.

Mereka masuk dalam kategori 'pemalas' sebab ketidakhadiran itu tidak disertai dengan alasan yang masuk akal. Pihak Badan Kehormatan sudah dan akan terus menyurati 'fraksi-fraksi' di Dewan untuk 'mengurus' dan bila perlu memberi sanksi tegas kepada anggota fraksi yang malas ikut sidang itu. Sebuah 'sikap politik' yang patut diapresiasi.

Sangat disayangkan bahwa sebagian anggota parlemen lokal 'tidak mengindahkan' tugasnya sebagai 'pembicara politik yang baik'. Sidang, rapat, atau pertemuan politik formal di dalam ruang itu semestinya menjadi 'kesempatan emas' bagi para wakil publik itu untuk memperbincangkan secara alot dan serius semua persoalan yang menimpa publik Mabar saat ini. Sidang adalah wahana untuk mengartikulasikan secara tegas pelbagai aspirasi publik sekaligus ekspresi kepedulian terhadap nasib publik.

Kita tidak tahu mengapa sejumlah anggota Dewan itu, tidak bersemangat menghadiri sejumlah sidang politik. Pelbagai pemikiran spekulatif berikut, bisa menjadi semacam implikasi logis dari ketidakjelasan alasan itu. Pertama, 'malas ikut sidang' mengindikasikan bahwa sejumlah anggota DPRD itu 'apatis' dengan kepentingan publik. Mereka tidak mempunyai kepekaan dan empati yang mendalam terhadap urusan publik.

Kedua, patut diduga bahwa sejumlah anggota yang malas itu 'tidak mempunyai semacam kecakapan dan power untuk membangun lobi politik yang berkualitas di ruang itu. Mereka memperlihatkan 'mentalitas orang kalah' dengan cara 'tidak mau hadir' dalam rapat-rapat penting di lembaga itu. Jika ini yang terjadi, maka rakyat Mabar sepertinya 'salah memilih para wakil' tersebut.

Ketiga, 'malas ikut sidang', bisa juga menjadi semacam 'penegas soal banalitas sikap tak terpuji' dari para anggota DPRD kita. Citra buruk seperti parlemen tukang bolos, malas ikut sidang, tidur waktu sidang, perebutan jabatan dan sumberdaya politik, dan pengkhianatan suara rakyat seolah-olah sebagai sesuatu yang banal. Hal-hal negatif semacam itu tidak lagi dianggap sebagai 'perilaku politik deviatif', tetapi diterima sebagai sesuatu yang wajar dan benar. Jika sinyalemen ini benar, tentu ini sebuah indikasi dekadensi mutu politik yang didesain dan dieksekusi dari ruang parlemen itu.

Kita berharap, suara keras dari ketua Badan Kehormatan di atas, tidak hanya sebatas lip service apalagi untuk 'merebut panggung semata', tetapi diterapkan secara konsisten. Ketegasan dan konsistensi sikap Badan Kehormatan, tentu bisa berkontribusi pada terwujudnya perubahan citra politik para anggota DPRD kita. Badan Kehormatan mesti mengawal dan tak lelah memberi peringatan kepada sejumlah anggota Dewan yang selalu alpa ikut sidang itu.

Publik Mabar pun, hemat saya, mesti aktif 'mengkritisi' para legislator yang terlanjur keluar dari koridor etika politik. Partisipasi publik dalam 'mengawasi kinerja parlemen' tentu sangat membantu lahirnya pengelolaan politik yang pro pada kemaslahatan publik. DPRD, dengan itu, tidak lagi dihuni oleh sekumpulan pribadi yang "tak peduli' pada kebaikan publik. Ruang parlemen merupakan lokus di mana 'orang-orang yang berkompeten secara politik' berkiprah. Mereka dihormati oleh publik, bukan karena jabatan DPRD in se, tetapi semata-mata karena kinerja dan performa politik yang maksimal.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update