-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Kisruh Pembagian Bansos: Potret 'Kegamangan' di Tengah Pandemi

Senin, 22 Juni 2020 | 09:23 WIB Last Updated 2020-06-22T02:23:55Z
Kisruh Pembagian Bansos: Potret 'Kegamangan' di Tengah Pandemi
Kisruh Pembagian Bansos: Potret 'Kegamangan' di Tengah Pandemi

Oleh: Sil Joni*

Negara (baca: pemerintah) mempunyai tanggungjawab etis-politis dalam 'menyelamatkan warga' dari aneka bencana, termasuk pandemi covid-19. Hampir semua prasyarat teknis-politis telah dikantongi negara untuk memanifestasikan misi politik yang mulia itu. Publik menaruh harapan yang besar pada 'kapasitas politis' negara dalam mengatasi pelbagai kemelut.

Wabah pandemi covid-19 telah 'menerjang' tatanan kehidupan publik global di hampir semua sektor kehidupan. Bukan hanya isu kesehatan yang 'terguncang', tetapi juga bidang-bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata dan sebagainya. Kondisi ekonomi masyarakat selama pandemi covid-19 praktisnya mengalami stagnasi bahkan 'lumpuh total'. Mayoritas warga tentu saja merasakan dampak negatif dari wabah itu, terutama dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Berhadapan dengan kondisi 'turbulensi' semacam ini, energi atensi dan respons negara tidak hanya terfokus pada isu 'kesehatan', tetapi juga memastikan 'dapur ekonomi' masyarakat terutama kelompok yang sangat rentan, tetap mengepul. Artinya, negara mesti memastikan bahwa tidak ada warga yang menderita atau mati karena 'ketiadaan stok makanan'.

Soalnya adalah 'kita terpaksa dan dipaksa' untuk melakukan segala sesuatu dari "rumah saja". Ketika tubuh harus 'dikarantina' di area perumahan saja, maka peluang dan ruang untuk mengerjakan hal-hal produktif (mendatangkan penghasilan/uang) semakin terbatas. Oleh sebab itu, pandemi covid-19 ini tentu saja sangat 'merugikan' mayoritas masyarakat yang mengandalkan 'aktivitas di luar rumah' dalam menopang ekonomi rumah tangga.

Atas dasar itu, kita perlu mengapresiasi kebijakan politik pemerintah yang secara cermat mempertimbangkan 'kondisi keterpurukan ekonomi warganya' di masa pandemi Corona ini. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang begitu fantastis untuk mengatasi wabah ini. Anggaran yang besar itu tidak hanya berkaitan dengan 'bidang kesehatan', tetapi malah yang paling tinggi adalah antisipasi kondisi pelemahan ekonomi warga.

Program penanggulangan masalah ekonomi itu, terekspresi dalam pelbagai skema bantuan sosial (bansos) yang dalam tahap penyalurannya, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Persoalannya adalah 'bantuan' yang diberikan oleh negara itu berasal dari pelbagai sumber. Sementara, para aparatus negara di level daerah terkesan kurang siap dan profesional dalam menyukseskan pembagian beberapa item bantuan itu.

Kesan kegamangan para pejabat di level bawah (mulai dari Desa sampai Kabupaten) itu, terlihat dari carut-marut data warga yang terdampak covid-19 dan berhak mendapat salah satu jenis bantuan langsung tunai (BLT) tersebut. Upaya sinkronisasi dan pembaharuan data tidak dibuat secara adequat sehingga terjadi 'kekacauan data'.

Kita tahu bahwa dana bantuan itu berasal dari beberapa sumber, antara lain Kementrian Sosial (APBN), APBD Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten dan BLT Dana Desa. Kondisi bisa menyebabkan 'tumpang-tindih' dalam tahap penyalurannya, jika tidak ditopang dengan data yang akurat.

Istilah bansos ini sebenarnya bukan hal baru di negara kita. Tetapi, intensitas dan frekwensi penyaluran bansos di masa pandemi, semakin  meningkat. Karena itu, negara membuat semacam klasifikasi bansos yang terdiri dari bansos reguler dan non-reguler. Bansos yang bersifat reguler  itu program yang dirancang sebelum masa pandemi dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada sejumlah warga yang masuk kategori miskin. Sedangkan Bansos non reguler adalah jenis bantuan yang diberikan di masa pandemi ini yang diberikan kepada warga yang terdampak virus itu.

Atas dasar itu, negara memutuskan bahwa mereka yang telah mendapatkan bansos reguler (PKH dan BPNT) tidak boleh menerima bansos non reguler yang digulirkan selama pandemi ini. Selain itu, mereka yang berprofesi sebagai ASN, TNI/Polri, Pegawai Kontrak, Para Perangkat Desa, dan guru komite yang dibiayai oleh dana BOS, tidak bisa menerima BANSOS non reguler itu.

Suara protes dan ketidakpuasan sering terdengar pada saat pembagian bansos untuk covid-19 ini. Persoalan yang sering diangkat adalah masih ada ASN, pegawai Kontrak, pengurus Desa dan guru komite yang tetap menerima dana itu. Kasus lain yang juga diperdebatkan adalah orang yang sudah meninggal dunia dan anak kecil tetap ada dalam daftar penerima bansos.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa para pengurus baik di tingkat Desa maupun di Kabupaten tidak 'membaruhi data' soal siapa saja yang masuk dalam kategori berdampak  dan berhak mendapat dana BANSOS Corona itu. Kuat dugaan bahwa Dinas Sosial dan perangkat Desa masih merujuk pada data lama dalam mendistribusikan bantuan tersebut.

Jadi, di satu sisi, kita berterima kasih sebab jumlah bantuan sosial atau bansos bertambah sangat signifikan seiring dengan pandemi wabah virus corona atau Covid-19. Bansos diberikan sebagai langkah mengurangi dampak ekonomi dari virus tersebut, apalagi dengan pemberlakukan pembatasan aktivitas.

Tetapi pada sisi yang lain, banyaknya bansos ini dianggap sebagai kebijakan yang saling tumpang tindih. Selain pemerintah pusat, bansos juga banyak dialokasikan dari anggaran pemerintah daerah.

Fakta miris lain adalah kinerja para pengurus yang mengatur mekanisme pembagian bansos, masih jauh dari ekspektasi publik. Keberadaan bansos di tengah masyarakat seolah menghadirkan konflik tersebab oleh kengawuran pendataan yang dibuat oleh petugas. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kemungkinan terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah dalam rangka menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Bendahara Negara itu pun mengatakan, dengan berbagai program yang telah digulirkan, setidaknya hingga saat ini pemerintah bisa menjamin hampir 60 persen penduduk Indonesia memperoleh bansos dari pemerintah.

Sebetulnya, program alokasi anggaran bansos untuk warga terdampak covid itu sudah tepat. Persoalan utama kita tidak terletak pada anggaran,  tetapi sumberdaya aparatur negara yang memprihatinkan. Negara membutuhkan pelayan publik yang bekerja sepenuh hati untuk mengurus kebaikan masyarakat baik dalam situasi normal maupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Sayangnya, harapan untuk mendapatkan para aparatur negara yang profesional, berkompeten, dedikatif, berintegritas, dan responsif, belum terwujud secara optimal.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update