-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

MENYOAL ANGGOTA DPRD MABAR 'YANG MALAS (TIDAK HADIR?) IKUT SIDANG

Kamis, 18 Juni 2020 | 17:48 WIB Last Updated 2020-06-18T10:53:10Z
MENYOAL ANGGOTA DPRD MABAR 'YANG MALAS (TIDAK HADIR?) IKUT SIDANG
Ilustrasi anggota DPRD saat tidur - Ilustrasi: google

Oleh: Sil Joni*

Berita seputar beberapa anggota DPRD Mabar yang 'malas ikut sidang' (Bdk. VoxNtt.com, 17/6/2020) menuai polemik di kalangan warga-net. Perdebatan itu tidak hanya menyangkut ' perilaku politik deviatif' dari para legislator lokal itu, tetapi juga ketepatan penggunaan 'term malas' pada judul berita itu.

Baca juga: Fundasi Keluarga

Untuk kepentingan analisis dalam tulisan ini, saya kutip secara utuh judul tulisan tersebut. "Sejumlah Anggota DPRD Mabar Malas Ikut Sidang". Penggunaan kata malas dalam kalimat itu, ditanggapi secara kritis oleh sebagian netizen.

Dalam sebuah Grup Whatsapp (Forum Pilkada Mabar), sebagian anggota grup terlibat dalam sebuah 'pertengkaran yang seru' terkait dengan ketepatan penggunaan istilah itu. Ada yang menilai, kata malas itu merupakan kesimpulan, bukan fakta. Tidak ada indikator yang valid untuk menilai ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD dalam sidang, sebagai sebuah kemalasan. Fakta yang sebenarnya adalah sejumlah anggota DPRD itu 'sering tidak hadir' dalam mengikuti rapat di ruang parlemen lokal itu.

Mari kita bedah 'kandungan semantik' dari dua "ungkapan" itu dengan merumuskannya dalam kalimat. Pertama, 'sejumlah anggota DPRD Mabar Malas Ikut sidang'. Kedua, 'sejumlah anggota DPRD Mabar sering tidak hadir saat sidang'.

Dalam kalimat pertama, penutur tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menyisipkan semacam penilaian atau opini pribadi. Beberapa anggota Dewan yang sering 'tidak hadir saat sidang' itu dianggap sebagai pemalas. Penutur langsung menghakimi perilaku itu dengan sifat malas.

Sementara pada kalimat kedua, penutur hanya menyodorkan fakta soal beberapa anggota Dewan yang sering tidak hadir saat rapat. Tak ada pretensi untuk memberikan penilaian tegas terhadap fakta itu.

Tegasnya, pada kalimat pertama unsur opini subyektif penutur sangat dominan, sedangkan pada kalimat kedua, penutur membeberkan fakta secara obyektif. Malas itu kata sifat (adjektiva) sedangkan 'tidak hadir' itu kata kerja (verba). Karena berkaitan dengan sifat, maka kata malas terasa lebih sensitif dan bisa merangsang unsur emosionalitas pembaca. Sementara, frase 'tidak hadir' terkesan netral dan datar-datar saja.

Untuk diketahui bahwa si jurnalis hanya 'menyambung apa yang disampaikan oleh nara sumber'. Judul itu diambil dari pernyataan ketua Dewan Kehormatan Dewan, Robertus Loyman yang secara gamblang 'mengeluh' soal perilaku sebagian anggota DPRD Mabar selama ini. Robertus lebih 'memilih' kata malas ketimbang frase 'sering tidak hadir'. Entah apa motif dari pernyataan itu, tentu berada di luar skop tulisan ini.

Dari sisi 'pola penulisan jurnalistik', saya kira judul itu atau lebih tepat penggunaan kata malas itu, tidak menjadi sebuah skandal serius. Bahkan menurut saya, si jurnalis (media) cukup piawai meniupkan 'roh kontroversial' sebagai bumbu penyedap yang bisa memancing "sisi kuriositas' pembaca. Sementara, dari sisi kebenaran faktual, istilah malas itu masih debateable.

Kita abaikan saja 'perdebatan' soal diksi itu. Apa pun istilah yang dipakai, bagi saya tidak bisa menyembunyikan sebuah fakta yang menyedihkan, yaitu sebagian anggota Dewan kurang disiplin atau tertip dalam mengikuti aneka rapat di lembaga itu. Sikap tidak disiplin inilah yang mesti dipersoalkan secara serius. Bagaimana mungkin para wakil publik itu bisa bekerja optimal jika tidak disiplin dalam mengikuti sidang soal rakyat.

Substansi isu yang mesti direspons secara tegas adalah 'perilaku dewan yang terkesan kurang serius' dalam membicarakan isu-isu publik. Dari sisi 'kehadiran saja', kita menangkap kesan sebagian anggota Dewan itu 'tak peduli' dengan urusan publik. Belum lagi berbicara tentang 'kualitas partisipasi' mereka dalam aneka pertemuan politik itu.

Kita sering mendengar dan membaca warta miring tentang 'lanskap jalannya proses rapat' tersebut. Yang paling menyedihkan adalah ada yang tidur saat sidang soal nasib publik. Secara fisik mereka 'ada' dalam ruang rapat, tetapi sebenarnya mereka 'tidak hadir' dalam pertemuan itu. Kehadiran yang tidak hadir itu jauh lebih buruk dari mereka yang memang 'tidak mau hadir'.

Warta tentang sebagian anggota DPRD Mabar yang 'malas ikut sidang', sebetulnya lagu lama yang terdengar dari ruang parlemen umumnya. Kendati demikian, publik tidak boleh 'menyerah begitu saja dengan banalitas perilaku tak terpuji semacam itu'. Sebagai pemilik sah kekuasaan, publik berhak untuk mengevaluasi kinerja dan performa anggota dewan, termasuk soal kehadiran waktu sidang resmi di ruang dewan.

Kontrol publik sangat urgen saat ini agar anggota Dewan 'tetap terjaga' untuk mendedekasikan segenap energi dan talenta politik mereka untuk peningkatan mutu kemaslahatan publik Mabar.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update