-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Pancasila sebagai Agama Sipil? (SIlvester Joni)

Senin, 01 Juni 2020 | 17:19 WIB Last Updated 2020-06-01T10:19:37Z
Pancasila sebagai Agama Sipil? (SIlvester Joni)
Pancasila sebagai Agama Sipil? (SIlvester Joni) - Ilustrasi: google

Oleh: Sil Joni*

Diskursus relasi antara agama dan Pancasila selalu menarik untuk dianalisis. Pernyataan mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Dr. KH. Yudhian Wahyudi Asmin soal 'Pancasila sebagai musuh agama', sempat memantik debat publik yang serius di tanah air. Kendati belakangan, beliau mengklarifikasi pernyataan itu bahwa Pancasila merupakan ajaran yang agamis, tak mengurangi gelombang polemik kritis dalam ruang publik.

Dari polemik itu, setidaknya kita menangkap sebuah poin kunci perihal fungsi dan kedudukan Pancasila di tengah realitas kemajemukan agama di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana memposisikan agama dan Pancasila ketika berbicara soal pandangan hidup dalam bernegara? Apakah nilai-nilai Pancasila selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing agama di Republik ini? Jika pancasila menjadi rujukan dasar dalam bernegara, apakah dengan itu Pancasila bisa dilihat sebagai agama sipil?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita coba mengelaborasi secara amat ringkas tentang 'agama sipil'. Pelacakan secara historis menunjukkan bahwa benih awal munculnya ide agama sipil itu sudah secara implisit terdapat dalam buku pemikir Perancis, J.J. Rousseau yang berjudul The Social Contract. Dalam buku itu, Rousseau menguraikan secara sederhana prinsip-prinsip dogmatis agama sipil.

Konsep agama sipil itu menjadi semakin populer ketika para sosiolog Amerika menelaah secara serius soal kemungkinan penerapannya dalam ranah politik. Sosiolog Robert Bellah tercatat sebagai orang pertama yang mempopulerkan istilah itu pada 1950-an.

Konsep ini menyatakan 
tentang adanya fungsi implisit dari negara sebagai sebuah agama (jalan hidup), sebagaimana tampak pada perayaan publik, simbol negara, upacara dan hari-hari besar di tempat bersejarah (spt monumen, medan perang, atau taman makam pahlawan). Praktik-praktik ini berasal dari luar ajaran agama, meski ritual keagamaan kadang diselipkan dalam praktik agama sipil tersebut.

Tema utama dari konsep ini adalah bahwa agama sipil ini pada intinya berlandaskan pemikiran manusia bukannya berdasarkan wahyu, tetapi seringkali dimasukkan unsur dari keagamaan yang dianggap sesuai. Di mana Konstitusi berkedudukan seperti kitab suci, para pendiri bangsa setara nabi atau imam besar, penggunaan simbol-simbol dan pratik agama yang serupa atau modifikasi dari praktik keagamaan, dll. Robert Bellah juga menyatakan akan kemungkinan Agama sipil ini dimasa depan akan dapat menggantikan agama tradisional sebagai pedoman hidup.

Dari deskripsi ringkas di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan secara analitis antara konsep agama (wahyu, adikodrati) dengan agama sipil. Tetapi, tentu saja ada perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Agama sipil cenderung bergerak dalam wilayah horisonatal-sekuler semata, sementara agama wahyu mengacu pada relasi yang bersifat vertikal (Yang Transenden) dan sekaligus pada tataran horisontal. Agama sipil hanya berkonsentrasi pada wilayah normatif seperti ideologi, moralitas, hukum, dan konstitusi. Sementara agama wahyu bersumber pada ilham ajaran Ilahi melaui para nabi yang selain mengatur moralitas, juga penghayatan pelbagai doktrin teologis yang terekspresi dalam aneka ritual.

Jika agama sipil beroperasi pada wilayah regulatif-normatif dan konstitusional, bukankah kita mempunyai alasan yang kuat untuk menyatakan Pancasila sebagai kristalisasi dari konsep agama sipil itu? Sejak republik ini lahir, Pancasila telah diterima sebagai pandangan hidup, ideologi, dan dasar landasan dasar dalam bernegara. Itu berarti pancasila menjadi sumber nilai-nilai ideal yang dijadikan patokan dalam kehidupan di tengah fakta keberagaman di negara ini.

Kita tahu bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan bukan juga negara agama. Sementara faktanya, negara ini ditenun di atas basis pluralitas agama. Pertanyaannya adalah apakah ada 'panduan etis-normatif' yang relatif bisa mengakomodasi nilai-nilai moral setiap agama dalam menjalankan praksis politik demokrasi di negara kita.

Saya kira, dalam perjalanan sejarah bangsa ini, Pancasila sudah terbukti tampil sebagai 'payung pemersatu dan perekat perbedaan' sehingga pelbagai konflik bernuansa agama relatif bisa diatasi. Kendati demikian, kita juga tidak bisa menutup mata soal derasnya arus fundamentalisme dan radikalisme dari kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu yang secara agresif ingin 'menggeser peran Pancasila' dalan tata politik negara ini.

Agenda politik dari kelompok sektarian itu adalah menjadikan ajaran moral agama tertentu menjadi ideologi dan pedoman hidup bersama di negara yang plural dan multikultural itu. Tuntutan semacam itu, saya kira tidak sejalan dengan hakikat dan fakta dasariah soal kemajemukan agama di sini. Dengan itu, mereka mengkhianati 'misi pembentukan negara ini oleh para founding fathers yang dengan jenius membaca kondisi keberagaman yang bersifat niscaya itu.

Kendati Pancasila tetap diakui dan diterima sebagai 'pedoman bangsa', tidak dengan sendirinya peran publik-politik agama dibatasi. Justru kita menyaksikan bahwa agama masih berperan sangat dominan dan strategis dalam membangun politik kebersamaan di negara ini. Itu berarti, kita tidak bisa sepenuhnya menerima tesis pancasila sebagai agama sipil di Indonesia.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik.
×
Berita Terbaru Update