-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Pariwisata dan Tata Kelola Wilayah Pesisir Pulau Sumba (Buka Ruang Pesisir)

Jumat, 12 Juni 2020 | 18:33 WIB Last Updated 2020-06-12T11:33:29Z
Pariwisata dan Tata Kelola Wilayah Pesisir Pulau Sumba (Buka Ruang Pesisir)
Pariwisata dan Tata Kelola Wilayah Pesisir Pulau Sumba (Buka Ruang Pesisir)

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia  yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Komodo dan Pulau Palue. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor Barat. (WikipediaNTT)

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau besar yang ada di NTT, pulau ini terdiri dari kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Keseluruhan wilayah yang ada di pulau Sumba saling terhubung baik dilihat dari sejarah, letak geografisnya, sampai pada kebiasaan atau adat istiadat sangat dekat satu sama lain. Artinya bahwa hanya wilayah administratif yang memisahkan wilayah tersebut, tetapi secara kultur masih sangat terhubung. 

Pembangunan di pulau Sumba sejak Sumba Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, geliat pembangunan begitu cepat dan masif di berbagi sektor. Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya menjadi kabupaten yang lahir dari proses panjang setelah melewati berbagai fase pembangunan yang sudah dahulu dilakukan kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat dan hasilnya bisa dilihat saat ini. 

Di era keterbukaan informasi dan teknologi tentu saja pola pembangunan terus  dinamis mengikuti arus perkembangan yang ada, salah satu yang menjadi sektor paling diinginkan dalam pembangunan modern adalah kemajuan di segala lini hal ini untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang ada seperti di Jawa, Jakarta, Surabaya, Makasar, dan lain sebagainya. Dalam konteks NTT pulau Sumba memiliki segudang potensi baik di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. 

Nah...memasuki fase pembangunan modernisasi maka NTT khususnya pulau Sumba terus berbenah diri salah satu yang paling dilirik oleh pemerintah adalah sektor industri pariwisata yang kini lagi booming dan menjadi kebutuhan dalam arus pembangunan global. Benarkah demikian ?. Melihat arus pembangunan saat ini kecenderungan adanya “Ego Pembangunan" artinya bahwa NTT atau Sumba pada umumnya hampir 70% masyarakatnya bertani dan beternak, pernah dahulu pulau Sumba dijuluki sebagai Gudang Ternak ini sebuah kebanggaan luar biasa. Namun sayang kini julukan itu berubah drastis. NTT tidak lagi dikenal dengan cendana, gaharu tetapi lebih dikenal karena industri pariwisata masal. 

Saat ini pulau Sumba menjadi salah satu wilayah kepulauan yang diincar pelaku industri pariwisata khususnya di wilayah pesisir, geliat pembangunan pariwisata di pulau Sumba sangat masif terjadi. Pembangunan resort di sepanjang pesisir pulau Sumba kian hari makin bertambah. Hal ini tentu saja akan memicu berbagai persoalan sosial ketika pemerintah dan DPRD tidak mengawasinya dengan serius. Jika melihat dua sisi pembangunan pariwisata tentu baik untuk menambah pundi-pundi daerah, namun sejauh ini ada persoalan besar yang terjadi ketika masifnya pembangunan di wilayah pesisir semakin banyak pula konflik yang terjadi. 

Kasus yang bisa dilihat secara nyata ketika pada bulan Juni 2020 ada temuan DPRD ketika memanggil pihak pemerintah dalam hal ini ATR/BPN terkait dugaan pengukuran sepihak yang di laporkan warga di wilayah pesisir Sumba Timur. Temuan ini merupakan salah satu kasus dari sekian carut marut kebijakan industri pariwisata masal di pulau Sumba. Kemudian catatan penulis melihat bahwa ada kecenderungan perilaku industri pariwisata melakukan privatisasi pesisir hampir 80 persen wilayah pesisir pulau Sumba dikuasai pemodal. Artinya bahwa pembangunan pariwisata tidak semata-mata dilihat dari keuntungan ekonomi saja tetapi pemerintah perlu mengawasi dengan ketat setiap kebijakan yang berhubungan dengan SDA dan akses serta wilayah kelola rakyat menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya perlindungan dan keselamatan warga pesisir.

Temuan-temuan inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah di pulau Sumba, bagaimana mendorong ekonomi masyarakat pesisir tanpa mengabaikan ruang hidupnya ini perlu dikerjakan bersama, merumuskan desain pembangunan yang ramah terhadap ruang publik. Tentu pemerintah dapat memakai berbagai instrumen regulasi baik soal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta Perpres 51 Tahun 2016 soal batas sepadan pantai dan undang kepariwisataan sehingga konfik-konflik di wilayah pesisir dapat diredam. 

Ada “Pengabaian” Wilayah Kelola Rakyat

Sektor pertanian dan peternakan yang ada di NTT sebenarnya sudah dikelola dengan berbagai pendekatan kebijakan anggaran namun lagi-lagi sektor ini masih belum secara serius dilihat sebagai potensi raksasa demi memenuhi pasar global. Kembali pada bagaimana “Tata Kelola Wilayah Pesisir di Pulau Sumba" menurut hemat penulis bahwa ada pola pembangunan yang instan yang di desain begitu rupa sehingga adanya pergeseran pembangunan yang basisnya pada industri. Seperti saat ini industri pariwisata menjadi primadona dalam mengatasi berbagai persoalan. 

Ironisnya dalam sepuluh tahun terakhir NTT belum juga terlepas dari predikat kemiskinan, hasil rilis BPS menunjukkan provinsi NTT masih berada di peringkat ke 3 sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Artinya bahwa ada sebuah desain pembangunan yang belum secara utuh dilakukan berdasarkan potensi, karakter, manfaat dan sasarannya. Seperti tanpa arah. Seperti ada kepanikan dalam mendorong pembangunan itu sendiri, salah satu yang mencolok adalah ketika dalam beberapa tahun ini izin tambang kembali di buka, padahal sejarah tambang di NTT belum ada yang dapat diukur dalam hal kesejahteraan rakyat NTT. Tambang bukan pilihan yang baik bagi untuk ekonomi masyarakat NTT ini adalah sekilas pernyataan Gubernur NTT saat kampanye, namun faktanya di Manggarai Timur tambang dan pabrik semen diberikan izin oleh pemerintah, ini adalah PENGABAIAN pemerintah atas upaya pembangunan yang berkelanjutan. 

Potret pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Wilayah Pesisir 

Ada keinginan yang kuat bagaimana sektor pertanian, peternakan dan pariwisata ditata dengan baik dan tepat sasaran? Sayangnya penulis melihat bahwa ada desain pembangunan yang keluar jalur dan tidak pada porsinya (potensi dan karakteristik). Bicara bagaimana tata kelola SDA tentu ada saling keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya. Kebijakan anggaran yang seharusnya memperkuat keberlangsungan lingkungan hidup tidak menjadi prioritas utama lagi, kini industri dan investasi menjadi pilihan yang menurut pemerintah dapat keluar dari zona kemiskinan. 

Iming-iming meningkatkan kesejahteraan malah makin menambah persoalan baru, daerah atau wilayah miskin menjadi tameng masuknya berbagai kebijakan investasi di berbagai sektor seperti pariwisata, perkebunan monokultur, dan tambang. Celakanya kebijakan investasi ini memuluskan praktek-praktek perampasan wilayah kelola rakyat, ruang publik, akses sumber kehidupan serta meruntuhkan nilai kultur yang ada di masyarakat itu sendiri. 

Di sektor industri pariwisata wilayah pesisir dan warga menjadi sasaran dari kebijakan investasi ini. Salah satu kasus adalah pelanggaran HAM berat di kabupaten Sumba Barat ketika pembangunan pariwisata mengabaikan hak keselamatan warga. Di Sumba Timur adanya pengrusakan hutan akibat investasi perkebunan tebu monokultur, di Sumba Tengah di awal tahun 2020 terjadi konflik  antara pelaku industri pariwisata dan nelayan hingga berujung pada kriminalisasi  dan terakhir di Sumba Barat Daya hal serupa terjadi model penguasaan pesisir oleh PEMODAL membuka ruang konflik sosial di tengah masyarakat yang akhirnya bermuara pada perampasan  ruang hidup.

Pertama, desain pembangunan yang terjadi di wilayah pesisir NTT khususnya pulau Sumba masih berorientasi pada industri masal. Pemberian izin di wilayah pesisir yang menjadi zona tangkap ikan nelayan dan ruang publik membuat masyarakat di pesisir “terusir” secara sistematis. Artinya bahwa ada desain besar bagaimana menempatkan pembangunan ini berdampak dalam batasan dan ruang tertentu saja misalnya hanya untuk pelaku investasi dan para elite birokrasi. 

Ke dua pembangunan industri pariwisata di wilayah pesisir kerap kali mengabaikan keselamatan warga, sering sekali konflik terjadi di wilayah pesisir. Implementasi undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 27 Tahun  2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diabaikan oleh pelaku industri pariwisata dan pemerintah. Indikatornya jelas terlihat ketika maraknya privatisasi pesisir di pulau Sumba., ditambah lagi pengabaian atas Perpres 51 Tahun  2016 tentang batas sepadan pantai oleh pelaku industri pariwisata. 

Ke tiga, pembangunan pariwisata sejauh ini tidak berbasis rakyat tetapi pengelolaannya masih pada pemodal (investor) seharusnya pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat pesisir untuk mengelola pariwisata berbasis rakyat dan mengedepankan pada aspek kebersamaan dan asas manfaat baik dari segi ekonomi dan lingkungan hidup. 

Empat, maraknya privatisasi pesisir pantai hari ini di pulau Sumba telah memicu konflik  lahan, kriminalisasi, dan pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah sering terjadi namun sikap dan ketegasan pemerintah masih belum berjalan dengan baik, ada kecenderungan pemerintah lebih memberikan kepastian atau legalitas kepada investor dari pada warga pesisir. Padahal jika dicermati ada banyak regulasi yang memuat keberpihakan pembangunan di sektor wilayah pesisir pada warga atau nelayan ditambah lagi adanya undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Seharusnya ini menjadi dasar pijak  pemerintah dalam meminimalisir konflik atau kriminalisasi terhadap nelayan. 

Lima, absennya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan tradisional dan warga pesisir menjadi persoalan besar di tengah pesta industri pariwisata saat ini, banyak tindakan kriminalisasi, perampasan ruang kelola, penutupan akses nelayan hingga berujung pada pelanggaran HAM.

Rekomendasi 

Berbagai potret pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir seharusnya memperhatikan daya dukung lingkungan, keselamatan warga dan akses bagi warga serta nelayan tradisional yang sehari hari kehidupannya bergantung pada sektor perikanan. Pariwisata boleh saja hadir untuk membantu ekonomi masyarakat warga pesisir, namun pariwisata yang harus pemerintah dorong adalah berbasis rakyat, Bumdes, kelompok pemuda, dan lain sebagainya yang pada intinya di kelola oleh masyarakat dan di awasi oleh pemerintah. 

Pariwisata berbasis rakyat inilah yang menjadi salah satu solusi mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir secara baik, di undang-undang kepariwisataan pun menghendaki adanya asas manfaat dan keberlanjutan bukan saja kepada pihak swasta tatapi juga masyarakat pesisir yang menjadi prioritas utama pembangunan tersebut. Akhir kata penulis tentu saja meminta saran, ide dan kritik yang membangun dari pembaca sehingga dapat menambah wawasan berpikir kita bagaimana konsep pembangunan pariwisata yang ideal dan berkelanjutan. 

Oleh: Deddy Febrianto Holo
Penulis adalah Koordinator FP2ST  (082145183780)
×
Berita Terbaru Update