-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Peternak Kekuasaan Vs Pelayan Publik

Minggu, 14 Juni 2020 | 10:25 WIB Last Updated 2020-06-14T03:25:14Z
Peternak Kekuasaan Vs Pelayan Publik
Peternak Kekuasaan Vs Pelayan Publik

Oleh: Sil Joni*

Kontestasi politik Pilkada, secara teoretis dilihat sebagai 'instrumen' untuk mendapatkan pemimpin politik yang berkompeten dan berintegritas. Pilkada menjadi momentum untuk menentukan 'siapa' yang dianggap memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin politik yang kapabel, kredibel, bermoral dan berkompeten secara politis.

Namun, faktanya selalu ada diskrepansi antara ideal teoretis dan hasil praksis yang konkret. Pemimpin politik yang 'dipilih' dalam sebuah kompetisi politik yang demokratis, tak selalu memperlihatkan kualitas yang didambakan publik. Mereka tampil standar-standar saja dan bahkan jauh dari ekspektasi publik.

Tulisan ini coba menyoroti konsep yang tepat perihal esensi dari 'sebuah jabatan politik'. Tesis saya sederhana saja, yaitu miskosepsi terhadap hakikat pemimpin berpotensi munculnya penyalahgunaan jabatan yang bersifat kontraproduktif bagi upaya perbaikan level mutu kemaslahatan publik.

Karena itu, diskursus soal penjernihan signifikansi eksistensi seorang pemimpin politik, begitu aktual dan relevan saat ini. Kita mesti 'meredefinisi dan merevisi' tentang hakikat dasariah keberadaan seorang pemimpin. Pertanyaan kuncinya adalah siapakah pemimpin politik itu? Apakah pemimpin itu identik dengan penguasa, raja, boss atau seorang pelayan, hamba, dan penggembala.

Sebenarnya, jika kita konsisten menjabarkan konsep demokrasi dalam ranah praksis, maka posisi denis (rakyat) jauh lebih tinggi dari para penguasa. Rakyatlah yang memiliki kedaulatan yang tertinggi. Para pemimpin politik itu tidak lebih sebagai 'pelaksana' mandat politik yang diberikan oleh publik. Para pemimpin dipilih semata-mata untuk melayani atau memenuhi kepentingan vital dari publik.

Namun, sayangnya stok sosok pemimpin yang menghayati ethos sebagai pelayan  (publik) cukup langka saat ini. Figur yang ingin "disembah" dan dipuja oleh publik cukup melimpah. Celakanya, publik tetap "terkesima" dengan deretan kandidat pemimpin yang bermental raja dan peternak kekuasaan.

Karena itu, diskursus soal persepsi signifikansi eksistensi seorang pemimpin politik di tengah masyarakat, sangat aktual dan relevan saat ini. Kita mesti "merivisi"

Para peternak kekuasaan biasanya membuat kalkulasi untung-rugi ketika berinteraksi dengan publik. Mereka hanya memperhatikan sisi keuntungan untuk diri sendiri dan kroni pada saat memegang palu kekuasaan.

Tentu sangat berbahaya jika kabupaten atau daerah kita dipimpin oleh figur politik tipikal peternak. Ia akan mendesain dan mengeksekusi kebijakan yang cenderung membawa keuntungan optimal bagi diri dan keluarganya. Isu-isu negatif yang mendera publik dijadikan "komoditas" untuk mendapat donasi politik dari pemerintah pusat dan lembaga donatur lainnya.

Tegasnya, rakyat dijadikan "ternak politik" yang pada saatnya dijual untuk mendapatkan laba politik bagi keberlangsungan kekuasaannya. Mereka berpura-pura "memperhatikan" publik. Kemunafikan menjadi gaya kepemimpinan yang dominan.

Publik Mabar hari-hari ini "tersedot energi politiknya" untuk memperbincangkan soal kontestasi politik pilkada 2020 dan strategi yang tepat untuk mendapatkan sosok pemimpin yang bisa mengubah mimpi kesejahteraan publik menjadi kenyataan. Saya berpikir, kita mesti fokus pada satu isu: mencari figur pemimpin yang bertipe penggembala atau pelayan publik.

Kita tidak bisa menyerahkan tugas itu kepada pengurus partai politik. Kita tahu metode rekruitmen elite dalam tubuh partai masih bercorak oligarkis dan transaksional. Politik transaksional berpotensi melahirkan pemimpin bergaya peternak yang tentu saja sangat merugikan publik.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.

Tulisan ini sudah dimuat di Floresnews.net
×
Berita Terbaru Update