-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Untuk Apa Memilih Bupati? (Sebuah Gugatan Kritis)

Kamis, 18 Juni 2020 | 09:21 WIB Last Updated 2020-06-18T02:24:12Z
Untuk Apa Memilih Bupati? (Sebuah Gugatan Kritis)
Untuk Apa Memilih Bupati? (Sebuah Gugatan Kritis) - Ilustrasi: google

Oleh: Sil Joni*

Mungkin ada yang berang dan emosional ketika membaca judul tulisan ini. Soalnya, sebuah roh pesimisme begitu dominan dalam judul di atas. Namun, pesimisme itu tidak tanpa dasar.

Jika kita berkonfrontasi dengan 'realitas politik di kekinian, timbul kesan bahwa kontestasi pemilihan bupati hanya sebatas 'ritualisme politik formal' untuk mengisi jabatan yang lowong. Publik belum melihat besarnya kontribusi korelasi antara "adanya bupati" dan perubahan kondisi sosio-politik di sebuah wilayah. 

Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) bisa dijadikan sampel untuk memperkuat tesis di atas. Sudah ada dua bupati yang dipilih melalui proses politik demokratis, tetapi wajah politik wilayah ini relatif tak berubah secara signifikan. Berbagai penyakit politik seperti kemiskinan, keterbelakangan, gizi buruk, penyakitan, mutu pendidikan yang rendah, dll masih membelit tubuh politik kabupaten ini.

Jika keberadaan bupati tak terlalu berpengaruh pada perbaikan mutu kehidupan publik, maka kita bertanya, mengapa kita atau lebih tepat sebagian publik begitu ngotot 'menjual' pribadi tertentu ke forum pasar politik hari-hari ini? Masih adakah harapan akan lahirnya bupati yang berwatak progresif, imajinatif, kreatif, inovatif dan seorang eksekutor mumpuni di wilayah ini? Saya sendiri 'masih ragu' dengan peluang tampilnya sosok bupati yang inspiratif tersebut. Mengapa?

Sistem dan mekanisme perekruitan pemimpin di era demokrasi elektoral-representatif cenderung tertutup, sentralistis, dan elitis. Akses publik dalam 'membidik' kandidat yang bermutu sangat terbatas. Partisipasi publik dalam sebuah kontestasi demokrasi bersifat semu. Publik hanya dimobilisasi untuk memilih dan mendukung kader yang dijual oleh partai politik.

Sebetulnya, performa bupati yang hanya berfokus pada pelaksanaan regulasi teknis-administratip, tidak terlalu jelek. Bagaimanapun juga, jabatan itu mengharuskan bupati sebagai administrator kehidupan publik. Seorang bupati mesti cakap dalam melaksanakan hal-hal teknis administratif tersebut. 

Kendati demikian, saya berpikir bupati itu adalah seorang 'pemimpin politik'. Sebagai seorang pemimpin, mengerjakan tugas rutin sebagai administrator di daerah saja tidak cukup. Ia harus tampil sebagai 'kreator perubahan'. Bupati mempunyai tanggung jawab moral-politik untuk memfasilitasi proses peningkatan kemaslahatan publik di daerah yang dipimpinnya.

Seorang bupati dipilih untuk mengubah mutu kesejahteraan publik para excellence. Karena itu, ia mesti kreatif dan imajinatif dalam mendesain dan mengeksekusi kebijakan politik guna mengakselerasi pemanifestasian ideal peningkatan bonum commune itu. Sedapat mungkin, seorang bupati menciptakan beberapa terobosan inovatif dan tidak terkungkung pada paradigma regulatif-proseduralisme semata. 

Kita membutuhkan sosok bupati yang berani menerapkan gaya kepemimpinan yang keluar dari pakem birokratisasi sempit (out of the box). Kita coba memotret hal kecil dalam bidang 'pencerdasan anak bangsa'. Saya belum pernah mendengar atau membaca perihal 'kemaun politik' bupati Mabar untuk meningkatkan 'derajat prestise kecerdasan' anak-anak Mabar ke level yang lebih bergengsi. Kemauan politik itu termanifestasi dalam bentuk program konkret berupa pengiriman putra-putri Mabar untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3. Maksud saya adalah putra-putri Mabar yang bukan ASN. Selama ini, menurut 'gosip', ada beberapa ASN yang dikirim studi. Itu sudah tepat. Tetapi, jauh lebih 'mengena' jika bupati 'membiayai' anak-anak potensial Mabar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Pemda Mabar bisa saja berdalih bahwa program 'pencerdasan' itu, bukan agenda politik prioritas, kapasitas fiskal agak terbatas, dan tidak diatur dalam regulasi formal. Berbagai alasan itu, sebagai sebuah argumentasi pembelaan, cukup logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, saya kira 'terlalu' lemah jika ditakar dari sisi komitmen politik sebagai pengambil kebijakan publik di level daerah.

Kendati bukan agenda prioritas, program 'pengutusan' putra-putra Mabar untuk menimba ilmu, semestinya tetap diterapkan secara reguler setiap tahun? Saya tidak tahu sudah berapa banyak magister, doktor, dokter spesialis, ahli pertanian dan peternakan, pakar sains, dll yang berasal dari Mabar dan dibiayai oleh Pemda Mabar?

Ketika pola atau gaya kepemimpinan bupati tak berubah, dalam arti masih mempertahankan pola klasik hanya sebagai 'pekerja teknis-administrasi' seturut regulasi semata, maka sebuah gugatan patut dilayangkan. Masih relevan dan urgenkah kita mengeluarkan biaya dan energi yang banyak dalam sebuah kontestasi Pilkada jika tujuannya hanya untuk memilih figur yang bertugas 'menempati posisi politik' yang lowong semata?

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update