-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Mahasiswa, Demonstrasi, dan Ketidakberesan Politik

Sabtu, 04 Juli 2020 | 15:00 WIB Last Updated 2020-07-04T08:00:22Z
Mahasiswa, Demonstrasi, dan Ketidakberesan Politik
Mahasiswa, Demonstrasi, dan Ketidakberesan Politik 

Oleh: Sil Joni*

Demokrasi memungkinkan setiap warga negara berada setara dalam proses pengambilan kebijakan publik dalam tubuh pemerintahan. Partisipasi publik dalam menentukan dan mengawasi proses kerja politik menjadi conditio sine qua non bertumbuhnya kultur pemerintahan yang demokratis. Dengan perkataan lain, demokrasi (kedaulatan rakyat) akan termanifestasi secara optimal jika dan hanya jika 'terbuka ruang yang luas' bagi publik untuk terlibat dalam setiap aktivitas politik yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

Sebenarnya, bukan hal yang problematis ketika semakin banyak elemen masyarakat sipil yang coba berusaha 'memperjuangkan perwujudan aspirasinya' melalui medium artikulatif yang efektif. Aneka bentuk ekspresi penyaluran pendapat dalam ruang publik merupakan unsur inheren dari iklim demokratisasi itu sendiri. Negara atau pemerintah tak punya hak untuk 'membendung' aliran opini yang disuarakan dalam pelbagai wadah dan menggunakan cara yang beragam pula.

Karena itu, agak mengherankan ketika ada sebagian warga-net yang coba 'menggugat atau mempermasalahkan' esensi dan intensi aksi protes sekelompok mahasiswa di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar) beberapa hari yang lalu hanya karena aksi demonstrai itu berujung ricuh. Padahal kericuhan itu hanya sebuah akibat sampingan (side effect) dari sebuah gerakan protes. Sejatinya, fokus atensi pemerintah dan para pendukung status quo bukan pada factum 'kericuhan per se', tetapi pada substansi tuntutan mereka.

Sekelompok mahasiswa kritis itu, datang 'menyuarakan ketidakpuasan' mereka terhadap ketidakberesan pemerintah daerah (Pemda Mabar) dalam mengelola dana covid-19 yang salah satu item pertuntukannya adalah bantuan terhadap mahasiswa itu sendiri. Soalnya adalah Pemda Mabar (tentu dalam hal ini pihak dinas terkait) begitu lamban dan terkesan bertele-tele dalam merealisasikan bantuan tersebut.

Sudah hampir tiga bulan, wabah pandemi covid-19 menghantam publik global termasuk warga Mabar. Mahasiswa yang berasal dari Mabar baik yang kuliah di Mabar maupun yang mengenyam pendidikan tinggi di luar Mabar, tentu saja menjadi salah satu kelompok warga yang terdampak wabah itu. Pemerintah Pusat sudah memperlihatkan kepekaannya dengan mendesain regulasi penggunaan dana covid-19 di mana para mahasiswa juga akan mendapat bantuan.

Sayangnya, ketika sebagian besar mahasiswa dari dari daerah lain, sudah mengecap madu bantuan dari Negara itu, para mahasiswa asal Mabar masih dan terus menunggu realisasi janji politik bantuan itu. Pemda seakan 'tak peduli' dengan jeritan dan teriakan mahasiswa yang hampir setiap hari digelindingkan di ruang media sosial soal 'kepastian' pencarian dana bantuan tersebut.

Realitas 'ketakpastian' itulah yang memantik dan mendorong penggunaan naluri intelektualitas sekelompok mahasiswa  Mabar melakukan aksi demonstrasi nan heroik di depan aparatur negara. Bersikap diam (apatisme) terhadap factum 'ketidakberesan politik' itu, tentu hanya menambah luka di hati dan tidak menyelesaikan soal. Bertahan pada pola konvensional di mana suara kritis dan protes itu hanya diartikulasikan secara tertulis dalam pelbagai media publik, rasanya berujung pada kesia-siaan (nihilisme). Rezim yang sedang berkuasa tak pernah 'merespons secara arif' aneka kritik dan pengaduan tersebut.

Karena itu, turun ke jalan, melakukan aksi 'unjuk rasa', menjadi opsi yang realistis dan rasional. Upaya penggalangan massa guna menghimpun 'energi positif' untuk menggedor kesadaran politik Pemda mesti dibaca sebagai sarana perjuangan politik yang elegan dan militan. Rezim yang apatis dengan 'jeritan warga', memang sangat perlu 'ditodong' agar mereka lekas terjaga untuk mengotimalkan kinerja pelayanan mereka terhadap kepentingan publik, termasuk memenuhi hak mahasiswa mendapatkan bantuan tersebut.

Atas dasar itu, semestinya bupati dan para pembantunya memberikan 'poin plus' dan mengapresiasi gerakan demonstrasi tersebut. Para mahasiswa itu datang mengingatkan sekaligus membangunkan bupati dari 'tidur panjang politiknya' bahwa para bawahannya (aparatus birokrasi yang menangani dana covid-19) belum memperlihatkan pola kerja yang menggembirakan. Hemat saya, bupati mesti marah dan menegur secara keras para bawahannya yang mendapat 'semacam rapor merah' dari publik.

Ketika publik 'mengamuk' (demonstrasi), maka tentu ada yang tidak beres dalam tata kelola pemerintahan itu sendiri. Demonstrasi dilakukan, saya kira salah satunya dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap performa kinerja birokrat yang masih jauh dari ekspektasi publik. Alih-alih mengecam gerakan demonstrasi itu, bupati dan segenap elemen birokrasi terkait mesti berterima kasih kepada mahasiswa yang dengan berani dan kritis menyuarakan pelbagai ketidakberesan yang terjadi di daerah ini, khususnya pengelolaan dana covid-19.

Catatan kritis para mahasiswa itu menjadi bahan evaluasi sekaligus refleksi bagi para birokrat terkait untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Suara para mahasiswa itu, jika dibedah secara obyektif, sebenarnya bisa 'mewakili' masyarakat Mabar pada umumnya.

Benar bahwa sedapat mungkin sebuah gerakan unjuk rasa didesain dan dieksekusi secara cerdas, elegan, dan damai sehingga tidak mengarah ke tindakan yang brutal dan anarkistis. Namun, keributan atau kericuhan dalam demonstrasi tidak boleh dijadikan 'titik fokus perhatian' pemerintah. Kericuhan itu bukan isu utama yang mesti direspons secara kreatif oleh aparat. Yang paling mendesak dan aktual adalah poin tuntutan dalam gerakan itu.  Tanggapan yang berlebihan terhadap fakta kericuhan, berpotensi mengaburkan atau mengabaikan masalah pokok yang diusung mahasiswa dalam gerakan demonstrasi itu.

Untung ada mahasiswa. Mereka sudah 'membantu publik Mabar' dalam menjalankan peran kontrol atau pengawasan terhadap kinerja aparatus birokrasi di daerah ini. Gerakan mahasiswa kemarin itu, tentu menjadi 'tamparan' bagi elemen civil society dan terutama para anggota DPRD yang relatif gagal dalam 'menyuarakan kepentingan publik' dan secara reguler dan konsisten mengawasi kinerja politik pihak eksekutif di daerah ini.

Kita membutuhakan mahasiswa yang responsif, kritis, analitis, militan dalam membaca pelbagai problematika sosial-politik di Kabuaten  ini. Mahasiswa yang relatif tidak 'terkontaminasi' dengan debu interes politik parsial, menjadi modal politik untuk menegakan dan merebut kembali kedaulatan rakyat yang sekian lama berada dalam 'genggaman dan sangkar besi kepentingaan politik pragmatis' para elit.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update