-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Ketika Bupati Sidak ke Kantor DPRD

Sabtu, 13 Maret 2021 | 18:36 WIB Last Updated 2021-03-13T11:36:18Z
Oleh: Sil Joni*

Bagi Edistasius Endi (EE), Kantor DPRD Mabar sudah menjadi semacam 'rumah kedua'. Hampir separuh hidupnya 'dihabiskan' di lingkungan itu. Kantor DPRD bukan tempat asing bagi dirinya. Beliau pasti 'mengenal' secara detail kondisi atau keadaan dari lingkungan itu.

Tetapi, saat ini EE sudah tidak lagi menjadi 'bagian dari komunitas para dewan terhormat' itu. EE telah mendapat legitimasi publik yang meyakinkan untuk menjadi Bupati Mabar periode 2021-2025. Karena itu, ketika EE 'mendatangi kantor' itu, maka intensi, motivasi, dan suasananya sudah berbeda. Beliau tidak lagi datang sebagai 'anggota DPRD', tetapi sebagai 'Bupati Mabar'.

Berita seputar kegiatan inspeksi mendadak (sidak) EE ke salah satu bagian dari kantor itu (ruangan sekretariat dewan), Rabu (10/3/2021) sontak saja 'memantik' sebuah perbincangan politik yang dinamis dalam ruang publik digital. Ada yang memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan sidak itu.

Tetapi, tidak sedikit juga yang 'berusaha' mencari semacam pendasaran legal dari pelaksanaan sidak ke kantor DPRD. Beberapa pertanyaan kritis pun mengalir deras dalam perdebatan tersebut. Apakah Bupati 'memiliki kewenangan politis' untuk melakukan sidak ke kantor DPRD? Bukankah posisi bupati dan DPRD itu bersifat sejajar, tidak bersifat dominatif-subordinatif? Apakah DPRD itu 'bawahan' dari bupati?

Argumentasi lain yang cenderung membenarkan kegiatan sidak itu adalah Sekretariat Dewan (Sekwan) merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itu, pelaksanaan Sidak ke kantor itu, merupakan sebuah 'keharusan' jika dikonfrontasikan dengan pelaksanaan misi reformasi birokrasi yang diusung oleh rezim Edi-Weng.

Harus diakui bahwa kedatangan EE ke kantor DPRD itu tidak dalam rangka 'melepas rasa rindu' atau semacam 'temu kangen' dengan rekan-rekan anggota dewan, tetapi sebuah misi kedinasan yang bernilai positif. EE selaku pimpinan OPD dan pemimpin politik tertinggi di Kabupaten ini, tentu memiliki 'wewenang politis' untuk memantau dan mengetahui secara detail pelbagai problem dari semua 'entitas politik' di Mabar termasuk lembaga DPRD.

Apalagi visitasi politis itu masih dilatari oleh spirit dan motivasi untuk penegakan kedisiplinan, budaya kerja, dan sensitivitas pejabat publik terhadap isu kebersihan lingkungan. Mungkin bupati Edi, hemat saya, ingin memastikan bahwa para birokrat yang bekerja di Kantor DPRD Mabar mesti memperhatikan tiga aspek krusial yang sedang menjadi fokus perhatiannya saat ini.

Saya kira, sidak bupati Mabar itu, tidak bisa dimaknai sebagai 'tindakan mengintervensi' mekanisme atau pola kerja dari para legislator lokal kita. Sidak itu bukan sebuah 'sandi politis' bahwa posisi bupati berada pada puncak 'hierarki kekuasaan politik di level lokal', tetapi semata-mata sebuah gerakan penyadaran (konsientisasi) politik kepada birokrat yang bekerja di kantor itu.

Kendati sidak itu tertuju ke para 'birokrat', hemat saya tidak salah juga jika para dewan terhormat itu, bisa menimba dan melaksanakan poin-poin vital yang disoroti oleh bupati Edi. Kedisiplinan dan kebersihan itu adalah sebuah 'isu normatif' yang semestinya diperhatikan oleh semua elemen, termasuk anggota DPRD.

Jadi, gebrakan politik yang bertujuan baik dan bersifat positif untuk publik, hemat saya perlu diapresiasi dan didukung secara serius. Apa yang diperlihatkan oleh bupati EE, sejauh ini, memberikan percikan optimisme yang luar biasa bahwa visi Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap itu, bukan lip service atau retorika politik kosong.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update