-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

KETIKA "TUBUH POLITIK MABAR " TELANJANG, BUPATI.....

Selasa, 16 Maret 2021 | 15:10 WIB Last Updated 2021-03-16T08:11:34Z
Hari penghakiman terkakhir seturut narasi biblis menghadirkan litani perilaku yang sesuai dengan kehendak Sang Hakim Agung.  Salah satu item tindakan yang dievaluasi adalah apakah saat "Aku" telanjang, kamu memberi aku pakaian?

Memberi pakaian kepada dia yang sedang telanjang adalah actus humanus yang mendapat credit point dari Sang Ilahi. Tindakan itu, secara sepintas begitu sederhana tetapi sangat jarang diterapkan dalam praksis keseharian hidup kita.

Alih-alih memberi pakaian, kita malah "berusaha" melucuti busana sesama demi "pemuasan" hasrat animalitas kita. Ketelanjangan dirayakan dengan antusias. Pada sisi yang lain "fakta ketelanjangan" dijadikan bahan fitnahan dan perendahan martabat orang lain.

Mereka "yang telanjang" ditatap secara sinis. Tak sedikit dari antara kita yang "menilai" kepribadian orang dari penampilan lahiriah semata. Mereka yang telanjang kerap mendapat perlakuan yang diskriminatif dan represif. Yang telanjang kerap mendapat gempuran "peluru stigma negatif", sebagai pribadi yang biadab.

Para politisi selalu "tergoda" untuk menjadikan "ketelanjangan" sebagai obyek politik. Ada semacam aksi politisasi terhadap fenomena ketelanjangan. Proposal poltik fiktif dikontruksi untuk mengatasi problem warga yang masih "telanjang" dalam segala hal. Siapa yang menikamati hasil dari pengajuan usulan politik itu? Jawabannya adalah "si pembuat" proposal (baca: para elit) itu sendiri.

Kita sudah beralangkah ke bilik suara pada 9 Desember 2020 yang lalu untuk "mendapatkan" pemimpin Mabar  yang peka terhadap isu ketelanjangan warganya. Pertanyaannya adalah apakah pada saat warga didera kemelut isu politik negatif yang sangat "telanjang", para pemimpin terpilih (Edi-Weng) akan selalu hadir untuk memberikan "busana solusi" yang efektif?

Gebrakan politik pada masa awal kepemimpinan 'duet Edi -Weng', sepertinya meniupkan angin optimisme kepada publik bahwa rezim ini memiliki komitmen yang serius dan kesanggupan politik untuk memberikan 'pakaian politik kesejahteraan' kepada mayoritas publik Mabar yang masih didera isu politik negatif yang begitu telanjang.
 
Saya kira, rezim kekuasaan sebelumnya  belum secara optimal memperlihatkan sensitivitas dan kepedulian mereka terhadap "fakta ketelanjangan" pelbagai isu vital di Mabar seperti gizi buruk, mutu pendidikan yang rendah, perdagangan manusia, kemiskinan, indeks profesionalisme ASN yang rendah, pelayanan publik yang buruk, infrastruktur yang belum merata, dll. Alih-alih memberikan pakaian politik, justru mereka sangat gemar "menjual ketelanjangan" tersebut untuk mendongkrak citra dan popularitas di mata publik.

Kontestasi Mabar 2020 memang  menjadi "momen penghakiman terakhir" bagi paslon yang absen "mendonasi busana kehangatan politik" kepada warga yang mayoritas didera problem sosial yang telanjang. Publik Mabar sudah secara  tegas memilih Paslon 
 yang relatif menawarkan pakaian politik bermutu untuk meminimalisasi efek negatif dari "problem ketelanjangan warga". Publik telah menaruh harapan dan memberi kepercayaan penuh kepada Edistasius Endi dan Yulianus Weng.

Tubuh Politik Mabar 'yang masih telanjang' menjadi 'batu uji politik' bagi bupati dan wakil bupati. Apakah 'nurani politik mereka' terganggu dan dengan taktis mengelaborasi desain dan implementasi pembangunan poltik yang berpihak pada 'factum' ketelanjangan warga Mabar itu?

Jika realitas ketelanjangan kian telanjang, maka 'dosa politik' kekuasaan semakin melebar. Masa depan rezim ini sangat 'bergantung' pada prestasi kinerja politik yang mereka torehkan dalam mengurangi sisi ketelanjangan persoalan politik di Mabar.

Karena itu, ketika sebagian publik Mabar 'masih telanjang', bupati dan wakil bupati mesti memberi mereka 'pakaian politik' yang layak. Dengan itu, pada hari penghakiman politik, 'duet ini' tidak disisihkan oleh publik.

Oleh: Sil Joni
Penulis adalah pemerhati masalah politik dan sosial
×
Berita Terbaru Update