-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Penegak Hukum Menyoroti Persoalan Agraria di Pulau Sumba

Senin, 29 Maret 2021 | 18:38 WIB Last Updated 2021-03-29T11:38:44Z
Persoalan agraria di pulau Sumba kini mendapat sorotan tajam dari penegak hukum kita, hal ini dibuktikan dengan adanya (MoU) kerja sama membentuk Satgas Mafia Tanah dengan melibatkan ATR/BPN, namun sayangnya belum dijalankan secara maksimal.  

Maraknya mafia penjualan pesisir pantai membuat publik gerah dengan oknum-oknum intelektual yang secara sengaja menggiring masyarakat pesisir untuk melepas kawasan pesisir padahal dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah diatur dengan tegas batasan dan ruang pemanfaatan kawasan selain itu juga perlu melihat Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah 2008-2028. 

Forum Peduli Pembangunan Sumba Timur (FP2ST) melihat bahwa sejauh  ini belum ada upaya yang dilakukan penegak hukum untuk membatasi ruang gerak para oknum yang di duga melakukan penjualan pesisir pantai Kambaru, desa Praibakul, kecamatan Katala Hamu Lingu, kabupaten Sumba Timur. 

Hasil investigasi FP2ST ditemukan data bahwa wilayah pesisir pantai Kambaru masuk dalam kawasan hutan lindung yang kewenangannya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga ketika ada oknum yang diduga melepas kawasan atau wilayah pesisir pantai Kambaru perlu di investigasi oleh Satgas, kepolisian dan DPRD kabupaten Sumba Timur untuk memastikan wilayah pesisir tidak di klaim untuk diperjual belikan oleh kelompok kepentingan tertentu. 

Lembaga ATR/BPN sebagai pihak yang punya kewenangan mengurusi agraria seharusnya  menjadi garda terdepan dalam memberantas oknum yang menjual pesisir pantai di Sumba Timur, jangan lagi lembaga menjadi bagian dari polemik ini. 

Proses pengukuran tanah harus benar-benar sesuai mekanisme dan transparan, ketika ada keberatan atau hal lain yang masih berpotensi menimbulkan konflik maka ATR/BPN harus mempertimbangkan pengukuran sebelum semua persoalan di tingkat masyarakat selesai, tidak bisa terus berdalih atas dasar permohonan pemohon dan mengabaikan berbagai masukan. 

Ini yang perlu dibenahi. Maka demikian FP2ST meminta ATR/BPN untuk membatalkan penerbitan sertifikat di dalam kawasan hutan lindung dan wilayah pesisir pantai Kambaru.

Data yang di dapat FP2ST dari hasil investigasi ditemukan fakta bahwa ada oknum yang diduga melakukan pelepasan kawasan tanpa melibatkan berbagai pihak salah satunya KLHK, di sisi lain FP2ST mendapatkan daftar nama-nama yang memegang sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pesisir pantai Kambaru, ini menjadi persoalan serius ketika ada oknum yang di duga mengurus segala administrasi pelepasan kawasan dan memegang SHM di wilayah pesisir yang seharusnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. 

Ada batasan-batasannya yang perlu diperhatikan bersama
FP2ST juga meminta DPRD kabupaten Sumba Timur untuk mengevaluasi ATR/BPN Sumba Timur selaku pihak lembaga yang mengukur dan menerbitkan sertifikat di wilayah pesisir pantai dan kawasan yang menjadi kewenangan KLHK, apakah ATR/BPN tidak melihat  data sehingga tidak mempertimbangkan permohonan pemohon dalam pengukuran wilayah pesisir? 

Ini yang harus dijelaskan kepada publik sejauh mana profesionalisme, transparansi dari lembaga pertanahan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir konflik agraria di kabupaten Sumba Timur perlu kerja sama semua pihak baik itu pemerintah, DPRD, penegak hukum, LSM, Organisasi kepemudaan dan masyarakat. 

Melihat konflik agraria di wilayah pesisir Sumba yang semakin tinggi, penguasaan wilayah pesisir oleh investor Industry pariwisata justru banyak merampas ruang publik dan pelanggaran HAM seperti terjadi di Sumba Barat. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan edukasi tentang regulasi wilayah pesisir dan bagaimana memanfaatkan ruang publik dan wilayah kelola yang sudah diatur dalam berbagai produk undang-undang. Seluruh pimpinan daerah di empat kabupaten harus duduk bersama mencari solusi terbaik untuk menekan konflik agraria serta memberikan kesejahteraan di wilayah pesisir tanpa melanggar aturan yang ada. 

Oleh: Deddy F. Holo 
Penulis adalah Koordinator Umum FP2ST
×
Berita Terbaru Update