-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Religius: Calon Legislatif?

Kamis, 18 Maret 2021 | 11:12 WIB Last Updated 2021-03-18T04:25:54Z
Beberapa waktu yang lalu, ada seorang teman yang dalam bincang-bincang ringan sempat bertanya. Inti pertanyaannya seperti ini: dapatkah seorang religius bergabung dengan partai politik atau menduduki jabatan publik? Sebab, dia pernah mendengar dan tahu tentang seorang Bruder yang pernah mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif?

Jawaban awal yang tegas bahwa Tidak. Sama seperti para klerus, seorang religius dilarang memegang jabatan publik yang membawa serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil (bdk. kan.285 §3, 672). Yang dimaksud dengan kekuatan sipil adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif (misalnya senator, anggota kongres, kepala negara, sekretaris kabinet, walikota, militer, polisi, notaris, dll). Jabatan-jabatan ini tidak mungkin tidak pantas bagi kaum religius, tetapi karena mereka sudah membaktikan diri dalam panggilan suci mereka melalui nasihat-nasihat injili, maka salah satu konsekuensi logisnya adalah mereka juga harus bisa yang memisahkan diri dari dunia (Kan.607§3), sebab dengan terlibat sepenuhnya dalam urusan-urusan duniawi dapat mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal yang esensial bagi panggilan hidup religiusnya. Selain itu, tugas-tugas ini secara tepat menjadi milik "awam yang tidak membaktikan diri" sebagaimana kaum religius. Dalam menjalankan tugas mereka para awam ini dapat saja dibantu oleh para religius dan para imam baik dalam pembentukan/formasi dan persiapan kaderisasi.

Karena ada larangan secara kanonik bagi religius untuk mengambil jabatan publik dalam kekuasaan pemerintahan sipil, maka saya ingin memberikan masukan bahwa religius yang dimaksud dalam pertanyaan diatas:
a. Dia harus memperoleh izin dari atasannya yang sah sebelum dia menduduki jabatan tersebut. 
b. Selain izin, religius tersebut seharusnya juga mendapatkan dispensasi yang diperlukan dari otoritas yang berwenang (dalam hal ini, itu harus Tahta Suci. Superior Tinggi dari klerus religius dari Institut Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan dengan Hak Kepausan, tidak dapat memberi dispensasi dari hukum disipliner seperti ini (kan.87§1)).

Semoga Bermanfaat.

Oleh: Pater Dody Sasi, CMF
×
Berita Terbaru Update