-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Menangkal Isu Politik yang Sesat

Senin, 19 April 2021 | 12:52 WIB Last Updated 2021-04-19T05:52:19Z
Oleh: Sil Joni* 

Wacana politik yang bergulir dari ruang Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) selalu menarik untuk disimak dan didiskusikan secara mendalam. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), khususnya ketua DPD Perindo Mabar, Stanislaus Stan secara rutin memberikan semacam edukasi politik kepada publik Mabar. 

Yang teranyar adalah tanggapan berbobot dari sang ketua DPD perihal berhembusnya isu dualisme kepemimpinan dalam tubuh kepengurusan tingkat DPD Perindo Mabar. Seperti yang dilansir media wartanusantara.id, Senin (19/4/2021), Stanis dengan taktis dan argumentatif menangkal isu itu.

Isu dualisme kepemimpinan itu menurut Stanis merupakan isu yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Sebuah isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak yang 'sesat nalar'. Mengapa?

Kebijakan dan keputusan menyangkut pembentukan 'kepengurusan partai' di level daerah, merupakan ranah Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sejauh ini, tidak ada perbedaan sikap dalam tubuh DPP terkait pengangkatan Stanis Stan sebagai ketua DPD Perindo Mabar dan jajaran pengurus lainnya. Jadi, istilah dualisme kepemimpinan itu, tidak bisa digunakan di level DPD sebab semuanya bergantung pada keputusan DPP.

Sebuah pertanyaan bernada retoris dilontarkan Stanis: "Bagaimana mungkin ungkapan dualisme kepemimpinan Itu terjadi di Kabupaten, sementara di tingkat DPP sebagai petinggi sekaligus pemilik partai, tidak mengalami persoalan?"

Untuk memperkuat pendapatnya itu Stanis membentangkan dasar legitimasi pengangkatannya sebagai Ketua DPD Perindo Mabar yang baru. Saya kira informasi legitimatif dan akurat semacam ini yang bisa menjadi rujukan bagi publik dalam mengemukakan opini terkait dengan situasi politik internal Perindo Mabar saat ini.

Dari pemberitaan media, Stanis menegaskan bahwa dalam SK pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPD Perindo Mabar, terlampir juga SK pencabutan terhadap SK Kepengurusan lama yang ditandatangani oleh Ketua Umum Perindo. Artinya, SK Penunjukkan Stanis  itu sudah jelas  berdasarkan rekomendasi dari DPW NTT dan diputuskan oleh DPP. Atas dasar itu, rasanya tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa ada dualisme kepengurusan dalam tubuh DPD Mabar.

Lebih jauh, menurut Stanis dualisme kepemimpinan mengandaikan dua hal berikut. Pertama, di tingkat DPP terdapat perbedaan sikap dalam hal pengangkatan DPD ini. Kedua, ada kekeliruan DPP berupa SK ganda kepada dua pribadi yang berbeda.

Jadi, tanpa dua poin di atas, mustahil terjadinya dualisme kepemimpinan di daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten. Saya kira ini berlaku untuk semua partai. Poin utama dalam polemik adalah SK definitif dari DPP yang dikantongi oleh Stanis. Ketika SK Pusat itu keluar, maka perkara selesai. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan.

Sangat masuk akal jika Stanis menegaskan kepada seluruh pengurus di DPD, DPC, Anak Ranting dan simpatisan Perindo Mabar bahwa hanya ada satu kepemimpinan di tingkat DPD Perindo Mabar. Penegasan ini sangat penting agar jajaran pengurus dan para simpatisan Perindo Mabar 'tidak terpengaruh' dengan berita yang menyesatkan itu.

Untuk meyakinkan jajaran pengurus dan simpatisan Stanis merasa perlu untuk menegaskan ulang bahwa hanya satu kepemimpinan DPD yang sah yaitu yang diketuai oleh Stanislaus Stan berdasarkan SK no: 2653.sk/DPP.PARTAI PERINDO/II/2021. SK itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Perindo bapak Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen partai, bapak Ahmad Rofiq pada tanggal 27 Februari 2021.

Dengan demikian, menurut Stanis SK pengangkatan dirinya sudah clean and clear, final dan mengikat. Mereka yang tidak menerima keputusan DPP itu dianggap sebagai pembangkang.

"Terhadap pihak-pihak yang bersikap dilematis terhadap keputusan DPP Partai Perindo terkait SK Pengesahan Kepengurusan DPD Perindo Mabar 2021- 2026 adalah sebuah sikap pembangkangan dan tidak patuh terhadap putusan DPP", terang Stanis.

Untuk itu, Stanis meminta seluruh jajaran pengurus untuk tetap menggiatkan kerja-kerja politik dan konsolidasi internal dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang serta tidak terpengaruh oleh isu yang menyesatkan tersebut.

Saya berpikir, tradisi penjelasan klarifikatif secara tertulis seperti yang dibuat ketua DPD Perindo ini, adalah sebuah hal positif yang mesti diterapkan partai dalam membangun komunikasi politik yang produktif dalam ruang publik. Asupan informasi politik yang kredibel bisa menjadi referensi bagi publik dalam mengevaluasi kinerja partai dan status kepengurusan Partai seperti yang terjadi pada tubuh DPD Perindo Mabar.

Dari penjelasan Stanis di atas, setidaknya publik menangkap dua poin politik krusial. Pertama, ketepatan penggunaan istilah dualisme kepengurusan. Petinggi dan pengurus Partai ada di Pusat (Jakarta). Semua keputusan dan kebijakan politik yang terkait dengan pembentukan kepengurusan di daerah, semuanya bergantung pada DPP. Acuan finalnya adalah SK DPP. Ketika SK DPP itu keluar, maka tidak ada lagi istilah dualisme kepengurusan.

Kedua, publik mendapat pengetahuan bahwa 'wewenang DPD' itu sangat terbatas. DPD tidak bisa 'seenaknya mengklaim dan membentuk kepengurusan' sebelum mendapat mandat dari Pusat. Status DPD Kabupaten itu 'tidak otonom', tetapi bergantung pada Pusat.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update