-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

MENYOAL FUNGSI OTORITATIF BOPLBF

Minggu, 25 April 2021 | 11:25 WIB Last Updated 2021-04-26T01:42:46Z


Oleh: Sil Joni*

Komunitas Komodo Lawyer Club (KLC) mengadakan diskusi mingguan di Kantor mereka, Jalan Lamber Kape Labuan Bajo, Sabtu (24/4/2012). Tema diskusinya adalah Kontroversi Keberadaan BPOLBF. 

Sebagian refleksi ini terinspirasi oleh aneka gagasan bernas yang mengemuka dalam ruang itu. Saya tidak berpretensi untuk menarik semacam 'benang marah' dari diskusi itu. Apa yang disodorkan di sini, hanyalah cara pandang saya yang serba terbatas dalam menangkap riuh-rendah perdebatan dalam forum itu.
 
Landasan yuridis dibentuknya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 32, Tahun 2018. Januari 2019, struktur kepengurusan lembagai itu dikukuhkan secara resmi oleh Negara.

Jika Perpres itu menjadi rujukan perdebatan tentang eksistensi BPOLBF, maka rasanya tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Negara sudah mendesain instrumen regulasi untuk menjustifikasi keberadaan dan kiprah institusi ini di Labuan Bajo. Segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan peran lembaga itu dalam mempercepat proses kemajuan pembangunan sektor kepariwisataan di Flores, diatur secara jelas dalam Perpres tersebut.
  
Kita sering mendengar penjelasan bahwa pembentukan BPOLBF itu sendiri sesuai dengan komitmen Pemerintah Pusat (Pempus) untuk melakukan akselerasi pembangunan Pariwisata di kawasan 10 Bali Baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan BPOLBF merupakan satu dari empat BPO yang dibentuk di empat destinasi super prioritas yang diberi amanat untuk melakukan akselerasi pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 7 Kabupaten lainnya di daratan Flores.

Fungsi koordinasi sebagai salah satu fungsi utama yang dimiliki BOPLBF, antara lain mencakup fasilitasi, advokasi, dan moderasi terkait pengembangan kawasan pariwisata di Labuan Bajo dan wilayah Flores yang merupakan zona koordinatif BOPLBF. Untuk diketahui bahwa zona koordinasi yang berada di bawah BPOLBF adalah 8 Kabupaten di Flores dan satu Kabupaten di wilayah NTB.

Dengan demikian,  pengembangan industri pariwisata itu tidak semata-mata berkonsentrasi di kawasan Labuan Bajo, tetapi juga terdistribusi hingga ke seluruh wilayah koordinasi BOPLBF di Flores dan Kabupaten Bima di NTB.

Secara teoretis-normatif pihak BPOLBF begitu optimis bahwa tidak akan ada benturan dan tabrakan  antara keberadaan BOPLBF dengan Pemerintah Kabupaten dalam kerangka otonomi daerah sebab BPOLBF tampil luntuk memperkuat fungsi koordinasi, sehingga menjamin eksistensi kehadiran dan peran dari seluruh dinas atau lembaga yang sudah ada khususnya yang mengurusi kepariwisataan.

Terkait fungsi otoritatif, BOPLBF mempunyai kewenangan (otoritas) untuk menciptakan destinasi baru (hand made destination) di kawasan yang dikuasai oleh Negara. Dalam Perpres itu dijelaskan bahwa BPOLBF akan mengelola lahan seluas 400 hektar di kawasan hutan Bowosie-Nggorang. 

Untuk memuluskan agenda 'penguasaan itu', regulasi formal diutak-atik agar status perolehan dan kepemilikan lahan itu bersifat legal. Dibuatlah peraturan baru bahwa kawasan Hutan Lindung itu akan dikonversi menjadi area bukan hutan yang untuk selanjutnya menjadi area bisnis pariwisata.  Status rencana lahan otoritatif tersebut bergantung pada  proses verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sudah bisa ditebak bahwa hasil verifikasi KLHK tentu saja sejalan dengan 'ide besar Negara' untuk memperlancar proses alih fungsi atas lahan itu.

Karena bagaimana pun juga, pembangunan yang dilakukan BOPLBF hanya bisa dilakukan di atas kawasan lahan otoritatif, sebab fungsi paling utama yang dimiliki BOPLBF adalah fungsi koordinatif. BOPLBF tidak punya kewenangan membangun apapun di luar kawasan otoritatif.

Narasi yang dibangun selama ini adalah BOPLBF merupakan salah satu elemen untuk memperkuat pemerintah daerah (Pemda) dalam menata sektor pariwisata. Negara menilai bahwa Pemda tak mampu untuk mengelola industri pariwisata secara progresif dan akseleratif.

Sering juga dikemukakan bahwa kehadiran BOPLBF bukan untuk menggantikan peran pemerintah daerah, namun salah satunya untuk melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan ini harus menjadi domain BOPLBF.

Untuk itu, selau ada seruan politis agar perlu dilakukan pertemuan-pertemuan lebih lanjut antara DPRD, BOPLBF, bersama Pemda untuk lebih mendalami manfaat keberadaan BOPLBF, khususnya bagi masyarakat Manggarai Barat secara keseluruhan.

Catatan Kritis
Selalu ada diskrepansi antara konsep normatif dengan tahap implementasinya. Kendati terkesan 'mulia' pada tataran idealisme, penjabaran fungsi koordinatif dan otoritatif dari BOPLBF sering menimbulkan problem yang serius.

Pertama, proses kelahiran lembaga politik ini, tidak melalui persalinan yang demokratis. Perpres  No 32 tahun 2018 yang membidani kelahirannya, hanya berdasarkan 'hasil imajinasi politis Jakarta', bukan berdasar pada serapan aspirasi politis rakyat Mabar khususnya dan Flores umumnya. Negara yang terjelma seutuhnya dalam diri Presiden Joko Widodo bermimpi soal akselerasi pembangunan Pariwisata di Mabar agar secepatnya menyamai dan bahkan melebihi Bali.

Untuk merealisasikan 'mimpi politik itu' Presiden mengeluarkan Perpres soal pembentukan BPOLBF. Karena hanya bertumpu pada mimpi Jakarta, maka kehadiran dan penerapan agenda kerja BPOLBF di sini, tidak mudah untuk diselaraskan dengan visi misi politik Pemda serta pola kerja dari instansi yang bergerak dalam bidang pariwisata di level daerah.

Kedua, dilihat dari sisi fungsi koordinatif, tidak jarang ditemukan fakta tumpang-tindih dalam melaksanakan program. Peran Dinas Pariwisata dan bupati Mabar, tidak lagi dominan untuk tidak dibilang kurang berperan sebab semuanya diambil alih oleh BPOLBF. Gejala 'penyingkiran Pemda' itu mulai tampak dalam pelbagai kegiatan pemberdayaan yang diinisiasi  BPOLBF.

Ketiga, yang paling mengkhawatirkan adalah penerapan fungsi otoritatif dari lembaga itu. Pemberian wewenang melalui Perpres untuk menguasai/mengelola lahan hutan 400 hektar, memicu kontroversi saat ini. Isu soal alih fungsi hutan Bowosie-Nggorang menjadi area investasi bisnis pariwisata  mendapat 'resistensi' dari pelbagai elemen masyarakat sipil saat ini. Penolakan publik itu, mengacu pada fakta 'kerusakan/kehancuran ekologi' jika skema pengelolaan itu terealisasi.

Hutan Bowosie adalah adalah area tangkapan air sekaligus wilayah penyangga untuk Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Dari sisi topografi, hutan itu berada pada posisi yang lebih tinggi dari kota Labuan Bajo. Jika kawasan itu dihancurkan, maka potensi hadirnya katastrofi ekologi, semakin besar dan nyata.

Keempat, fungsi otoritatif yang melekat pada BPOLBF semakin memperlihatkan kebijakan politik yang berwatak sentralistik, top down, dan totaliter. Semua desain dan rencana pembangunan untuk sektor pariwisata, diatur secara sepihak oleh Pempus. Pemda dan publik lokal 'dipaksa' untuk menerima begitu saja setiap resep pembangunan yang disodorkan Jakarta.

Kelima, dominasi BPOLBF dalam kegiatan pemberdayaan, penataan infrastruktur pendukung pariwisata dan kegiatan fasilitatif lainnya, semakin mempertegas penilaian bahwa 'orang lokal tidak tahu apa-apa'. Warga Lokal dimobilisasi untuk mengikuti kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dll di mana materi dan instrukturnya berasal dari Jakarta. Mereka datang menawarkan 'pengetahun kejakartaan' untuk diterapkan di Labuan Bajo. Kita menjadi obyek eksperimentasi politis orang pusat itu.

Dari penjelasan di atas, tuntutan untuk mengevaluasi kehadiran BPOLBF dan kinerjanya, semakin relevan dan urgen. Presiden Joko Widodo dalam salah satu kunjungan di Labuan Bajo pernah menegaskan "jika BPOLBF tidak berguna, maka bubarkan saja". 

Sampai saat ini, saya kira, sebuah kesimpulan definitif soal kontribusi dan sisi plus minus BPOLBF belum bisa dibuat. Kita belum mendapatkan hasil evaluasi komprehensif soal sumbangan BPOLBF dalam mempercepat kemajuan pembangunan pariwisata Flores.

Kendati demikian, mungkin yang perlu dikaji secara serius adalah pelaksanaan fungsi otoritatif dari BPOLBF. Saya berpikir, kewenangan otoritatif inilah yang menjadi 'biang kerok' munculnya kecurigaan publik terhadap lembaga ini. Jika harus dievaluasi, saya mengusulkan agar fungsi otoritatif ini dicabut atau dihilangkan.

Dengan demikian, BPOLBF bisa lebih terfokus pada pelaksanaan fungsi koordinatif. Tetapi, catatannya BOPLBF tidak boleh mengintervensi terlalu jauh apa yang menjadi ranah kewenangan Pemda Mabar. Dengan kata lain, BPOLBF mesti memperhatikan aspek kimitraan yang sinergis dengan stakeholder pariwisata lokal melalui jalinan komunikasi dan relasi yang profesional dan produktif.

Secara ideal-teoretis, kehadiran BPOLBF melalui peran koordinatif ini sangat membantu dalam mengakselerasi kemajuan pembangunan Pariwisata di Mabar. Atas dasar itulah, saya berpikir BPOLBF tetap dibutuhkan, tetapi dengan pengurangan kewenangan terutama dalam wilayah fungsi otoritatif.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.

×
Berita Terbaru Update