-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Pak Menteri Agama dan Pak Kapolri: Ajaklah Pimpinan Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan Untuk Berbicara

Minggu, 25 April 2021 | 09:48 WIB Last Updated 2021-04-25T02:48:49Z
Pak Menteri Agama dan Pak Kapolri...

Saya sendiripun tidak setuju dengan penistaan agama. Penistaan agama tidak bisa diselesaikan dengan penistaan berikutnya. Bahwa para penista agama harus dihukum ya, tetapi sudah seberapa efektif jeratan hukum untuk memutus mata rantai penistaan agama? 

Bahkan kalau kita mau menyadari dengan mendengar komentar-komentar melalui channel youtube atau komentar-komentar di kolom komentar facebook, ada yang justru merasa pesimis dengan setiap proses hukum bagi penista yang berkeadilan dan menjunjung kebenaran.

Banyak yang kemudian beranggapan bahwa hukum bagi para penista hanya berlaku jika penistanya itu adalah “minoritas” dan tidak berlaku bagi yang “mayoritas.” Untuk yang “mayoritas” cukup dengan permintaan maaf dan meterai Rp. 6000 atau Rp. 10.000, selesai kasusnya. Tapi jika yang melakukan penistaan itu adalah pihak “minoritas” maka kesaktian maaf dan meterai tak berlaku.

Artinya dari berbagai komentar tersebut, justru terjadi klaim-klaim pembelaan dan bisa jadi pembelaan itu benar adanya dengan melihat fakta dan kenyataan yang ada bahwa yang lain bisa menista agama orang lain, mengapa kita tidak boleh?

Nah klaim-klaim seperti ini yang kemudian menjadi sebuah anggapan atau apologi bahwa menista agama orang lain adalah sebuah kebenaran karena penista sebelumnya dibiarkan bahkan tetap diberi panggung untuk menyebarkan kebencian dan penistaan karena tidak pernah dijerat hukum.

Pak Menteri Agama dan Pak Kapolri...

Berpijak pada kenyataan yang ada dan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum bagi para penista agama di negeri ini dan memutus anggapan-anggapan yang muncul karena sepertinya penegakan hukum hanya tajam bagi yang “minoritas” yang jika tidak diputus maka penegakan hukum sekeras apapun tidak akan pernah menghentikan penistaan lanjutan, maka dibutuhkan solusi lain dalam usaha menjaga kedamaian dan persatuan bersama.

Karena jika terus dibiarkan maka anggapan bahwa penegakan hukum berkaitan penistaan agama hanya tajam bagi “minoritas” bisa saja menjadi sebuah kebenaran. Maka dari itu saya meminta kepada bapak berdua untuk:

1. Mengajak seluruh pimpinan agama-agama dan organisasi-organisasi keagamaan seperi: MUI, KWI, PGI, NU, MUHAMADIYAH, PEMUDA KATOLIK, PMKRI, tokoh agama dan organisasi keagamaan HINDU, BUDHA dan KONGHUCHU untuk duduk bersama dan berbicara bersama terkait kualifikasi yang boleh menyampaikan kotbah, ceramah dan atau dakwah.

2. Hal apa saja yang boleh disampaikan dalam kotbah, cermah maupun dakwah. Sebagai seorang Katolik dan Imam, saya tahu bahwa dalam agama Katolik yang memiliki kewajiban untuk berkotbah adalah para Uskup dan Imam termasuk didalamnya hukuman bagi yang mengajar tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.

Demikian juga di agama-agama lain. Namun paling tidak hal ini juga dibicarakan agar tidak terjadi lagi penistaan di kemudian hari. Jika ada yang berkotbah, memberikan ceramah atau dakwah meski dengan alasan dihadapan jemaat tetapi ketika menyinggung bahkan menghina ajaran agama lain, langkah apa yang bisa ditempuh oleh pimpinan agama tersebut? Hal ini juga perlu dibicarakan.

3. Pendampingan bagi mereka yang mualaf dan murtad secara ketat. Apakah para mualaf atau murtad boleh sedemikian mudah dan bebas bisa menjadi seorang pengkotbah, penceramah atau pendakwah? Hal ini penting karena harus kita akui bahwa beberapa oknum mualaf justru dengan bebas melakukan pembohongan sebagai mantan pastor, biarawati, anak kardinal dan lainnya serta bebas mengujarkan penistaan di ruang publik. Demikian juga dengan sebagian oknum yang murtad.

Dari pertemuan itu bisa terjadi sharing bersama antar agama untuk kemudian menemukan solusi bersama di dalam memutus mata rantai penistaan agama. Prinsip saya adalah; “penistaan agama, tidak boleh dibalas dengan penistaan berikutnya.”

Ketika agama menjadi inspirasi, maka sudah saatnya pertemuan antar pimpinan agama-agama di Indonesia bersama organisasi masing-masing agama bisa menjadi sharing inspirasi untuk kebaikan bersama. Salam Pancasila dan Salam Damai NKRI.

Manila: 24-April 2021
Pater Tuan Kopong MSF
×
Berita Terbaru Update