-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

RDP Itu 'Bukan Momen Penghakiman'

Selasa, 27 April 2021 | 19:08 WIB Last Updated 2021-04-27T12:13:25Z
Oleh: Sil Joni*

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah 'wakil rakyat', bukan hakim. Gedung DPRD merupakan tempat khusus untuk mendengar aspirasi dan membahas aneka kepentingan publik. Gedung itu tidak digunakan untuk menghakimi pihak tertentu. Mereka yang 'menyuarakan persoalan di gedung' itu pun, tidak bisa bertindak sebagai hakim terhadap sesamanya.

Ada beberapa metode untuk membahas persoalan publik di gedung itu. Salah satunya adalah Rapat Dengar Pendapat RDP atau Rapat dengar Pendapat Umum RDPU. RDP adalah bentuk pemanifestasian fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui aspirasi atau laporan-laporan mengenai beberapa masalah baik yang dihadapi oleh instansi negara (pemerintah) maupun yang dialami oleh kelompok asosiasi masyarakat dan individu tertentu.

Gedung parlemen adalah 'kantor publik'. Rakyat 'berhak' masuk di ruang itu untuk menyuarakan kepentingan mereka, termasuk menyampaikan keberatan atau keluhan terhadap kebijakan dan perlakuan pemerintah yang cenderung tidak adil, merugikan, dan diskriminatif.

Karena itu, kita memberikan apresiasi kepada saudara Candra bersama kuasa hukumnya Iren Surya yang dengan elegan 'menyuarakan ketidakpuasan' terhadap tindakan Sat Pol PP Manggarai Barat (Mabar), ke ruang DPRD. Seperti yang dilansir oleh beberapa media dalam jaringan (daring), Senin (26/4/2021) bahwa DPRD Mabar menggelar rapat dengar pendapat yang melibatkan Pol PP, Perumahan Rakyat, Dinas Tata Ruang, Dinas Perijinan, pemilik bengkel Chandra dan Kuasa Hukumnya’ Iren Surya. Rapat tersebut diinisiasi oleh Chandra yang diduga sebagai pihak korban diskriminasi oleh Pol PP dalam penindakan sejumlah bangunan dan gedung yang melanggar sepadan jalan.

Dugaan perlakuan diskriminatif itu disampaikan secara gamblang dalam rapat itu. Candra cs menyampaikan secara terbuka fakta banyaknya bangunan lain yang 'melanggar aturan sama seperti dirinya', tetapi tidak ditindak secara tegas oleh Pemerintah melalui Pol PP.

Chandra merasa dirinya didiskriminasi dalam hal penertiban oleh Pol PP karena gedung dan bangunan lain di beberapa titik di Labuan Bajo tidak ditertibkan oleh Pol PP. Karena itu, dirinya menginisiasi untuk membawa persoalan ini ke RDP dengan Dewan Mabar.

Sayang, poin krusial yang diangkat pihak Candra itu 'tidak direspons' dengan arif dan cerdas oleh Pol PP dan Pimpinan rapat. Entah apa dasarnya, Kepala Pol PP 'memvonis' Candra dan kuasa hukumnya berbicara tidak jujur atau berbohong. Padahal, kubu Candra menyampaikan kenyataan yang sulit dibantah. 

Dari alur pikir ini, kegeraman Iren Surya dalam rapat itu, bisa dimaklumi. Tetapi, mungkin cara penyampaiannya 'terkesan berlebihan'. Sang kuasa hukum, tentu saja 'tampil' sebagai pembela atas kebenaran yang disuarakan oleh pihak Candra. Apa lacur? Keluhan Candra yang ditopang dengan bukti-bukti konkret itu, malah dituduh berbohong oleh Kepala Pol PP.

Sebetulnya, jika Pemimpin rapat tampil lebih tenang, pengusiran Iren Surya (IS), tidak terjadi dan RDP itu dilanjutkan. Benarkah IS tidak menghargai forum RDP? 

Penilaian itu masih debateable. Kita cenderung 'melihat ujung sebuah peristiwa' ketimbang akar soalnya. Hemat saya, pemimpin RDP itu mesti 'memahami' mengapa IS bertingkah seperti itu. Tetapi, sepertinya pemimpin rapat 'tak sanggup' mengelola dinamika dalam pertemuan itu. Tanpa pikir Panjang, IS diminta untuk keluar dari ruang rapat. Namun, anehnya meski IS sudah berhasil 'diusir', rapat tidak dilanjutkan.

Tindakan 'mengusir' peserta rapat, hemat saya sebuah ekspresi kekuasaan yang gamang menghadapi konflik. Pemimpin rapat cenderung tampil sebagai 'hakim' yang punya kewenangan mutlak untuk mengusir peserta rapat. Tindakan semacam itu lebih banyak menghadirkan persoalan baru ketimbang dianggap sebagai solusi.

*Penulis adalah warga Mabar. Tinggal di Watu Langkas.
×
Berita Terbaru Update