-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Selamatkan "Hutan Bowosie", Selamatkan Bumi (Catatan Seadanya pada Hari Bumi)

Kamis, 22 April 2021 | 16:35 WIB Last Updated 2021-04-22T11:32:25Z
Oleh: Sil Joni*

Dalam terang kosmovisi tradisional, Bumi dipandang sebagai 'Ibu purba' yang memiliki rahim maha-luas untuk mengandung dan melahirkan kehidupan. Semua entitas, baik biotik dan abiotik, sangat bergantung pada 'kebaikan sang ibu' itu. 

Namun, dalam perkembangannya visi keibuan itu secara dramatis ditinggalkan. Manusia terpesona dengan 'kapasitas rasional dan teknisnya' yang terungkap dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak terbendung lagi. Dengan kemampuan intelektual yang mumpuni ini, manusia seolah-olah memiliki otoritas legitimatif untuk 'mengeksploitasi' perut bumi demi melayani libido ekonomis yang bercorak arkais.

Ibu bumi 'terpaksa' menerima dan merasakan pahitnya penderitaan akibat  gempuran perangkat sains yang cenderung sadistis. Kisah penyalahgunaan produks teknologis, semakin massif ketika penguasa (Pemerintah) berusaha memberikan pendasaran legal dalam 'menghacurkan struktur ekologi'.

Demi dan atas nama proyek pembangunan yang bertumpu pada paradigma pertumbuhan dan kesejahteraan, maka upaya  pengrusakan ekosistem bumi dirayakan dengan antusias. Pihak korporasi (kaum kapitalis, investor) coba memanfaatkan 'antusiasme negara' dalam menghancurkan alam  untuk mengakumulasi kapital sebanyak-banyaknya melalui pengoperasian perusahaan  yang tidak ramah pada bumi.

Negara dengan agresif 'mengeluarkan izin' kepada korporasi untuk 'mengeruk' aset vital yang tertidur di wilayah kekuasaannya. Yang dominan muncul di kepala penguasa dan pengusaha adalah bagaimana caranya agar pelbagai potensi sumber daya alam, bisa dikonversi menjadi komoditas yang menghadirkan profit yang berlipat-ganda. Keuntungan itu, kita tahu lebih banyak mengalir ke saku korporat, pebisnis, pengusaha dan tentu saja elite pemerintahan.

Suara protes rakyat jelata terkait 'bencana ekologis' yang ditimbulkan oleh pelbagai 'proyek pembangunan ekstraktif dan pariwisata' tidak pernah ditanggapi secara serius. Meski peristiwa bencana alam begitu sering terjadi tersebab oleh pembangunan yang berciri destruktif terhadap alam itu, pemerintah 'tetap nekat' menerapkan skema pembangunan yang berwatak elitis dan sentralistis tersebut. 

Padahal, kita semua tahu bahwa bumi ini hanya satu. Daya dukung bumi untuk memenuhi ambisi dan kerakusan manusia, sangat terbatas. Publik mondial sudah sadar akan 'dosa ekologi' yang telah diperbuat oleh manusia masa lalu. Bumi sangat rentan untuk menjadi planet yang sakit jika laju penghancuran terhadap bumi tak bisa diminimalisasi.

Salah satu aktivitas yang berpotensi 'menurunkan sistem kekebalan bumi adalah penebangan hutan baik secara liar maupun secara legal. Bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan menjadi ancaman yang begitu telanjang ketika 'hutan digubah' seturut interes ekonomis dari negara dan para pemilik modal.

Kebijakan alih-fungsi hutan Bowosie-Nggorang seluas 400 hektar menjadi kawasan investasi bisnis pariwisata mewah, hemat saya bisa menjadi salah satu contoh teraktual bagaimana upaya 'penodaan terhadap alam' diterapkan demi melayani pemenuhan hasrat ekonomi kapitalistik tersebut. 

Bagaimana mungkin di tengah gencarnya upaya 'menyehatkan bumi' melalui gerakan menanam pohon, Negara, melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) justru 'memotong pohon', menghancurkan hutan dengan segala keanekaragaman hayati di dalamnya? Coba bayangkan berapa banyak jenis pepohonan dan spesies hewan yang akan 'dikorbankan' dalam membangun pelbagai fasilitas bisnis pariwisata mewah di lahan seluas 400 hektar itu?

Beberapa elemen masyarakat sipil sudah memberikan pandangan kritis terkait rencana BPOLBF itu. Jika 'cerita alih fungsi' itu terjadi, maka potensi datangnya bencana seperti banji, tanah longsor, dan mengeringnya sumber air, bukan isapan jempol belaka. Kawasan Bowosie-Nggorang itu berada di ketinggian. Daerah itu menjadi semacam 'penyangga' sekaligus area tangkapan air. Kurang lebih 10 titik mata air di Labuan Bajo dan sekitarnya sangat bergantung pada 'stok air' yang mengendap di wilayah itu.

Aneh. Kita sering mengeluh soal 'terbatasnya sumber air' di kota ini. Ketika stok air yang dikelola oleh perusahaan negara terbatas, banyak warga yang memanfaatkan mata air alami yang sebagian besar 'berasal' dari Hutan Bowosie itu. Tetapi, tragisnya justru BPOLBF datang untuk 'merusak' lumbung air itu demi terlaksananya agenda menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super premium. BPOLBF begitu terpikat dengan penciptaan 'cerita sukses' percepatan pembangunan pariwisata dengan mengonversi hutan menjadi 'destinasi wisata buatan (hand made destination).

Pertanyaannya adalah apakah 'pembangunan destinasi wisata buatan' itu, begitu mendesak dan vital sehingga harus mengorbankan 'keutuhan alam'? Apakah dimensi keperawanan hutan dan ketersediaan air, tidak menjadi fokus perhatian kita? Mampukan BPOLBF 'menciptakan' sumber mata air dan aneka ragam spesies flora dan fauna' yang baru? Apakah BPOLBF merupakan 'agen perusak hutan yang legal'?

Hari ini, Kamis (22/4/2021) kita merayakan Hari Bumi sedunia (Earth Day). Tema Hari Bumi tahun ini adalah 'Pulihkan Bumi Kita (Restore Our Earth)". Fokus permenungannya adalah pemulihan ekosistem dunia melalui proses alami, teknologi hijau dan pemikiran inovatif.

Mengacu pada tema Hari Bumi itu, rencana alih fungsi kawasan Hutan Bowosie menjadi area investasi bisnis pariwisata, bukan contoh terbaik bagaimana memulihkan bumi. Alih-alih pemulihan, kebijakan itu justru 'memperparah kerusakan bumi'. Sangat disayangkan bahwa di tengah gencarnya kampanye untuk 'selamatkan hutan', BPOLBF hadir sebagai antitesis dengan mengumandangkan lonceng penghancuran terhadap hutan.

Karena itu, sebelum nubuat tentang 'datangnya malapetaka ekologi', tidak ada pilihan lain: Lawan! Kita setuju bahwa BPOLBF diberi wewenang untuk 'mengakselerasi' proses kemajuan industri pariwisata yang berdampak pada perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat lokal. 

Dengan demikian, BPOLBF semestinya fokus pada  upaya penataan infrastruktur di destinasi wisata alam dan budaya serta pelaksanaan proyek pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan lokal. Jadi, BPOLBF tidak boleh menjadi 'agen perusak alam' dengan mengedepankan argumen manipulatif, menciptakan destinasi wisata buatan yang dilengkapi dengan fasilitas bisnis wisata yang mewah.

Ketika ibu bumi kian renta (uzur), semestinya ada semacam panggilan etis-ekologis bagi kita untuk kembali 'merawat dan memulihkan energinya'. Seruan untuk 'memulihkan kondisi ibu Bumi" menjadi semacam imperatif kategoris bagi semua elemen masyarakat. Kita berharap BPOLBF 'mengurungkan nafsunya' untuk mengorbankan Hutan Bowosie demi mewujudkan agenda politis yang sudah didesain oleh pemerintah Pusat.

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
×
Berita Terbaru Update