-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Pater Tuan Kopong MSF: Harapan dan Ketaatan Iman

Jumat, 28 Mei 2021 | 13:11 WIB Last Updated 2021-05-28T06:20:10Z

Sebagai orang beriman apalagi sebagai seorang imam, semua kita memiliki harapan dan cita-cita akan sebuah perubahan yang tentunya lebih baik dalam tubuh Gereja. Namun segala harapan kita itu senantiasa bersumber dan bermuara pada Ketaatan Iman. Artinya harapan itu senantiasa memiliki pendasaran iman akan ajaran Gereja di mana Kitab Suci menjadi sumber utama dan pertama, dan bukan hanya pada semua kekeliruan masa lalu.

Dan sejatinya kekeliruan itu menjadi jalan bagi Gereja untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dengan tetap mengandalkan karya Roh Kudus di dalam merumuskan sebuah ajaran Gereja yang menjadi pedoman iman dan moral bagi umatnya termasuk di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan bukan sebaliknya kekeliruan dijadikan sebagai legitimasi harapan walaupun itu merupakan harapan pribadi yang justru bertolak belakang dengan ajaran resmi Gereja Katolik.

Kita bisa beralasan dan berpendapat banyak hal bahwa itu adalah pernyataan pribadi. Namun ketika pernyataan pribadi dan bertentangan dengan ajaran Gereja maka akan menimbukan komentar-komentar negatif yang ikut merugikan Gereja juga. Karena bagaimanapun yang dilihat adalah agama dan bahkan status yang melekat dalam diri kita.

Dalam pengalaman saya, meskipun merupakan pandangan pribadi, ketika menulis tetap memperhatikan penggunaan bahasa, konteks dan pembaca serta mencantumkan dokumen-dokumen pendukung. Artinya antara harapan dan pernyataan pribadi tetap memperhatikan penggunaan bahasa, konteks dan landasan dogmatis dan bukan semata landasan moralitas.

Berbicara soal perkawinan sesama jenis atau kaum LGBT memang menjadi sebuah diskusi yang menarik. Namun sikap Gereja Katolik tidak pernah berubah yaitu Tidak mengijinkan perkawinan sesama jenis dengan landasan argumentasi yang jelas dan tegas seperti tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik.

Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). 1055-§ 1. Perjanjian (feodus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Dari kanon ini menegaskan bahwa Gereja Katolik hanya mengakui perkawinan yang sah kalau:

1.Dilaksanakan secara heteroseksual antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam konteks ini Gereja pun menolak dan tidak mengijinkan perkawinan yang salah satu pihaknya melakukan trans gender.

2.Dan terarah pada prokreasi yang didahului dengan konsumasi yaitu hubungan seks suami istri secara manusiawi yang mana perkawinan dengan sendirinya terarahkan menurut kodratnya dan dengannya suami istri menjadi satu daging (bdk. KHK. 1061-§. 1).

Bahkan dalam KHK. 1098 dengan tegas bahwa perkawinan tidak sah ketika seseorang melakukan tipu muslihat atau tertipu untuk memperoleh kesepakatan nikah mengenai suatu kualitas dari pihak lain (misalnya membuat dirinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan namun dalam kenyataannya secara kodrati berjenis kelamin lain) yang menurut hakikatnya sendiri dapat mengacau persekutuan hidup perkawinan.

Ajaran Gereja ini seharusnya juga menjadi sikap kita semua sebagai anggota Gereja dalam sebuah ketaatan iman tanpa mendiskriminasi dan mengucilkan hak-hak sosial kaum LGBT. Kita tetap menerima mereka sebagai sesama saudara kita namun juga tidak menjadikan solidaritas itu untuk sebuah kompromi terhadap ajaran Gereja.

Artinya dalam sebuah tindakan pastoral Gereja terhadap kaum LGBT tetap memiliki landasan dan bersumber pada ajaran atau doktrin Gereja. Bukan sebaliknya bahwa pastoral yang justru menjelaskan dogma. Jika pastoral menjadi prinsip yang menjelaskan dogma maka akan muncul banyak ketidaktaatan yang pada akhirnya merusak dan memecah belah tatanan dogmatis Gereja.

Betul bahwa kaum LGBT juga memiliki hak asasi namun kita harus sadar bahwa hak asasi bahkan dalam kehidupan bernegara sekalipun diatur dan dibatasi. Demikian juga di dalam Gereja. Pelaksanaan hak asasi tidak berarti juga menabrak ajaran Gereja yang dihayati sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari kehendak Allah.

Kita semua mengamini bahwa perasaan yang kita alami dan rasakan adalah anugerah Allah. Termasuk yang dialami dan dirasakan oleh kelompok kaum LGBT. Namun tidak berarti semuanya harus dipenuhi atas alasan anugerah Allah karena ada kehendak dan kuasa Allah juga yang membatasi kehendak bebas yang kita yakini sebagai anugerah dari Allah.

Saya contohkan demikian; setiap imam, suster, bruder dan frater adalah manusia-manusia normal yang memiliki perasaan jatuh cinta pada lawan jenis, memiliki kebutuhan seks. Dan perasaan serta kebutuhan ini adalah juga anugerah Allah. Namun tidak serta merta bahwa karena alasan perasaan dan kebutuhan yang muncul adalah anugerah Allah maka lantas kaum berjubah ada kemungkinan diberi peluang untuk boleh menikah dan tetap sebagai imam atau suster, bruder dan frater. Tidak bisa!

Karena meskipun sebagai anugerah Allah ada kehendak Allah yang mengaturnya bahwa ketika seseorang memilih jalan ini ada satu kehendak Allah yang tidak bisa dilanggar yaitu tidak boleh menikah! Jika menikah maka selalu ada sanksi dan hukuman.

Kisah Adam dan Hawa bisa menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita terima sebagai anugerah dari Allah pada akhirnya dijadikan sebagai jalan untuk mengikuti dan mentaati kehendak Allah. Artinya segala sesuatu yang kita terima sebagai anugerah dari Allah harus dijalankan selaras dengan kehendak Allah yang didalamnya ada perintah dan larangan yang kemudian direfleksikan dan dirumuskan oleh Gereja menjadi pedoman atau aturan agar kehendak bebas kita tidak bertentangan dengan kehendak Allah.

Kita juga harus mengingat bahwa hukum kodrat yang menyatakan perintah-perintah pertama dan hakiki yang mengatur hidup moral harus juga sampai pada ketaatan pada Allah yang merupakan poros dari hukum moral (bdk. KGK.1955). Dalam keanekaragaman kultur dan pertimbanban hukum kodrat tetap merupakan suatu norma yang mengikat meskipun ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindarkan (bdk. KGK 1956-1958).

Maka ketika saya ditanya soal perkawinan sesama jenis, jawaban yang bisa saya berikan demikian;

1. Sebagai anggota Gereja dan seorang imam, saya berusaha terus menerus untuk taat pada ajaran resmi Gereja sebagai pelaksanaan ketaatan saya pada Kehendak Allah. Selama ajaran resmi Gereja itu tidak pernah berubah, taatilah. Ada harapan boleh namun harapan juga senantiasa didukung oleh ketaatan imam.

2. Saya tetap membela kemanusiaan dan hak-hak kaum LGBT sebagai sesama manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan namun tetap juga menunjukan ketaatan pada ajaran resmi Gereja sebagai bentuk ketaatan pada kehendak Allah.

Satu hal yang saya imani bahwa di samping segala perkembangan ilmu pengetahuan, satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah campur tangan dan kuasa serta kehendak Allah yang hanya bisa ditaati dalam kerendahan hati dan kebijaksanaan.

“Kepintaran itu bisa anugerah juga bisa diperjuangkan, tetapi kebijaksanaan adalah hasil dari pengolahan pribadi atas anugerah itu.” (RD. Inno Ngutra).

Manila: 28-Mei 2021
Pater Tuan Kopong MSF 
×
Berita Terbaru Update