-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

KETIKA RAPAT SOAL 'BOWOSIE' BERLANGSUNG DI RUANG VIP BANDARA

Minggu, 22 Agustus 2021 | 15:03 WIB Last Updated 2021-08-22T08:04:38Z

Ruang khusus untuk tamu Very Important Person (VIP) Bandara Komodo, bisa bersifat multifungsi. Ruangan itu tidak hanya sebagai 'tempat singgah sementara' dari orang-orang penting, sebelum melanjutkan perjalanan (udara), tetapi juga bisa digunakan untuk 'rapat', membahas isu-isu krusial. Bagi 'orang besar', tidak ada yang 'tidak mungkin'. Semua fasilitas umum (publik), termasuk ruang VIP Bandara, bisa digunakan untuk 'mempertemukan' siapa saja dan membahas isu apa saja.

Keempat, saya justru menduga bahwa rapat itu dibuat secara mendadak, tergesa-gesa, dan sekadar 'mengisi waktu', mumpung rombongan dari Jakarta itu 'ada di Labuan Bajo'. Jika dugaan ini benar, maka ini sebuah indikasi ketidakseriusan dalam merespons aspirasi publik. Bayangkan, untuk agenda sevital itu, BPOLBF lebih melayani 'kemauan rombongan Jakarta'. Itu berarti kita tidak merasa bahwa isu Bowosie itu sangat mendesak dan penting untuk dibicarakan. Rapat di Bandara itu, kemungkinan dibuat terburu-buru, dan seadanya. Hasilnya pun kemungkinan bisa ditebak juga, masyarakat bakal 'digiring' untuk mengikuti skema yang dirancang oleh BPOLBF dan Pemerintah Pusat (Pempus).

Perubahan ruang VIP Bandara menjadi 'gedung pertemuan formal', terjadi di Labuan Bajo, hari ini, Kamis (19/8/2021). Boleh jadi, ini kejadian pertama. Seperti yang dilansir media Kliklabuanbajo.id, Direktur utama BPOLBF (Shana Fatina), perwakilan pemerintah, dan perwakilan masyarakat Lancang mengadakan rapat di ruang itu guna membahas isu penguasaan dan pengelolaan hutan Bowosie serta isu kepemilikan (tapal batal) lahan.

Membaca berita itu, pertanyaan spontan yang muncul dalam benak publik adalah mengapa isu tapal batas lahan dan skema pengelolaan hutan Bowosie harus dilaksanakan secara tertutup di ruangan VIP Bandara Komodo? Apakah tidak tersedia 'ruang rapat khusus' di kota Labuan Bajo ini? Apakah Pemerintah Manggarai Barat (Pemda Mabar) tidak memiliki 'ruang pertemuan' yang representatif? Apakah isu tapal batas dan pengelolaan hutan Bowosie oleh BPOLBF bukan sebuah isu politik yang penting dan seksi?

Menjawab pertanyaan publik itu, Shana Fatina dalam sebuah forum diskusi WhatsApp (WA), "Forum Peduli Mabar", coba mengklarifikasi. Ruang VIP Bandara digunakan sebagai ruang rapat, demikian Shana, "karena rombongan dari Jakarta jam 08.30 langsung terbang. Tidak ada penerbangan lagi, dan terkendala PCR  yang hanya batasan 1x24 jam".

Secara sepintas, alasan yang dikemukakan sang Direktur itu, cukup logis. Bisa jadi, mayoritas publik akan dengan cepat mengamini dan memahami 'latar situasi' yang sangat mepet itu. Kita memberikan dukungan penuh terhadap kejadian itu. BPOLBF dan para pihak yang terlibat dalam rapat itu, memang tidak punya opsi yang lain lagi. Mereka harus membuat pertemuan di ruang VIP Bandara karena para 'elit Jakarta' akan segera meninggalkan Labuan Bajo.

Kendati demikian, kita perlu memberikan semacam tanggapan kritis atas peristiwa itu. Soal lokus  rapat, saya kira tidak perlu diperdebatkan secara panjang lebar. Berdasarkan kesepakatan bersama, kita bebas memilih tempat, termasuk di ruang VIP Bandara. Saya tertarik untuk membedah alasan yang dikemukakan Shana Fatina di atas.

Pertama, soal 'rombongan dari Jakarta jam 08.30 langsung terbang'. Saya tidak tahu presis, apakah agenda rapat itu mesti mengikuti 'jadwal dari rombongan Jakarta itu'. Siapa sebenarnya yang menginisiasi rapat itu, apakah BPOLBF atau 'rombongan dari Jakarta' itu?

Kedua, soal 'tidak ada penerbangan lagi'. Pertanyaan saya adalah apakah ada semacam 'kebiasaan' bahwa rapat formal dan penting harus mengikuti jadwal penerbangan pesawat? Mengapa BPOLBF dan Pihak kementerian terkait 'tidak mempertimbangkan' jadwal keberangkatan pesawat dalam menyusun agenda rapat?

Ketiga, soal 'kendala PCR yang batasannya hanya 1x24 jam'. Apa tujuan utama 'rombongan Jakarta' itu datang ke Labuan Bajo? Mengapa mereka tidak memperhitungkan batas waktu PCR itu ketika mengadakan kunjungan resmi ke Labuan Bajo? Apakah rapat dengan BPOLBF dan masyarakat Lancang menjadi 'agenda utama' mereka? Jika iya, mengapa rapat itu harus dibuat secara tergesa-gesa di Bandara?

Keempat, saya menduga bahwa 'rapat' itu tidak diagendakan sebelumnya, sekadar mengisi waktu, mumpung 'rombongan Jakarta' ada di Labuan Bajo. BPOLBF memanfaatkan kesempatan yang sempit itu untuk mengadakan rapat dengan agenda yang sangat penting, membahas tapal batas dan skema pengelolaan hutan Bowosie. Jika dugaan ini benar, maka ini sebuah indikasi ketidakseriusan  dalam merespons aspirasi publik. Bayangkan, untuk agenda sevital ini, BPOLBF lebih melayani 'kemauan dan ritme hidup rombongan Jakarta' ketimbang pembahasan secara matang isu publik pengelolaan hutan Bowosie. Itu berarti kita tidak merasa bahwa isu Bowosie sangat mendesak dan penting untuk didiskusikan secara serius.

Kelima, soal 'efektivitas rapat' yang dibuat secara tergesa-gesa. Umumnya, ketika pertemuan resmi digelar secara 'terburu-buru', maka besar kemungkinan hasilnya jauh dari harapan. Bagaimana mungkin kita bisa 'mempercakapkan sebuah isu secara mendalam dan memuaskan semua pihak, ketika pembicaraan itu dihantui dengan 'tipisnya alokasi waktu' sebab 'rombongan Jakarta' akan langsung terbang? Bukankah sebagian besar pikiran kita terfokus pada persoalan 'terbatasnya waktu' sehingga kita cenderung membicarakan hal-hal umum dan menghilangkan suara-suara kritis dari pihak lain? Rapat itu kemungkinan dikendalikan oleh kondisi keterbatasan waktu sehingga bukan tidak mungkin 'hasilnya' justru relatif tidak mengakomodasi 'kepentingan publik'. Dengan perkataan lain, dalam situasi keterbatasan waktu, para pemimpin rapat (pengambil kebijakan) akan dengan mudah menggiring peserta rapat untuk 'patuh' pada tujuan yang diinginkan oleh pihak inisiator rapat itu.

Pelayan Publik
Siapa sebenarnya 'rombongan Jakarta' itu? Jika mereka adalah utusan dari Kementrian terkait, apakah mereka sedang membawa misi pribadi atau dalam rangka memperlihatkan spirit pelayanan dan kepedulian terhadap kepentingan publik? Hemat saya, idealnya rombongan Jakarta itu, seandainya membawa misi politik yang tulus, harus ada dan tinggal bersama rakyat, terutama mereka yang merasakan langsung dampak 'alih fungsi hutan Bowosie' oleh pihak BPOLBF. Mereka tidak datang 'berwisata' sehingga harus  terpaku pada jadwal penerbangan dan batas pemberlakuan PCR.

Oleh: Sil Joni
×
Berita Terbaru Update