-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

POLITIK YANG MEMERDEKAKAN FLORES

Minggu, 22 Agustus 2021 | 15:08 WIB Last Updated 2021-08-22T08:08:03Z
Intuisi para pemikir klasik, generasi Plato cum suis begitu mengagumkan ketika merefleksikan 'esensi dasariah' dari aktivitas politik. Bahwasannya politik merupakan 'instrumen strategis' dalam mengubah kondisi kehidupan bersama. Dalam dan melalui politik, apa yang disebut 'kebaikan umum' (bonum commune) itu, akan termanifestasi.

Kemerdekaan atau kebebasan (freedom) merupakan prasyarat (conditio sine qua non) dalam merealisakan proyek politik yang terarah pada perbaikan dimensi kebaikan tertinggi (summum bonum) itu. Rasanya mustahil bagi 'binatang politik' untuk mengimplementasikan visi kebaikan itu, jika dibelenggu oleh pelbagai kuk politik. Praktik kolonialisme (penjajahan) merupakan salah satu hambatan dalam mengaktualisasikan potensi politik secara kreatif dan produktif.

Karena itu, dalam lintasan sejarah dunia, kita membaca sebuah fase historis di mana perjuangan untuk keluar dari pelbagai bentuk penjajahan bangsa lain (umumnya bangsa Eropa), begitu heroik dan militan diperagakan. Situasi kemerdekaan menjadi 'titik tuju' yang dikejar oleh semua bangsa 'terjajah', termasuk Indonesia.

Namun, bebas dari dominasi bangsa asing, sebenarnya bukan akhir sebuah perjuangan. Jika para pendahulu kita, sudah mendedikasikan segalanya dalam 'mengusir' penjajah, maka tugas kita adalah 'bagaimana mengisi' alam kemerdekaan itu agar benar-benar mengalirkan buah berlimpah bagi peningkatan kualitas kehidupan bersama di sebuah negara.

Berkaitan dengan itu, beberapa pertanyaan kritis ini patut kita renungkan. Apakah proyek politik yang digagas negara sejak awal kemerdekaan hingga detik ini, sungguh-sungguh memerdekakan kita, publik Flores? Apakah setelah 76 tahun merdeka, masyarakat Flores sudah mencicipi buah dari kemerdekaan itu? Apakah proyek pembangunan (fisik) di bumi Flores tidak bersifat dominatif dan eksploitatif? Benarkan orang Flores dapat secara bebas dan otonom mengelola pelbagai potensi sumberdaya alam dan budaya untuk kemakmuran orang Flores sendiri? Atau jangan-jangan, Jakarata (baca: Pemerintah Pusat) telah bertindak sewenang-wenang dan diskriminatif dalam 'mengeruk kandungan kekayaan di Flores?

Republik ini sudah memasuki usia 'renta'. Meski demikian, harus dikaui bahwa 'buah dari situasi merdeka' itu, cukup telat menejenguk Nusa Bunga. Flores, dalam hampir semua aspek relatif 'tertinggal' dari daerah lain di bagian Barat negara ini.  

Pelbagai pertanyaan reflektif di atas, harus dijawab dengan nada getir bahwa Flores belum sepenuhnya merdeka. Benar bahwa Bangsa Belanda, Portugis, Spanyol, dan bangsa kolonial lainnya sudah lama ‘angkat kaki’ dari Republik ini. Tetapi, tidak dengan itu praktik imperialisme dan kolonialisme gaya baru (neo-kolonialisme) dengan sendirinya lenyap.

Jauh hari sang proklamator sekaligus salah satu fundator bangsa ini, Soekarno sudah secara jenius mengendus bahaya penjajahan gaya baru semacam itu. Presiden pertama RI itu menegaskan bahwa tantangan generasi Soekarno cum suis itu relatif muda, sebab hanya terfokus pada strategi mengusir bangsa penjajah. Tetapi, tantangan generasi pasca-kemerdekaan, termasuk generasi Flores saat ini, tentu jauh lebih kompleks.

Peringatan Soekarno itu seolah mendapatkan momentum pembenarannya saat ini. Kita sedang berhadapan dengan model-model penindasan dan penjajahan yang sulit dilacak secara kasat mata. Rakyat harus berjibaku ‘melawan dan menentang’ pelbagai kebijakan politik yang cenderung meminggirkan dan mengabaikan kepentingan publik. Rakyat Flores mesti berjuang keras untuk merebut kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam dan budaya di tanah ini yang sekian sering ‘didominasi’  elit negara dan para kapitalis. Perselingkuhan antara Negara dan pengusaha begitu digdaya yang membuat rakyat jelata kian tak berdaya.

Orang Flores, saya kira dengan berkaca pada deskripsi miris di atas, baru sampai pada taraf menikmati situasi merdeka dari (freedom from) dari penjajahan fisik oleh bangsa lain. Namun, harus jujur diakui bahwa untuk tiba pada level merdeka untuk (freedom for) mengelola dan menggunakan aneka kekayaan alamnya secara berdaulat, orang Flores ‘ditakdirkan’ pada posisi kalah. Dengan gampang para agen neolib-kapitalisme yang menggunakan kendaraan politik legal dan Negara, menguasai dan merampas habis-habisan ‘harta karun’ kita.

Celakanya, pada posisi yang tidak menguntungkan itu, Pemerintah (Negara) cenderung berpihak atau bersekutu dengan kaum investor. Pelbagai produk regulasi dan prosedur formal pengambilan kebijakan publik didesain untuk memfasilitasi ‘hasrat memburu untung’ dari segelintir orang kuat itu.

Atas dasar itu, seruan untuk memerdekakan Flores, tidak hanya relevan, tetapi begitu urgen saat ini. Orang Flores tidak bisa mengharapkan perubahan akan mutu kehidupannya hanya berdasarkan ‘guyuran pembangunan’ dari Negara, tetapi mesti proaktif mematakan dominasi Negara dan mitra bisnisnya dengan merebut kendali atas kedaulatan politik yang merupakan bagian inheren dari sistem demokrasi itu sendiri.

Dengan kata lain, kita mesti mengeluarkan energi ekstra untuk ‘menolak setiap model pembangunan yang bersifat dominatif, eksploitatif, dan manipulatif yang tentu saja mencederai martabat orang Flores. Kita tidak boleh ‘cepat terhipnotis’ dengan setiap tawaran model pembangunan yang dirancang secara sistematis oleh Negara di Jakarta. Rasanya aneh, mereka yang di Jakarta begitu leluasa ‘mendikte’ dan menguasai soal cara bagaimana sumber daya strategis kita dikelola dan dikeruk untuk memenuhi pundi-pundi Negara dan para kapitalis.

Jika kita ‘gagal’ mengkonsolidasi kekuatan untuk melawan pelbagai praktik pembangunan dominatif dan manipulatif para elit, maka selamanya kita tidak akan pernah merdeka. Tingkat ketergantungan pada ‘kebaikan Negara dan para agen kapitalisme’ itu begitu tinggi. Akhirnya, kita hanya cerdas menjadi ‘kuli bersahaja’ yang siap menjilat ketiak Negara dan para kapitalis itu.

Dengan ini, saya tidak sedang mengkampanyekan ‘gerakan subversif, anti-negara’. Tetapi, poin saya adalah Negara dan orang Flores mesti mengubah model pendekatan, strategi, dan rancangan pembangunan politik yang bersifat top-down (sentralistis) selama ini. Negara mesti hadir untuk menstimulasi dan memfasilitasi pengaktualiasasian potensi politik orang Flores sendiri, bukan secara sistematis disingkirkan dalam peta persaingan pasar ekonomi politik yang timpang itu.

Kita berharap ‘perayaan intan kemerdekaan RI’ 17 Agustus 2021 ini menghadirkan sipirit perubahan untuk rakyat Flores. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat coba merefeksikan dan membedah secara serius ‘ pelbagai akar problem politik negatif’ di Flores. Kajian yang bersifat komprehensif tentu sangat kontributif dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan yang bersifat solutif.

Intinya, orang Flores mesti berpartisipasi dan merasa memiliki atas kekayaan yang mereka punyai. Kita tidak boleh hanya jadi ‘penonton’ dalam derap pembangunan politik yang ditelurkan oleh Negara.

Saya kira, Negara hadir dan ada untuk memerdekakan warganya dari aneka prahara politik. Oleh sebab itu, penting bagi Negara untuk memperlihatkan komitmen dan   ‘bunga’ yang harum semerbak di seantero dunia.

Oleh: Sil Joni
×
Berita Terbaru Update