-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

STATUS HUTAN BOWOSIE DAN IMPILIKASI POLEMIK PEGELOLAANNYA

Minggu, 22 Agustus 2021 | 15:06 WIB Last Updated 2021-08-22T08:06:13Z
Areal hutan Bowosie menjadi 'isu' yang ramai diperbincangkan publik Manggarai Barat (Mabar), baik dalam jagat maya maupun dalam dunia kenyataan saat ini. Naiknya skala 'keterkenalan' hutan ini, tentu tidak terlepas dari rencana Pemerintah Pusat (Pempus) melalui BPOLBF untuk mengubahnya menjadi kawasan bukan hutan. Bowosie akan 'disulap' menjadi “Kawasan Bisnis pariwisata Esklusif”.

Namun, rencana 'mengubah hutan itu', dalam kenyataannya tidak semudah 'membalikkan telapak tangan'. BPOLBF mesti 'berjibaku' menghadapi gelombang penolakan dari masyarakat lokal. Setidaknya, hingga detik ini, saya menangkap dua argumentasi yang melatari suara protes itu.

Pertama, secara kasat mata (empiris) bentangan alam Bowosie merupakan areal penyangga dan wilayah tangkapan air untuk pemenuhan kebutuhan warga Labuan Bajo dan sekitarnya. Ketika wilayah itu 'tidak menjadi hutan lagi', maka bisa berpotensi merusak keutuhan ekologi yang tentu saja sangat merugikan masyarakat lokal.

Kedua, diduga kuat bahwa penentuan batas lahan seluas 400 hektar itu 'bermasalah'. Persoalannya adalah sebagian lahan itu sudah 'dimanfaatkan oleh masyarakat', baik melalui program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA), Area Penggunaan Lain (APL), maupun penyerahan secara adat oleh pemangku ulayat. Situasi bertambah pelik ketika membaca sejarah soal pelegitimasian status hutan yang tidak melibatkan masyarakat adat.

Pada tahun 1944, hutan Bowosie 108 pernah diusulkan kepada Meteri Kehutanan agar statusnya menjadi 'Hutan Lindung'. Tetapi, sayangnya, sampai detik ini, pengesahan Bowosie sebagai 'Hutan Lindung', belum ada. 

Selanjutnya, pada tahun 1964 petugas Kehutanan dari Makasar datang ke Labuan Bajo dalam rangka menyiapkan Hutan Cadangan (Hutan Konservasi?) dalam rangka rencana pengembangan Hutan Bowosie 108. Setelah berdiskusi panjang lebar, Camat Komodo menugaskan saudara Mohamad Sahip, dan Kepala Hamente/Dalu Nggorang menugaskan saudara Alo Angku sebagai Tu'a Golo Nggorang untuk bersama petugas Kehutanan Bapak Sahadun  menyebut (tidak menunjuk lokasi) yang dibutuhkan. 

Penentuan tapal batas (pemasangan patok) baru terjadi pada tahun 1993 oleh petugas Proyek Kehutanan dari Kupang. Dikisahkan bahwa petugas tersebut mengambil kebijakan sendiri dalam memasang patok, di mana faktanya tidak sesuai dengan lokasi penyerahan tahun 1964. Data historis ini saya pungut dari sebuah Dokumen berupa Surat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 11 Pebruari 1994 tentang status tanah Wae Bonto menurut panitia Pembagian Lahan tidak pernah diserahkan Pemerintah oleh Dalu Nggorang Haji Ishaka. 

Lalu, entah bagaimana prosesnya, tiba-tiba dalam register pemerintah hutan itu masuk dalam jenis Hutan Produksi. Persoalan menjadi kian runyam, ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor 377 di mana sebagian kebun bahkan rumah warga, masuk dalam Kawasan Hutan Bowosie yang akan 'diserahkan ke BPOLBF' untuk membangun destinasi wisata buatan.

BPOLBF melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 tahun 2018 diberi 'hak untuk mengelola hutan Bowosie seluas 400 hektar'. Hal itu tertuang dalam Perpres Bab 2 tentang 'Cakupan Wilayah' di mana dalam Pasal 2 ayat 2 dinyatakan: "Cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk kawasan seluas paling sedikit 400 hektar, yang merupakan kawasan hutan yang terletak di Hutan Bowosie, Kabupaten Manggarai Barat".

Perpres itu 'terkesan berani mengklaim lahan 400 hektar di Hutan Bowosie yang status dan batas-batasnya relatif belum jelas. Pertanyaan kita adalah apakah Pempus sudah membuat semacam riset pasti soal 'total luas lahan' yang disebut Bowosie itu? Benarkah Hutan Bowosie itu seluas 400 hektar? Apakah batas-batasnya dengan tanah ulayat sudah ditetapkan? Siapa sebenarnya yang menentukan soal luas dan batas-batas itu? Bagaimana proses penetapannya, apakah para pemangku ulayat dilibatkan?

Jadi, kalau mau jujur, KLHK dan apalagi BPOLBF adalah 'pendatang baru' dalam mengelola wilayah itu. Jauh sebelum KLHK dan BPOLBF hadir, masyarakat sudah memikirkan dan memperhatikan soal keberlanjutan Hutan Bowosie dan bagaimana memanfaatkan hasil produksi dari hutan itu. 

Karena itu, menurut saya, baik KLHK maupun BPOLBF 'harus' membangun pendekatan dan komunikasi yang intensif dan produktif dengan masyarakat adat di sekitar wilayah itu. Tindakan masyarakat yang coba 'memanfaatkan' areal itu untuk memproduksi sesuatu atau mengambil hasil produksi dari Hutan itu, tidak bisa 'divonis' sebagai perambah apalagi pencuri hasil hutan.

Kita tidak menolak 'niat baik' Pempus dalam mengakselerasi kemajuan pembangunan pariwisata. Tetapi, niat baik itu mesti dieksekusi di atas basis prosedur dan konsensus yang menguntungkan semua pihak. Pertanyaan pokoknya adalah haruskan Hutan Bowosie menjadi 'tumbal' untuk mewujudkan misi akselerasi pembangunan pariwisata itu?

Terlepas dari isu karut-marutnya soal tapal batas dan status hutan itu, secara empiris, hutan itu merupakan hutan tutupan yang bisa menyangga/melindungi kota Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya. Hutan ini juga merupakan wilayah tangkapan air untuk 11 mata air di dalam Kota Labuan Bajo dan sejumlah mata air lainnya di Wilayah Nggorang.

Hutan yang  membentang di beberapa wilayah yaitu Kampung Lancang, Wae Mata, Kaper, Merombok, Nggorang, Watu Langkas, dan Dalong itu, dari sisi ekologis, tentu memiliki sejumlah nilai penting. Lestarinya hutan yang letaknya di perbukitan kota dan kampung-kampung membantu mencegah banjir bagi kota Labuan Bajo dan sekitarnya.

Kita tahu bahwa terdapat aneka skema perencanaan bisnis pariwisata di kawasan itu. Kawasan bisnis pariwisata ini akan dibagi ke dalam empat distrik, yaitu Cultural District, Leisure District, Wildlife District, dan Advencture District.

Petama, Cultural District yang terdiri dari cultural center + performance center, Hotel + Mice4 (168 keys), Bajo Gallery, Commercial Village, Family Hotel Resort (17 Bungalow + 96 kamar.

Kedua, Leisure District yang terdiri dari High-End Resort (29 Bungalow +126 Kamar), Worship Center + Pilgrimage, Forest Walk.

Ketiga, Wildlife District yang terdiri dari Cliff Restaurant, Lumina Forest, Interpretation Center, Outdoor Theater, Mini Zoo dan Natural Reserve Galerry.

Keempat, Adventure District yang terdiri dari High-End Glamping (Hotel glamour camping 25 keys), Lookout Point, Cable Car Line Length, Elevated Ciycling, Luge Ride, Bike Zipline.

Kendati dipilah dalam 4 distrik dan diberi nama berbeda, elemen paling dominan dari bisnis yang dikembangkan di kawasan hutan ini adalah resort dan hotel, yaitu Hotel dan Mice (168 kamar) di Cultural District5.

Family Hotel Resort (113 kamar: 17 Bungalow + 96 Kamar) di Cultural Distirct. High-End Resort (155 kamar: 29 Bungalow +126 Kamar) di Leisure District. High-End Glamping (Hotel Glamour Camping) dengan perkiraan jumlah kamar 25 kamar di Adventure District.

Selain hotel dan resort, terdapat banyak unit bisnis lain di kawasan ini. Tidak tampak ada ruang bagi UMKM milik warga setempat sebagai pemilik dan pengelola.

Terdapat sejumlah jenis usaha seperti cultural center, Bajo gallery, Commercial Village yang tampaknya mirip dengan jenis usaha yang dikelola oleh Perumda Bidadari (BUMD Kabupaten Manggarai Barat) seperti Puncak Waringin dan Batu Cermin.

Jika bisnis ini dikelola oleh pihak swasta (PMA dan PDMN) terdapat kemungkinan bahwa mereka menjadi kompetitor dari BUMN. Dibebaskan dari kewajiban Amdal dan diberi insentif keringanan pajak.

Dalam dokumen menyebutkan bahwa Perusahaan-perusahaan PMA dan PMDM yang diberi kuasa berbisnis di dalam kawasan ini dibebaskan dari kewajiban mengurus Izin AMDAL/UKL-UPL serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Semua data dan pendapat di atas, diadopsi dari hasil riset yang dipublikasi oleh Divisi Riset Lembaga Sun Spirit. Dari sisi 'nomen klatur' usaha saja, bisa ditebak bahwa 'hanya orang berduit, investor besar', yang bisa bermain di wilayah bisnis itu. Porsi masyarakat kecil (lokal) untuk mengambil untung dari skema pengelolaan itu, relatif kecil untuk tidak dibilang nol bulat.

Oleh: Sil Joni
×
Berita Terbaru Update