-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

PENANGKAPAN 21 ORANG DI GOLO MORI (Refleksi "Telat" Seorang Awam Hukum)

Minggu, 10 Oktober 2021 | 13:14 WIB Last Updated 2021-10-10T06:16:53Z

Kisah penangkapan dan penahanan 21 orang di Golo Mori oleh pihak Kepolisian Resort (Polres) Manggarai Barat (Mabar), cukup menyita energi atensi publik. Seingat saya hampir satu bulan, sejak kasus itu terekspos di ruang publik, isu penangkapan itu menjadi trending topic diskursus publik dalam pelbagai platform media sosial di level lokal. 

Pelbagai langkah dan pendekatan hukum, sudah ditempuh pihak keluarga korban. Tetapi, pelbagai upaya itu belum 'membuahkan hasil'. Meski penasihat hukum (PH) diganti, tidak berarti 'perkara hukum' itu, dengan cepat terurai.
 
Ketika perjuangan hukum itu seolah 'menemui jalan buntu', para istri dan anak dari 21 'tersangka' itu menggelar demonstrasi damai pada Rabu (21/9/2021). Mereka berorasi dan bersujud memohon keadilan di depan Bupati, pihak Kejaksaan Negeri, Polres, dan DPRD Mabar. Tidak terhitung berapa banyak 'air mata' dan keringat yang mengalir dari tubuh para demonstran kala itu.

Perjuangan para istri itu seakan 'membuahkan hasil yang membanggakan'. Rintihan dan tangisan mereka, rupanya didengar dan ditanggapi dengan baik oleh pemimpin politik lokal. Bupati Manggarai dan Bupati Mabar memperlihatkan 'rasa empati yang menawan' terhadap nasib para tersangka tersebut.

Mereka berhasil 'meyakinkan pihak Polres Mabar' agar penahanan para tersangka itu 'ditangguhkan'. Kedua bupati itu, bahkan rela menjadi semacam 'penjamin' dari penangguhan penahanan itu. Kendati status 21 orang itu tetap sebagai 'tersangka' (tahanan kota?), tetapi setidaknya mereka bisa menghirup udara bebas dan boleh merasakan kehangatan berada bersama istri dan anak-anak lagi. Tiga bulan berada dalam 'bilik jeruji', tentu saja sangat menyiksa.

Saya tidak berpretensi untuk mengulas semacam 'konsekuensi hukum' dari putusan penangguhan penahanan itu. Rasanya, kompetensi saya untuk 'menggeluti isu semacam itu', relatif terbatas.

Sebagai seorang yang 'awam dunia hukum positif', rasa ingin tahu tentang hal-hal teknis hukum, terutama yang berurusan dengan 'tindak pidana', semakin tinggi dalam diri saya. Karena itu, meski agak telat, saya coba menyuguhkan hasil dari 'rasa penasaran' soal polemik hukum penangkapan dan penahanan 21 orang itu selama kurang tiga bulan (90 hari), dalam wujud artikel sederhana ini.

Dengan jujur saya harus katakan bahwa tulisan ini merupakan hasil elaborasi lanjutan perbincangan saya dengan pak Edi Danggur, seorang akademisi dan advokat senior, dalam dunia maya. Dialog itu bermula dari artikel pendek saya yang diterbitkan oleh media Indonews.id, Sabtu (11/9/2021) dan dibagi ke beberapa grup diskusi facebook. 

Artikel opini yang berjudul "Sengketa Tanah, isu SARA, dan Kontroversi Penetapan Tersangka" itu, mendapat tanggapan simpatik dan catatan kritis dari pak Edi. Isi tanggapan itu diartikulasikan dalam ruang 'pesan (inbox)' biar diskusinya lebih terarah dan berbobot.  Tentu saja, sebagian bangunan argumentasi dalam tulisan ini terinspirasi oleh diskusi singkat itu. Kendati demikian, pelbagai kepincangan yang mungkin ditemukan dalam refleksi ini, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Salah satu pernyataan yang mengemuka dalam polemik itu adalah apakah pihak Polres Mabar memiliki cukup bukti untuk menangkap, menahan, dan menetapkan 21 orang itu sebagai tersangka? Benarkah 21 orang itu telah melakukan tindak pidana dan karena itu harus diproses secara hukum? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti berpaling pada teori yang sudah baku dan diterima oleh semua kalangan. Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element).

Actusctus reus dalam perspektif Zainal Abidin Farid merupakan unsur suatu delik, sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan.  Sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35).

Dengan perkataan lain, dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus. Tetapi, kondisi jiwa atau sikap batin dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reus merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element).

Tentu pihak Polres Mabar sudah mengkaji dan mempertimbangkan apakah tindakan dari 21 orang di Golo Mori itu sudah memenuhi unsur actus reus dan mens rea sehingga mereka harus ditangkap, ditahan, dan ditetapkan sebagai tersangka. Jika para PH dari para tersangka berpendapat terbalik, maka mereka bisa menggunakan jalur hukum untuk 'menguji' dalil dari kepolisian itu. Sayangnya, jalur pengujian itu, biasanya melalui mekanisme praperadilan, tidak dilakukan oleh PH tersangka.

Hal lain yang disoroti dalam polemik itu adalah 'penahanan tersangka lebih dari 60 hari'. Ada yang menyatakan bahwa polisi sewenang-wenang menahan 21 tersangka selama lebih dari 60 hari dihitung dari tanggal 2 Juli sampai dengan 7 September kemarin. Memang kalau dilihat dari jangka waktu tersebut, terlihat mereka ditahan lebih dari 60 hari. Tetapi apakah fakta hukumnya demikian? Tentu tidak. Seorang Kapolres tentu seorang polisi yang kompeten untuk menerapkan KUHAP. 

Menurut pak Edi, setiap tuduhan atau asumsi bahwa polisi tahan lebih dari 60 hari,  sangat mudah untuk mengujinya: tanya polisi dan jaksa saja. "Saya yakin jawaban polisi akan seperti ini: kami sudah menyerahkan berkas dan tanggung jawab penahanan 21 tersangka kepada jaksa. Kalau tanya jaksa, pasti jawabannya: ya kami sudah terima pelimpahan perkara dari 21 tersangka sebelum batas waktu 60 hari".

Sebenarnya batas waktu penahanan oleh polisi hanya 20 hari. Tetapi kalau belum selesai penyidikan dan butuh waktu, maka polisi minta hak penuntut umum untuk memperpanjang penahanan maksimal 40 hari. Jika diberikan maka tersangka tidak bisa dilepas setelah 20 hari itu. Tetap dalam tahanan. Maka maksimal tahanan ada dalam tanggung jawab polisi adalah 60 hari. Maka sebelum 60 hari polisi harus sudah serahkan ke jaksa. Jaksa sudah umumkan berkas tersangka sudah diserahkan ke jaksa 31 Agustus 2021.

Penasihat hukum seharusnya tidak usah tanya ke media sosial alasan dan dasar hukum penangkapan dan penahanan mereka. Minta saja baca BAP mereka dan tanya alat bukti apa saja yang disita polisi dari 21 tersangka itu. Clear dan clean. Baca juga BAP dari para saksi, pasti terang benderang di situ.

Isu lain adalah 'keterlibatan Kapolres Mabar' dalam operasi penangkapan itu. Diberitakan bahwa penangkapan itu dipimpin langsung oleh Kapolres sendiri. Ini kejadian yang sangat langka. Tidak biasa seorang Kapolres turun langsung ke lokasi untuk menangkap para narapidana. Kalau sampai seorang Kapolres pimpin sendiri penangkapan para tersangka, itu berarti level kegentingannya sangat tinggi.

Idealnya, PH para tersangka  mesti berani, pra-peradilankan polisi, asal bisa adu argumen hukum. Jangan pakai asumsi, persepsi, anggapan. Sebab itu tak laku dalam debat di pengadilan. Tetapi, sayangnya mereka tak ajukan mekanisme itu. Publik pun bertanya, mengapa jalur praperadilan untuk 'menguji argumentasi' pihak kepolisian dalam menangkap dan menetapkan 21 orang itu sebagai tersangka, tidak menjadi opsi utama? Hanya PH dan para tersangka yang tahu alasannya.

Dalam perdebatan di ruang publik itu, polisi wajar merasa di atas angin.  Mereka tak bergeming sedikit pun, karena yang diteriakkan di facebook atau WA itu, hanya buih-buih saja. Tindak pidana itu tidak tunggu ada darah mengalir, nyawa melayang.

Untuk memperkuat argumen ini, pak Edi membentangkan analogi sederhana ini. Kalau ada yang putar musik keras-keras di samping rumah, dan kita tidak bisa tidur, kita bisa lapor. Yang bunyi musik keras-keras bisa masuk bui. Sebab setiap orang butuh rasa aman di lingkungan di mana dia berada. Ada yang 'pegang dan tunjuk parang' di tengah umum, itu sudah pidana.

Oleh sebab itu, tindakan Polres Mabar dalam menangkap dan menahan para 'tersangka' itu patut diapresiasi. Penangkapan itu dilihat sebagai upaya 'mencegah' terjadinya tindak pidana dalam skala yang lebih luas.

Semestinya, pihak keluarga bersama PH proaktif untuk coba menyelesaikan kasus itu melalui jalur damai atau dalam istilah hukum 'restoratif justice'. Sebetulnya, kasus itu mungkin tidak bertele-tele seperti sekarang ini, jika upaya penyelesaian secara kekeluargaan itu ditempuh sejak awal.

Beruntung 'dua bupati' (Edi Endi dan Heri Nabit) "peduli dengan nasib para tersangka" itu. Kepedulian keduanya terlihat dari 'kecerdasan' mereka dalam bernegosiasi dengan pihak kepolisian mengenai kemungkinan penangguhan penahanan keduanya. Gayung pun bersambut. Polres Mabar 'menyambut baik' tawaran dari kedua pimpinan politik itu.

Tulisan ini sudah dimuat di opini.floreseditorial.com

Oleh: Sil Joni
×
Berita Terbaru Update