 |
| Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Mendesak Pemprof NTT Angkat 10345 Guru PPPK Yang telah Lulus Pasing Grade Tahun 2021 (foto: Fb Jones Buru) |
Kupang - Anggota Komisi X DPR RI Dapil NTT Anita Jacoba Gah mendesak Pemprof NTT untuk menyiapkan sebanyak mungkin P3K dari satu juta formasi oleh Pemerintah Pusat.
“Saya sebagai wakil rakyat di Pusat mendesak Pemprof NTT untuk membuka sebesar-besarnya formasi Guru P3K di NTT,” Ujar Anita Gah kepada wartawan di Kupang usai bertemu Pit Sekda NTT, Yohana Lisapalyn di ruang kerja Sekda NTT, (03/03/2023).
Menurut Anita Gah, Sejak tahun 2023 Pemprof NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak membuka formasi bagi Guru honorer. Pada hal Pemerintah Pusat membuka kuota untuk P3K Sebanyak 1 juta.
“Pemprof NTT tidak membuka formasi untuk 1.300 lebih Guru honorer, lulus passing Grade tahun 2021. Sementara kuota yang dibuka oleh pemerintah pusat 1 juta P3K, nah sampai sekarang terisi terus provinsi lain,” ungkapnya.
Wakil rakyat asal NTT memertanyakan propinsi NTT yang tidak membuka formasi untuk 1.300 lebih Guru honorer.
"Kita perjuangkan anggaran untuk 1 juta guru honorer, tapi kalau terisi provinsi lain bagaimana kita di NTT kalau begitu", ujarnya.
Anita Jacoba Gah pun mengaku, dirinya yang merupakan wakil rakyat asal NTT itu merasa rugi atas hal tersebut. Pasalnya anggaran yang diperjuangkan komisi X DPR RI, tidak dimanfaatkan secara baik di NTT.
“Sebagai wakil rakyat dari NTT saya merasa rugi. Karena kita perjuangkan anggaran ditingkat pusat 1 juta untuk guru honorer tetapi diisi oleh provinsi lain kita rugikan, sedangkan kita tahu NTT inikan kurang guru,” kesal Anita.
Anita Jacoba Gah menambahkan, tahun 2021 formasi yang dibuka oleh Menpan RB, hamper 8 ribu untuk NTT dengan anggarannya Rp. 157 miliar. Sedangkan dari dinas pendidikan sendiri baru 3 ribu honorer yang telah diangkat menjadi guru P3K dan masi tersisa 1.300 honorer untuk provinsi NTT.
“Sesuai dengan surat edaran Menteri keuangan guru honorer di tahun 2021 itu harusnya, diangkat pada bulan January 2022, namun tidak diangkat dan diangkatnya pada bulan juni dan desember 2022 itupun bertahap", terangnya.
Anggota Komisi X DPR RI Dapil NTT menerangkan, sesuai peraturan Menteri keuangan itu, DAU untuk PPPK spesifik diperuntukan kepada guru honorer, tidak bisa digunakan pemerintah daerah untuk kebutuhan yang lain.
“Saya berharap pemerintah provinsi NTT aktif untuk membuka formasi, dan untuk anggarannyakan dari pemerintah pusat. Usul saya Cuma satu yaitu buka formasi di NTT sebanyak-banyaknya, urusan penggajiannyakan dari Pemerintah Pusat,” tutupnya.(fn)
